Presiden Resmikan Bendungan Tanju di Dompu, Nusa Tenggara Barat

DOMPU, KOMPAS.com - Presiden Ir Joko Widodo meresmikan Bendungan Tanju di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (30/7/2018).

Peresmian bendungan ini ditandai dengan pembubuhan tanda tangan oleh Jokowi yang didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. 

Jokowi tiba di Bendungan Tanju sekitar pukul 11.02 Wita dengan menggunakan helikopter setelah bertolak dan meninjau lokasi terdampak gempa bumi di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat

Kedatangan Presiden didampingi Ibu Negara Iriani Joko Widodo, Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Zainul Majdi dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Kehadiran presiden disambut oleh Bupati Dompu H Bambang M Yasin dan Bupati Bima Hj Indah Damayanti Putri.

Baca juga: Jokowi Resmikan Bendungan Pertama dari 49 yang Direncanakan di Indonesia

Dalam peresmian itu, Presiden menyebutkan, Indonesia tertinggal jauh dari negara-negara luar seperti Tiongkok dan Jepang yang memiliki banyak waduk atau bendungan.

"Di Tiongkok ada 110.000 waduk, Jepang 3.000. Di negara kita hanya ada 231. Artinya, kita masih kekurangan waduk dan bendungan. Dan, di NTB segera akan diselesai 5 waduk, termasuk yang terbanyak dari provinsi yang lain," kata Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi memberikan apresiasi karena pembangunan bendungan tanju bisa diselesaikan.

Presiden berharap, bendungan tersebut dapat meningkatkan komoditas pertanian di Dompu.

"Hari ini saya sangat senang sekali Bendungan Tanju telah selesai. Waduk ini akan segera memberikan irigasi air ke 2.250 hektar lahan. Daya tampung bendungan ini gede sekali, 18 juta meter kubik. Oleh sebab itu, bendungan ini kita harapkan nanti komoditas pertanian bisa meningkat dan bisa naik dengan cepat," harap Jokowi.

Baca juga: Jokowi Yakin Dua Bendungan di Bogor Kurangi Banjir Jakarta 30 Persen

Dengan mengucapakan bismillah, Bendungan Tanju akhirnya diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Peresmian ini ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Presiden.