Klaim BPJS Telat, Ruang Fisioterapi RSU dr Slamet Garut Sempat Disegel

GARUT, KOMPAS.com - Karyawan RSU dr Slamet Garut, mulai dari pimpinan hingga tenaga medis, terhitung sejak Maret 2018 belum bisa menikmati tunjangan remunerasi (jasa medik).

Hal ini terjadi karena manajemen RSU dr Slamet Garut terlambat mengklaim BPJS.

"Ada masalah pengklaiman, karena ada perubahan sistem sehingga klaim tidak lancar," jelas Direktur RSU dr Slamet Garut, dr Maskut Farid kepada wartawan, Jumat (7/9/2018) siang.

Tagihan BPJS RSU dr Slamet Garut sendiri, menurut Maskut, rata-rata sebulannya bisa mencapai hingga Rp 10 miliar. Saat ini, pihaknya tengah memproses pencairan untuk bulan Maret. Setelah itu, baru penagihan untuk bulan-bulan berikutnya hingga Agustus.

Selain karena perubahan sistem, Maskut mengakui keterlambatan klaim BPJS juga terjadi karena kekurangan SDM di rumah sakit dan rusaknya server. Namun, saat ini hal tersebut telah diperbaiki dengan cara menambah SDM dan menambah server menjadi dua unit.

Namun, soal keterlambatan klaim BPJS ini, menurut Maskut, adalah hal yang biasa terjadi setiap tahun. Makanya, pembayaran proyek-proyek pembangunan di RSU dr Slamet Garut juga sering tertunda, termasuk pembayaran remunerasi (jasa medis) bagi para karyawannya.

Baca juga: [FAKTA] Surat RS soal Honor Dokter Telat karena BPJS Belum Bayar Klaim

Saat ini saja, Maskut mengakui para karyawannya belum menerima remunerasi sejak bulan Maret. Selain itu, pembayaran proyek pembangunan pun ikut tertunda hingga pada Kamis (6/9/2018) sempat ada pelaksana proyek di RSU menyegel ruangan fisioterapi karena pekerjaannya belum dibayar.

"Ruangan disegel jam 2 siang, setelah pelayanan selesai, malam harinya sudah dibuka lagi, jadi tidak sampai mengganggu pelayanan," katanya.

Penyegelan ini, menurut Maskut, terjadi karena pelaksana proyek belum mendapatkan pembayaran proyek senilai Rp 200 juta dari rumah sakit. Sebab, RSU juga bergantung pada pembayaran klaim BPJS.

Asep D Maman, Ketua Komisi D DPRD Garut yang membidangi masalah kesehatan menyesalkan adanya keterlambatan klaim BPJS dari RSU dr Slamet Garut. Sebab, dampaknya cukup besar, dari mulai pembayaran proyek yang tertunda hingga pembayaran hak-hak karyawan.

Soal alasan pihak RSU yang menyebutkan adanya perubahan sistem klaim, menurut Asep, harusnya hal itu bisa lebih mempermudah dan mempercepat pelayanan.

"Rumah Sakit Guntur dan Nurhayati tidak ada masalah dengan klaim, yang ada masalah hanya RSU dr Slamet saja," katanya kepada wartawan, Jumat (7/9/2018) di kantornya.

Asep juga mengakui telah mendengar soal adanya pemborong yang menyegel ruangan fisioterapi di RSU dr Slamet Garut pada Kamis (6/9/2018).

Baca juga: Viral Surat RS soal Honor Dokter Telat, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan

Makanya, Jumat (7/9/2018) pihaknya telah memanggil manajemen RSU. Namun direktur RSU tidak memenuhi panggilan. Pertemuan pun diundur hingga Senin mendatang.

Asep melihat, keterlambatan klaim BPJS dari RSU dr Slamet Garut ini menjadi bahan evaluasi bagi DPRD Garut setelah RSU dr Slamet Garut ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum (BLU).

"Ini jadi PR juga buat kami, apakah manajemennya belum siap mengelola atau menjadi BLU, padahal katanya sudah dapat penghargaan bintang lima, tapi pelayanannya belum baik," katanya.