Kompas.com - 08/08/2018, 21:39 WIB

SEMARANG, KOMPAS.com - Penyuap Bupati Kebumen nonaktif M Yahya Fuad, Khayub Muhammad Lutfi divonis dua tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (8/8/2018).

Hakim menyatakan bahwa terdakwa Khayub terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Menghukum oleh karena itu dengan pidana 2 tahun penjara," ujar hakim Antonius Widjantono, membacakan putusan.

Khayub sendiri terbukti telah memberi uang suap kepada Fuad Yahya. Uang diberikan agar pengusaha asal Kebumen itu mendapat sejumlah pekerjaan atau proyek di Kabupaten tersebut. Suap untuk Fuad Yahya mencapai Rp 5,9 miliar.

Selain hukuman badan, hakim juga membebani membayar denda Rp 150 juta atau setara dengan empat bulan kurungan. Hukuman yang dijatuhkan lebih ringan ketimbang tuntutan jaksa yang meminta hukuman selama tiga tahun penjara.

Baca juga: Kasus Bupati Kebumen, Tim Sukses Pilkada Ditugaskan Pungut Upeti dari Rekanan

Lantaran terbukti melakukan suap, Khayub juga dicabut hak politiknya selama 3 tahun. Pencabutan hak politik berlaku setelah menjalani hukuman yang dijalani.

"Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama 3 tahun, terhitung setelah terdakwa menjalani masa hukumannya," tambahnya.

Khayub menerima putusan yang diberikan. Sementara Jaksa Penuntut Umum memilih untuk menunda sikap dan menyatakan pikir-pikir.

Dalam perkara ini, Bupati Yahya juga dibawa ke persidangan. Dalam sidang dakwaan, Yahya didakwa menerima suap hingga Rp 12 miliar dari berbagai proyek di kabupaten itu.

Parahnya, suap diberikan tak lama setelah Yahya menjabat sebagai bupati di daerah tersebut.

"Patut diduga bahwa uang suap ditujukan agar para kontraktor memperoleh pekerjaan di mana sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2016," kata Jaksa KPK Fitroh Rocahyanto membacakan dakwaan.

Baca juga: Bupati Kebumen Didakwa Terima Upeti hingga Rp 12 Miliar

Uang suap Rp 12 miliar diduga berasal dari berbagai proyek infrastruktur di dinas terkait pada tahun 2016.

Uang suap berasal dari rekanan pelaksana pekerjaan atau kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek pemerintah, salah satunya melalui Khayub.

Kompas TV Pasca-penetapan Bupati Kebumen sebagai tersangka korupsi oleh KPK, suasana kantor bupati Kebumen sepi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Serahkan Bantuan ke Korban Banjir di Desa Paledah, Wagub UU: Perlu Kolaborasi untuk Tanggulangi Banjir

Serahkan Bantuan ke Korban Banjir di Desa Paledah, Wagub UU: Perlu Kolaborasi untuk Tanggulangi Banjir

Regional
Tanahnya Diganti Rugi Miliaran Rupiah oleh Pemerintah, Warga Wadas Mendadak Jadi Miliarder

Tanahnya Diganti Rugi Miliaran Rupiah oleh Pemerintah, Warga Wadas Mendadak Jadi Miliarder

Regional
Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Regional
Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Regional
Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Regional
BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

Regional
Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Regional
Fashion Show Batik Daur Ulang Warnai Penutupan KKJ dan PKJB, Atalia Kamil: Ini Tanda Ekraf Jabar Bergerak Kembali

Fashion Show Batik Daur Ulang Warnai Penutupan KKJ dan PKJB, Atalia Kamil: Ini Tanda Ekraf Jabar Bergerak Kembali

Regional
Proses Geotagging Rumah KPM di Bali Capai 65 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir Mei 2022

Proses Geotagging Rumah KPM di Bali Capai 65 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir Mei 2022

Regional
Peringati Trisuci Waisak, Ganjar Sebut Candi Borobudur Tak Hanya Sekadar Destinasi Wisata

Peringati Trisuci Waisak, Ganjar Sebut Candi Borobudur Tak Hanya Sekadar Destinasi Wisata

Regional
Pertumbuhan Ekonomi Jabar Triwulan I-2022 Capai 5,62 Persen, Lebih Tinggi dari Nasional

Pertumbuhan Ekonomi Jabar Triwulan I-2022 Capai 5,62 Persen, Lebih Tinggi dari Nasional

Regional
KKJ dan PKJB Digelar, Kang Emil Minta Pelaku UMKM Jabar Hemat Karbon

KKJ dan PKJB Digelar, Kang Emil Minta Pelaku UMKM Jabar Hemat Karbon

Regional
Cegah Wabah PMK, Jabar Awasi Lalu Lintas Peredaran Hewan Ternak Jelang Idul Adha

Cegah Wabah PMK, Jabar Awasi Lalu Lintas Peredaran Hewan Ternak Jelang Idul Adha

Regional
Genjot Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Optimistis Capai Target

Genjot Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Optimistis Capai Target

Regional
Bertemu DPP GAMKI, Bobby Nasution Didaulat Sebagai Tokoh Pembaharu

Bertemu DPP GAMKI, Bobby Nasution Didaulat Sebagai Tokoh Pembaharu

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.