Mengapa Gempa Lombok Tak Ditetapkan sebagai Bencana Nasional?

Kompas.com - 21/08/2018, 17:31 WIB
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengunjungi lokasi pengungsian korban gempa bumi di Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Selasa (21/8/2018). handoutWakil Presiden RI Jusuf Kalla mengunjungi lokasi pengungsian korban gempa bumi di Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Selasa (21/8/2018).

Oleh: Jonatan A Lassa dan Mujiburrahman Thontowi

BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat jumlah korban meninggal akibat gempa bumi di Lombok sampai 13 Agustus mencapai setidaknya 436 orang.

Mayoritas korban mengembuskan napas terakhir setelah tertimpa bangunan yang roboh akibat gempa bumi bermagnitudo 7 pada 5 Agustus lalu. Jumlah pengungsi setidaknya mencapai 352.000 orang yang tersebar di ribuan titik pengungsian.

Selain kerugian langsung seperti kerusakan fisik yang meliputi 67.000 unit rumah, 600-an sekolah, berbagai fasilitas umum, dan jalan raya, belum terhitung kerugian tidak langsung akibat rusaknya sendi-sendi perekonomian, termasuk pariwisata NTB, dalam lima tahun ke depan.

Status bencana Lombok

Praktisi penanggulangan bencana di Indonesia terbelah dua dalam menyikapi gempa bumi di Lombok. Pihak pertama mengatakan perlu penetapan status bencana Lombok 2018 sebagai bencana nasional. Adapun pihak lain, termasuk pemerintah, mengatakan bahwa tidak perlu menetapkannya sebagai bencana nasional.

Juru bicara BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, "(Ditetapkan sebagai) bencana nasional itu jika korban banyak, daerahnya luas dan aparat pemerintah daerah juga lumpuh total. Pemerintah daerah juga menjadi korban dan lumpuh total sehingga fungsi-fungsi kepemerintahan tidak berjalan."

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sutopo kemudian mengoreksi bahwa wewenang deklarasi dan penetapan bencana nasional ada di tangan presiden.

Yang menarik adalah syarat terkait masih berfungsinya pemerintah daerah merupakan syarat yang tidak tertulis dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanganan Bencana. Syarat itu menjadi sebuah wacana baru di Tanah Air.

Namun, gagasan ini merupakan hal lumrah dalam bahan ajar di The Harvard Kennedy School Program on Crisis Leadership (PCL), yang menjadi dasar pemikiran deklarasi bencana dalam konteks Amerika Serikat.

Pertanyaan yang penting adalah apakah status bencana Lombok yang paling memberi dampak bagi operasi penanggulangan kedaruratan hingga tiga bulan ke depan?

Dan, bagaimana kebutuhan rekonstruksi rumah, sekolah, dan gedung-gedung serta bisnis dan ekonomi secara makro di NTB dalam tiga tahun ke depan?

Tantangan penanganan bencana di Lombok bukan hanya soal kebutuhan respons darurat dan bagaimana para penyintas bisa memiliki hunian layak sementara sebelum memasuki musim hujan 2018 yang diperkirakan mulai November.

Total kebutuhan rekonstruksi yang masih diestimasi sangat mungkin lebih besar dari estimasi kerugian BNPB yang berkisar Rp 5,04 triliun. Bandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB 2018 yang mencapai Rp 5,2 triliun.

Aturan penetapan status bencana

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bertemu Ganjar, Dubes Denmark: Kami Tertarik Investasi di Jateng

Bertemu Ganjar, Dubes Denmark: Kami Tertarik Investasi di Jateng

Regional
Bersihkan Pesisir Mattiro Sompe, Sulsel, Dompet Dhuafa Kumpulkan 1,2 Ton Sampah

Bersihkan Pesisir Mattiro Sompe, Sulsel, Dompet Dhuafa Kumpulkan 1,2 Ton Sampah

Regional
Kiat Bupati Dharmasraya Turunkan PPKM ke Level 2, dari Vaksinasi Door-to-Door hingga Gerakan 3T

Kiat Bupati Dharmasraya Turunkan PPKM ke Level 2, dari Vaksinasi Door-to-Door hingga Gerakan 3T

Regional
Pemkot Madiun Gelar Vaksinasi untuk 750 Narapidana

Pemkot Madiun Gelar Vaksinasi untuk 750 Narapidana

Regional
Rumah Jagal Anjing di Bantul Digerebek Polisi, 18 Ekor Dievakuasi, Ini Kronologinya

Rumah Jagal Anjing di Bantul Digerebek Polisi, 18 Ekor Dievakuasi, Ini Kronologinya

Regional
Orasi di STIM Budi Bakti, Ketua Dompet Dhuafa Minta Mahasiswa Punya 4 Karakter Profetik

Orasi di STIM Budi Bakti, Ketua Dompet Dhuafa Minta Mahasiswa Punya 4 Karakter Profetik

Regional
Dijadikan Syarat PTM, Vaksinasi Pelajar di Kota Madiun Sudah Capai 90 Persen

Dijadikan Syarat PTM, Vaksinasi Pelajar di Kota Madiun Sudah Capai 90 Persen

Regional
Kisah Kuli Bangunan di Lampung Utara yang Wakafkan Upahnya untuk Bangun Masjid

Kisah Kuli Bangunan di Lampung Utara yang Wakafkan Upahnya untuk Bangun Masjid

Regional
Vaksinasi di Madiun Capai 77 Persen, Wali Kota Maidi: Akhir September Bisa 80 Persen

Vaksinasi di Madiun Capai 77 Persen, Wali Kota Maidi: Akhir September Bisa 80 Persen

Regional
Soal APBD Rp 1,6 Triliun di Bank, Bobby: Segera Dimaksimalkan untuk Gerakkan Ekonomi Medan

Soal APBD Rp 1,6 Triliun di Bank, Bobby: Segera Dimaksimalkan untuk Gerakkan Ekonomi Medan

Regional
Masjid Az Zahra di Lampung Utara Resmi Dibangun, Dompet Dhuafa Gelar Peletakan Batu Pertama

Masjid Az Zahra di Lampung Utara Resmi Dibangun, Dompet Dhuafa Gelar Peletakan Batu Pertama

Regional
Kejar Herd Immunity, Bupati IDP Optimistis Vaksinasi di Luwu Utara Capai 90 Persen

Kejar Herd Immunity, Bupati IDP Optimistis Vaksinasi di Luwu Utara Capai 90 Persen

Regional
Dongkrak Perekonomian Kota Madiun, PKL Akan Dapat Pembinaan Khusus

Dongkrak Perekonomian Kota Madiun, PKL Akan Dapat Pembinaan Khusus

Regional
Lewat Kepiting Bakau, Pembudidaya di Konawe Raih Cuan hingga Rp 352 Juta

Lewat Kepiting Bakau, Pembudidaya di Konawe Raih Cuan hingga Rp 352 Juta

Regional
Berkat Proyek Investasi Pabrik Minyak Goreng Sawit, Luwu Utara Raih Juara 2 SSIC 2021

Berkat Proyek Investasi Pabrik Minyak Goreng Sawit, Luwu Utara Raih Juara 2 SSIC 2021

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.