Lombok Barat Rugi Rp 4,1 Triliun akibat Gempa, Pemda Akan "Ngamen" ke Pusat

Sementara itu, angka kerugian akibat gempa tadi dirilis sebagai hasil kajian dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Barat.

"Dalam menghitung angka tersebut, kita didampingi oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, red)," ujar Kepala Bappeda Lobar H Baehaqi.

Baehaqi memperkirakan, akibat gempa tersebut, infrastruktur yang rusak senilai Rp 3,65 triliun dan kerugian Rp 442 miliar.

"Total kerusakan dan kerugian kita mencapai lebih dari 4,1 triliun rupiah," terang Baehaqi menunjukkan angka absolutnya.

"Belum termasuk yang immateril, seperti korban meninggal, luka-luka, dan yang terpaksa mengungsi," lanjut Baehaqi.

Menurutnya, sebaran kerusakan dan kerugian tersebut terbagi dalam sektor perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi, serta sektor pemerintahan dan keamanan.

Kerusakan dan kerugian akibat kerusakan yang dialami oleh perumahan warga diperkirakan mencapai 91,3 persen dari total kerugian tersebut, atau senilai dengan Rp 3,7 triliun.

Sisanya menyasar sektor infrastruktur sebesar 0,32 persen atau Rp 13,4 miliar, sektor sosial keagamaan mencapai 6,0 persen atau Rp 249,7 miliar, sektor ekonomi 2,12 persen atau senilai dengan Rp 87,1 miliar lebih, dan sektor pemerintahan/keamanan yang menelan kerusakan dan kerugian senilai 0,14 persen atau Rp 5,9 miliar.

Setelah menghitung-hitung, maka Kepala Bappeda Lobar ini memperkirakan kebutuhan anggaran sebesar Rp 2,12 triliun lebih untuk bisa pulih seperti sebelum bencana.

"Kebutuhan anggaran sebesar itu kita perkirakan sesuai dengan sebaran aset dan kewenangan antar pemerintah," terang Baehaqi.

Baca juga: Gempa Magnitudo 4,8 Guncang Lombok Minggu Siang

Baehaqi menyebutkan, pemerintah pusat harus merekonstruksi asetnya dengan total perkiraan kebutuhan mencapai Rp 96,75 miliar. Nilai tersebut belum termasuk kebutuhan sektor perumahan sebesar Rp 1,9 triliun.

Dengan dasar hitungan itu, diperkirakan Pemerintah Provinsi NTB harus menyiapkan dana sebesar Rp 19,42 miliar untuk menata aset miliknya di Lobar yang rusak akibat gempa.

Sementara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sendiri harus menyiapkan paling sedikit Rp 231 miliar.