PPATK: Sejak 2003, Transaksi Keuangan Mencurigakan di Jawa Tengah Capai Rp 17,1 Triliun

Kompas.com - 24/07/2018, 08:02 WIB
Kelompok Humas PPATK, M Natsir Kongah (paling kiri) dalam kegiatan Pelatihan Petugas Survei Daerah, kegiatan survei persepsi publik Indonesia terhadap TPPU dan TPPT Tahun 2018 di C3 Hotel Ungaran, Jalan Diponegoro 223 Ungaran, Kabupaten Semarang, Senin (23/7/2018).  kompas.com/ syahrul munirKelompok Humas PPATK, M Natsir Kongah (paling kiri) dalam kegiatan Pelatihan Petugas Survei Daerah, kegiatan survei persepsi publik Indonesia terhadap TPPU dan TPPT Tahun 2018 di C3 Hotel Ungaran, Jalan Diponegoro 223 Ungaran, Kabupaten Semarang, Senin (23/7/2018).

UNGARAN, KOMPAS.com - Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) terdeteksi di hampir seluruh wilayah di Jawa Tengah selama kurun 2003 hingga Juni 2018.

Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan, selama 15 tahun itu, total transaksi keuangan mencurigakan di Jawa Tengah tersebut sebanyak 13.661 laporan dengan nominal seluruh transaksi mencapai Rp 17,1 triliun.

"Nominal transaksi tertinggi mencapai Rp 11 miliar. Kalau secara nasional, posisi Jawa Tengah rangking 6 atau 4,22 persen setelah DKI, Jabar, Jatim, Banten dan Sumut," Kata Ketua Kelompok Humas PPATK, M Natsir Kongah di Ungaran, Kabupaten Semarang, Senin (23/7/2018) siang.

Baca juga: Viral Video Pengendara Motor Distop Polisi, Ternyata Bawa Jenazah Keluarga

Jumlah LKTM dari tahun ke tahun, menurut Natsir, menunjukkan tren cenderung meningkat. Mayoritas laporan terkait transaksi pada bank umum.

LKTM, lanjut dia, dapat dilihat dari pola transaksi menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi. Biasanya dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Pihak yang melakukan transaksi keuangan mencurigakan tersebut, lanjutnya, mempunyai tujuan untuk menghindari pelaporan.

Baca juga: Petugas Bandara Amankan Sandal Seharga Rp 1 Miliar

Adapun dugaan pidana asal LKTM di Jawa Tengah ini, PPATK mencatat mayoritas terkait dengan kasus penipuan, korupsi dan perjudian.

Sisanya antara lain terkait pajak, terorisme, narkotika, tidak pidana perbankan, penyuapan, pemalsuan uang, kelautan, kehutanan, asuransi, psikotropika, perdagangan manusia, penyelundupan manusia.

"Ada 6.577 atau sekitar 48.1 persen LKTM di Jawa Tengah terindikasi pidana. Mayoritas terkait penipuan, korupsi dan perjudian," ungkapnya.

Baca juga: Sangar, Motor Trail Bermuka Dua dari Tulungagung (1)

Sementara itu, profil terlapor LKTM di Jawa Tengah ini berasal dari beragam profesi, mulai dari pengusaha, pegawai swasta, pedagang, PNS, ibu rumah tangga, TNI/Polri, pelajar, profesional, petani/nelayan, pengurus LSM hingga pengurus Parpol.

"Tetapi mayoritas terlapor LKTM adalah pengusaha, pegawai swasta dan pedagang," ucapnya.

Natsir menambahkan, mayoritas transaksi terkait LKTM di Jawa Tengah terjadi di Kota Semarang, Kota Surakarta dan Kabupaten Banyumas.

Baca juga: Cerita di Balik Dukungan Demokrat Jatim untuk Jokowi di Pilpres 2019

Rinciannya, di Kota Semarang, ada lebih dari 4.000 laporan atau 31.3 persen dari mayoritas transaksi, Surakarta lebih dari 1,000 laporan atau sekitar 12.3 persen transaksi dan Kabupaten Banyumas ada lebih dari 800 laporan atau sekitar 6 persen dari lokasi transaksi. Sementara di 32 Kabupaten/ Kota lainnya jumlah LKTM nya relatif kecil.

"Oleh karena itu, kami meminta masyarakat untuk berhati-hati dan berani menolak dana yang tidak jelas asal usulnya," ungkapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi Arus Balik di Bakauheni, Disiapkan 200.000 Alat Rapid Test

Antisipasi Arus Balik di Bakauheni, Disiapkan 200.000 Alat Rapid Test

Regional
Beberapa Titik di Medan Dilanda Banjir, Bobby Pastikan Warga Terdampak Tak Kekurangan Pangan

Beberapa Titik di Medan Dilanda Banjir, Bobby Pastikan Warga Terdampak Tak Kekurangan Pangan

Regional
Bupati Bener Meriah Alami Pecah Pembuluh Darah, Dibawa ke Medan

Bupati Bener Meriah Alami Pecah Pembuluh Darah, Dibawa ke Medan

Regional
Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Regional
Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Regional
Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Regional
H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

Regional
12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

Regional
Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Regional
Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Regional
Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Regional
Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Regional
Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Regional
Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Regional
Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X