Kabupaten Lombok Utara Alami Kerugian Rp 2,7 Triliun Akibat Gempa

MATARAM, KOMPAS.com - Tidak hanya menelan korban jiwa, gempa bumi magnitudo 7,0 di Lombok NTB juga mengakibatkan kerugian ekonomi. Hasil sementara hitung cepat BNPB kerusakan dan kerugian akibat gempa Lombok mencapai lebih dari Rp 5,04 triliun.

Saat ini, Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB terus melakukan perhitungan kerusakan dan kerugian akibat gempabumi di NTB, baik gempa magnitudo 6,4 pada 29 Juli 2018 maupun gempa magnitudo 7 pada 5 Juli 2018. 

Hasil sementara hitung cepat kerusakan dan kerugian akibat gempa di NTB mencapai lebih dari Rp 5,04 triliun. Angka ini sementara, hanya berdasarkan basis data pada 9 Agustus 2018.

"Dipastikan dampak ekonomi lebih dari 5,04 trilyun nantinya," terang Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangan tertulis, Senin (13/8/2018).

Baca juga: Sebanyak 436 Korban Meninggal Dunia Gempa Lombok Sebagian Besar dari Lombok Utara

Sutopo menjelaskan, kerusakan dan kerugian lebih dari Rp 5,04 triliun tersebut berasal dari sektor permukiman Rp 3,82 triliun, infrastruktur Rp 7,5 miliar, ekonomi produktif Rp 432,7 miliar, sosial budaya Rp 716,5 miliar, dan lintas sektor Rp 61,9 miliar.

Kerusakan dan kerugian  terbanyak adalah sektor permukiman yang kenyataan puluhan ribu rumah penduduk rusak berat, bahkan banyak yang rata dengan tanah.

Secara wilayah, kerusakan dan kerugian akibat gempa di NTB paling banyak adalah di Kabupaten Lombok Utara yang mencapai lebih dari Rp 2,7 triliun.

Sedangkan di Kabupaten Lombok Barat mencapai lebih dari Rp 1,5 triliun, Lombok Timur Rp 417,3 miliar, Lombok Tengah Rp 174,4 miliar dan Kota Mataram Rp 242,1 miliar. Dampak kerusakan dan kerugian ekonomi di Bali masih dilakukan perhitungan.

Baca juga: BNPB Imbau Tidak Donasi Susu Formula bagi Bayi dan Anak Korban Gempa Lombok

"Kerusakan dan kerugian ini sangat besar. Apalagi jika nanti data sudah terkumpul semua, maka jumlahnya akan lebih besar. Perlu triliunan rupiah untuk melakukan perbaikan kembali dalam rehabilitasi dan rekonstruksi. Perlu waktu untuk memulihan kembali kehidupan masyarakat dan pembangunan ekonomi di wilayah NTB," terang Sutopo.

Sutopo menyebutkan, pemerintah pusat akan terus mendampingi masyarakat dan Pemda NTB. Pendampingan ini bukan hanya saat tanggap darurat saja. Tetapi saat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi pun, Pemerintah Pusat akan terus membantu. Bahkan sebagian besar bantuan yang disalurkan berasal dari pemerintah pusat.

"Skala penanganan dampak dampak gempa saat ini sesungguhnya sudah nasional. Artinya kapasitas nasional yang digerakkan untuk penanganan darurat saat ini sudah skala nasional, baik pengerahan personil, anggaran, logistik, peralatan, dan manajerial," sebut Sutopo.

Saat ini BNPB masih terus melakukan pendataan dan perhitungan ekonomi dampak gempa. Nanti saat masa darurat selesai dan akan masuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. BNPB bersama kementerian/Lembaga dan NGO akan membangun kembali yang lebih baik daripada sebelumnya dengan prinsip build back better and safer. Artinya yang akan dibangun lagi lebih baik baik dan aman.

Baca juga: Tanggap Darurat Gempa Lombok Diperpanjang

"Lombok adalah daerah rawan tinggi gempa, maka pembangunan kembali nanti harus sudah mengantisipasi gempa agar saat terjadi gempa lagi, korban, kerusakan dan kerugian dapat lebih sedikit, serta masyarakat lebih aman," tutup Sutopo.