SURABAYA, KOMPAS.com - Pihak Kecamatan Tambaksari Surabaya mengaku mengawasi khusus aktivitas di Asrama Mahasiswa Papua Jalan Kalasan Nomor 10, Surabaya.
Camat Tambaksari Ridwan Mubarun menceritakan, warga di sekitar asrama kerap melaporkan bahwa kelompok mahasiswa sering menggelar acara tertutup. Bahkan, mereka pernah menolak operasi yustisi di asrama tersebut.
"Juli lalu, petugas gabungan sempat melakukan operasi yustisi di sana tapi ditolak oleh mahasiswa," kata Ridwan kepada wartawan pada Rabu (15/8/2018).
Ridwan mengatakan, pihaknya sempat mengedarkan surat Wali Kota Surabaya yang meminta warganya untuk memasang bendera sejak 14-18 Agustus 2018, termasuk di asrama tersebut.
"Sampai kemarin kami lihat belum ada bendera yang dikibarkan, akhirnya kami datangi," ujarnya.
Saat sosialisasi pada Selasa kemarin, pihaknya sempat menawarkan memberi bendera untuk dipasang di depan asrama.
Baca juga: Tolak Kibarkan Merah Putih, Mahasiswa Papua dan Warga Bentrok di Surabaya
"Tapi mereka justru marah-marah dan menyebut di Agustus tahun-tahun sebelumnya tidak pernah ada pengibaran bendera," kata Ridwan.
Dia menilai, aksi sekelompok ormas yang memasang bendera di asrama itu sebagai upaya mengingatkan selaku sesama warga negara.
"Mungkin anggota ormas itu mengingatkan, mungkin bisa jadi lupa memasang bendera," ucapnya.
Rabu siang tadi, kelompok ormas memaksa memasang bendera di asrama mahasiswa Papua. Pemasangan berujung adu mulut dan baku hantam.
Seorang anggota ormas dilaporkan terkena sabetan benda tajam saat bentrok berlangsung. Peristiwa itu sudah dilaporkan ke Polrestabes Surabaya.
Hingga Rabu malam, belum ada pernyataan dari pihak mahasiswa Papua terkait bentrok dan pernyataan camat.
