Menurutnya, sebaran kerusakan dan kerugian tersebut terbagi dalam sektor perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi, serta sektor pemerintahan dan keamanan.
Kerusakan dan kerugian akibat kerusakan yang dialami oleh perumahan warga diperkirakan mencapai 91,3 persen dari total kerugian tersebut, atau senilai dengan Rp 3,7 triliun.
Sisanya menyasar sektor infrastruktur sebesar 0,32 persen atau Rp 13,4 miliar, sektor sosial keagamaan mencapai 6,0 persen atau Rp 249,7 miliar, sektor ekonomi 2,12 persen atau senilai dengan Rp 87,1 miliar lebih, dan sektor pemerintahan/keamanan yang menelan kerusakan dan kerugian senilai 0,14 persen atau Rp 5,9 miliar.
Setelah menghitung-hitung, maka Kepala Bappeda Lobar ini memperkirakan kebutuhan anggaran sebesar Rp 2,12 triliun lebih untuk bisa pulih seperti sebelum bencana.
"Kebutuhan anggaran sebesar itu kita perkirakan sesuai dengan sebaran aset dan kewenangan antar pemerintah," terang Baehaqi.
Baca juga: Gempa Magnitudo 4,8 Guncang Lombok Minggu Siang
Baehaqi menyebutkan, pemerintah pusat harus merekonstruksi asetnya dengan total perkiraan kebutuhan mencapai Rp 96,75 miliar. Nilai tersebut belum termasuk kebutuhan sektor perumahan sebesar Rp 1,9 triliun.
Dengan dasar hitungan itu, diperkirakan Pemerintah Provinsi NTB harus menyiapkan dana sebesar Rp 19,42 miliar untuk menata aset miliknya di Lobar yang rusak akibat gempa.
Sementara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sendiri harus menyiapkan paling sedikit Rp 231 miliar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.