Gubernur NTT: Mulai Hari Ini Kepala Dinas Harus Sesuaikan Pakaian Saat Turun Desa

KEFAMENANU, KOMPAS.com — Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat mendorong para aparatur sipil negara (ASN) di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT agar lebih banyak turun ke desa. Menurut Viktor, karakter ASN melayani masyarakat di NTT harus dirubah.

Viktor menyebut, semua aparatur negara harus melahirkan budaya baru dalam kerja. Bukan pegawai negeri yang duduk di kantor, tetapi pegawai negeri yang melayani petani, peternak, dan nelayan.

"Mulai hari ini para kepala dinas dan ASN provinsi harus menyesuaikan pakaian dan sepatu saat turun ke desa," ujar Viktor saat berada di Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, Sabtu (8/9/2018)

Baca juga: Usai Dilantik Presiden, Viktor Laiskodat Gelar Syukuran di Pulau Semau

Semua upaya ini, lanjut mantan Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI itu, bertujuan untuk NTT bangkit dan NTT sejahtera.

"Kita harus sungguh-sungguh. Target kita adalah kehormatan. Dan kehormatan itu hanya lahir dari pengorbanan. Saya punya keyakinan dengan hal ini, NTT dalam tiga tahun akan lepas landas," ujarnya.

Viktor juga menegaskan, masalah utama yang dihadapi Pemerintah Provinsi NTT adalah tidak adanya data yang pasti. NTT harus punya bank data yang jelas untuk perencanaan dan penanganan masalah dengan tepat.

"Masalah utama di NTT bukan karena rakyat malas. Tidak ada itu. Masalah utama kita adalah pada perencanaan. Perencanaan harus dimulai dari data," imbuhnya.

Baca juga: Rekapitulasi KPU, Viktor Laiskodat-Josef Nae Soi Menang di Pilkada NTT

Viktor menjelaskan, dirinya akan mengajak dan berdiskusi dengan para bupati dan wali kota se-NTT agar menyiapkan data yang otentik dan pasti.

"Saya pastikan dalam masa kepemimpinan kami, NTT harus punya bank data yang jelas dan otentik. NTT satu data bukan hanya nama saja. Kita akan danai, siapkan dengan baik dan melalui survei yang pasti. Harus punya data yang luar biasa untuk penanganan yang jelas," kata Viktor.

Lanjut Viktor, selama ini data yang ada bersifat perkiraan. Pihaknya tidak tahu dengan berapa lahan pertanian produktif dan lahan kering yang ada di Provinsi NTT. Kalaupun ada, dimunculkan dalam bentuk persentase kemiskinan.

"Ke depan saya tidak tertarik bicara persentase baik pada level provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Saya lebih tertarik kalau seorang camat datang bawa laporan jumlah orang miskin berapa, keluarganya siapa dan terapinya apa. Karena yang kita terapi orang, bukan persentase," kata Viktor.

Viktor menegaskan, pihaknya harus mendata dengan pasti rumah yang tidak layak huni dan yang belum berlistrik.

"Semua itu harus data dengan baik. Kalau sudah terdata dengan baik, kita urus ramai-ramai pasti bisa diselesaikan dalam lima tahun, apalagi kalau ada intervensi pemerintah pusat, pasti bisa," tutupnya.