Tolak Deklarasi #2019GantiPresiden, Sekelompok Mahasiswa Aksi Jalan Mundur

Kompas.com - 16/08/2018, 15:17 WIB
Sekitar seratusan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Pejuang Demokrasi (FMPD) melakukan aksi jalan mundur di depan Gedung Sate dan depan Markas Polda Jabar, Kamis (16/8/2018).KOMPAS.com/Reni Susanti Sekitar seratusan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Pejuang Demokrasi (FMPD) melakukan aksi jalan mundur di depan Gedung Sate dan depan Markas Polda Jabar, Kamis (16/8/2018).

BANDUNG, KOMPAS.com - Sekitar seratusan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Pejuang Demokrasi (FMPD) melakukan aksi jalan mundur di depan Gedung Sate dan depan Markas Polda Jabar, Kamis (16/8/2018).

Jalan mundur dilakukan sebagai simbol kemunduran demokrasi di Indonesia yang diindikasikan dengan merebaknya konflik horizontal akibat gerakan #2019GantiPresiden.

Forum mahasiswa ini juga memprotes keras aksi pemukulan terhadap aktivis mahasiswa di Makassar saat menyampaikan aspirasi.

Koordinator Aksi, Dohir mengatakan, pihaknya mendesak aparat menolak izin deklarasi #2019 Ganti Presiden karena sarat akan pesan provokatif yang menciptakan konflik horizontal di tengah masyarakat.

Baca juga: 5 Fakta di Balik Bentrokan Ormas dan Mahasiswa Papua di Surabaya

"Kami mengecam tindakan pemukulan yang dilakukan kelompok deklarasi #2019GantiPersiden di Makassar terhadap aktivis PMII," tegas Dohir di sela aksinya, Kamis (16/8/2018).

Dohir menilai, gerakan #2019GantiPresiden ditunggangi kelompok tertentu.

"Kami mendesak aparat negara untuk memerangi gerakan yang ditunggangi kelompok tertentu dalam gerakan deklarasi #2019 ganti presiden," tegasnya.

FMPD menilai deklarasi ganti presiden itu hanya merontokkan nilai-nilai demokrasi, pembodohan, dan provokasi. "Jangan bodohi masyarakat. Jangan bodohi masyarakat dengan kepentingan politik tertentu," ucapnya.


Terkini Lainnya

Ratna Sarumpaet: Tompi yang Sadarkan Saya untuk Berhenti Berbohong...

Ratna Sarumpaet: Tompi yang Sadarkan Saya untuk Berhenti Berbohong...

Megapolitan
Mencegah Polarisasi Politik Pasca-Pilpres 2019 Semakin Tajam

Mencegah Polarisasi Politik Pasca-Pilpres 2019 Semakin Tajam

Nasional
Sempat Ditunda, Tuntutan Kasus 'Vlog Idiot'  Ahmad Dhani Dibacakan Hari Ini

Sempat Ditunda, Tuntutan Kasus "Vlog Idiot" Ahmad Dhani Dibacakan Hari Ini

Regional
Harga Jengkol di Bekasi Tembus Rp 50.000

Harga Jengkol di Bekasi Tembus Rp 50.000

Megapolitan
KPU Rekomendasikan Pemilu Serentak Dipecah Dua, Ini Penjelasannya

KPU Rekomendasikan Pemilu Serentak Dipecah Dua, Ini Penjelasannya

Nasional
Petugas KPPS Meninggal Dunia di DIY Bertambah Jadi Lima Orang

Petugas KPPS Meninggal Dunia di DIY Bertambah Jadi Lima Orang

Regional
Ini 4 Komedian yang Sukses Melangkah dari Panggung Komedi ke Politik

Ini 4 Komedian yang Sukses Melangkah dari Panggung Komedi ke Politik

Internasional
Dalam Putusan, Hakim Ikut Pertimbangkan Jabatan Idrus Sebagai Menteri Sosial

Dalam Putusan, Hakim Ikut Pertimbangkan Jabatan Idrus Sebagai Menteri Sosial

Nasional
5 Fakta Tragedi Petugas KPPS di Pemilu 2019, Korban Meninggal 91 Orang hingga Demo Tagih Honor

5 Fakta Tragedi Petugas KPPS di Pemilu 2019, Korban Meninggal 91 Orang hingga Demo Tagih Honor

Regional
Farhat Abbas Klarifikasi Pelaporan 17 Orang Terkait Kasus Ratna Sarumpaet di Polda Metro

Farhat Abbas Klarifikasi Pelaporan 17 Orang Terkait Kasus Ratna Sarumpaet di Polda Metro

Megapolitan
Jumlah Petugas KPPS Meninggal di Sumsel Bertambah Jadi 6 Orang

Jumlah Petugas KPPS Meninggal di Sumsel Bertambah Jadi 6 Orang

Regional
Bupati Mandailing Natal Sebut Jokowi Tolak Pengunduran Dirinya

Bupati Mandailing Natal Sebut Jokowi Tolak Pengunduran Dirinya

Regional
[UPDATE] Hasil Sementara Situng KPU di Jakarta: Jokowi-Ma'ruf Unggul 52,71 Persen

[UPDATE] Hasil Sementara Situng KPU di Jakarta: Jokowi-Ma'ruf Unggul 52,71 Persen

Megapolitan
Istana: Kalau Pasukan Turun Harus Merasa Nyaman, Jangan Ketakutan

Istana: Kalau Pasukan Turun Harus Merasa Nyaman, Jangan Ketakutan

Nasional
Tak Ada Penghitungan 'Real Count' di DPP Gerindra

Tak Ada Penghitungan "Real Count" di DPP Gerindra

Nasional

Close Ads X