LPPA Palopo: Aksi Demo yang Libatkan Siswa SD Langgar UU Perlindungan Anak

Kompas.com - 23/07/2018, 18:47 WIB
Aksi unjuk rasa yang melibatkan 36 murid SD di depan DPRD Palopo disesalkan LPPA Palopo, Senin (23/7/2018)KOMPAS.com/AMRAN AMIR Aksi unjuk rasa yang melibatkan 36 murid SD di depan DPRD Palopo disesalkan LPPA Palopo, Senin (23/7/2018)

PALOPO, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA) kota Palopo Andi Fatmawati menyayangkan adanya pelibatan anak didik tingkat SD pada aksi unjuk rasa yang berlangsung di DPRD Palopo karena kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) pada Senin (23/7/2018). 

Menurut, Fatmawati menyampaikan bahwa LPPA tidak menerima adanya pelibatan anak-anak dibawah umur dalam demonstrasi karena hal tersebut sudah mengarah ke persoalan eksploitasi anak.

"Kalau sudah mengarah ke eksploitasi anak itu artinya sudah melanggar undang-undang perlindungan anak," katanya, Senin (23/7/20180.

Kata dia, bahwa persoalan ujuk rasa terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan persoalan bersama, namun seharusnya tidak melibatkan anak-anak usia dini.


Baca juga: Peringati Hari Anak Nasional, Orangtua dan 36 Siswa SD yang Dikeluarkan Kembali Demo

“Kita semua berharap ada solusi terbaik dari adanya kisruh terkait PPDB tersebut, apalagi anak seumuran kelas 1 SD masih dalam proses tumbuh kembang pola pikir yang pasti akan mengganggu psikologis anak-anak." ujarnya.

Sebelumnya, aksi unjuk rasa yang bertepatan dengan momentum Hari Anak Nasional, orangtua 36 murid yang dikeluarkan di sekolah bersama mahasiswa berunjuk rasa di Kantor DPRD Kota Palopo, aksi ini melibatkan anak-anak mereka, untuk menuntut kejelasan sejumlah murid baru yang dikeluarkan secara tiba-tiba dan telah mengikuti pembelajaran selama dua hari.

Dalam aksi unjuk rasa itu, puluhan murid yang dikeluarkan dari sekolah diikutsertakan bersama mahasiswa pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) berunjuk rasa di DPRD Palopo.

"Jika DPRD pro rakyat, maka harus menyelesaikan masalah ini. Kasian anak-anak jika tidak mengikuti lagi proses belajar di sekolah, kami mendesak agar pihak Dinas Pendidikan dapat menginstruksikan kepada seluruh kepala sekolah agar menerima kembali siswa yang sebelumnya dikeluarkan," kata korlap aksi, Arifin Zainuddin Laila, Senin (23/7/218).

Baca juga: Ini Hasil Pertemuan Orangtua 36 Murid yang Dikeluarkan dengan Penjabat Wali Kota

Kompas TV Tak banyak yang bisa dilakukan para siswa SD yang sempat berhamburan keluar sambil menunggu arahan dari warga setempat

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Jadi Korban Kekerasan Kelompok SMB, Kades Minta Polisi Tangkap Pelaku

Jadi Korban Kekerasan Kelompok SMB, Kades Minta Polisi Tangkap Pelaku

Regional
Risma Alokasikan APBD Sebanyak 32 Persen untuk Pendidikan, Ini Alasannya

Risma Alokasikan APBD Sebanyak 32 Persen untuk Pendidikan, Ini Alasannya

Regional
Walhi Sebut Kalsel Tak layak Jadi Ibu Kota Baru, Ini Alasannya

Walhi Sebut Kalsel Tak layak Jadi Ibu Kota Baru, Ini Alasannya

Regional
Tertangkap Curi Sapi, Seorang Pria Babak Belur Dihajar Warga

Tertangkap Curi Sapi, Seorang Pria Babak Belur Dihajar Warga

Regional
Istri Korban Mutilasi Gelisah Pelaku Lain Belum Ditangkap

Istri Korban Mutilasi Gelisah Pelaku Lain Belum Ditangkap

Regional
Ini Alasan Ayah Aniaya Anaknya yang Derita Gizi Buruk hingga Patah Tulang

Ini Alasan Ayah Aniaya Anaknya yang Derita Gizi Buruk hingga Patah Tulang

Regional
DKPP Jatuhkan Sanksi kepada Ketua dan Anggota KPU Cianjur

DKPP Jatuhkan Sanksi kepada Ketua dan Anggota KPU Cianjur

Regional
Jerat Kawat Sling Masih Melekat di Kaki Depan, Harimau Palas Akan Dioperasi

Jerat Kawat Sling Masih Melekat di Kaki Depan, Harimau Palas Akan Dioperasi

Regional
Aturan Tes Narkoba Sebelum Menikah, Ini Kata Para Calon Pengantin hingga Alasan Kemenag Jatim

Aturan Tes Narkoba Sebelum Menikah, Ini Kata Para Calon Pengantin hingga Alasan Kemenag Jatim

Regional
Pesawat Garuda Bermasalah, Ribuan Calon Jemaah Haji di Asrama Sudiang Makassar Terlantar

Pesawat Garuda Bermasalah, Ribuan Calon Jemaah Haji di Asrama Sudiang Makassar Terlantar

Regional
4 Kota Ini Segera Punya Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

4 Kota Ini Segera Punya Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

Regional
Berikut 7 Poin Fatwa MPU Aceh tentang Hukum Permainan PUBG

Berikut 7 Poin Fatwa MPU Aceh tentang Hukum Permainan PUBG

Regional
Risma Belum Tentukan Bentuk Pengelolaan Aset YKP Bernilai Rp 10 Triliun

Risma Belum Tentukan Bentuk Pengelolaan Aset YKP Bernilai Rp 10 Triliun

Regional
Puluhan Polisi Gendut Digembleng Program Diet di SPN Mojokerto

Puluhan Polisi Gendut Digembleng Program Diet di SPN Mojokerto

Regional
Viral Bangunan Sekolah Miris di Minahasa Selatan, Ini Penjelasan Wabup

Viral Bangunan Sekolah Miris di Minahasa Selatan, Ini Penjelasan Wabup

Regional
Close Ads X