41 Anggota DPRD Ditangkap KPK, Warga Tak Percaya Lagi Pemerintah

MALANG, KOMPAS.com - Kasus suap pembahasan APBD Perubahan Kota Malang tahun anggaran 2015 yang menyeret 41 anggota DPRD Kota Malang berdampak pada kepercayaan warga terhadap pemerintah.

Sejumlah warga menyatakan sudah tidak percaya lagi pada lembaga legislatif pasca-penangkapan anggota dewan karena korupsi.

Melinda Indriani (18), salah satu warga Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, mengatakan, kasus tersebut membuat masyarakat tidak percaya lagi terhadap pemerintah.

"Masyarakat jadinya tidak percaya kepada pemerintah," katanya di Alun-alun Merdeka, Kota Malang, Kamis (6/9/2018).

Teguh Kuswanto, warga lainnya mengungkapkan hal yang sama. Tertangkapnya 41 anggota dewan karena kasus suap membuat masyarakat kehilangan kepercayaan.

"Sebenarnya ini yang membuat kepercayaan masyarakat jadi berkurang. Mereka wakil rakyat tapi tidak bisa mengemban amanat rakayat," katanya.

Baca juga: Menengok Gedung DPRD Kota Malang yang Ditinggalkan 41 Anggotanya...

Teguh berharap, kasus suap itu segera terungkap secara keseluruhan sehingga Kota Malang kembali bersih dari praktik korupsi.

"Semoga kasus ini cepat selesai. Dan benar-benar tidak ada masalah lagi, sehingga masyarakat percaya lagi kepada dewan," katanya.

Yunita Winata, warga lainnya mengaku tidak percaya lagi dengan anggota dewan akibat kasus tersebut. Ia mengaku sangat kecewa dengan kelakuan anggota dewan itu.

"Kalau kenyataannya seperti ini ya tidak percaya lagi," katanya.

Suludiano Putranto, warga lainnya menyayangkan perilaku para anggota dewan itu. Ia mengatakan, akibat penahanan para anggota dewan itu, pihaknya kehilangan tempat untuk menyampaikan aspirasinya.

"Dengan tertangkapnya anggota dewan ini, kita merasa kesulitan untuk menyampaikan aspirasi ke dewan. Aspirasi kita jadi terhenti untuk menjembatani dengan eksekutif," katanya.

Baca juga: Senin Depan, 41 Anggota Baru DPRD Kota Malang Hasil PAW Dilantik

Diketahui, sebanyak 41 anggota DPRD Kota Malang ditahan KPK akibat kasus suap pembahasan APBD perubahan Kota Malang tahun anggaran 2015 senilai Rp 700 juta.

Sebanyak 22 orang masih menjadi tersangka, 18 orang sudah menjadi terdakwa dan satu orang, yakni Moch Arief Wicaksono selaku ketua DPRD Kota Malang waktu itu sudah berstatus terpidana.