Ini Hasil Pertemuan Orangtua 36 Murid yang Dikeluarkan dengan Penjabat Wali Kota

PALOPO, KOMPAS.com – Tak puas mendatangi Dinas Pendidikan dan DPRD Palopo, orangtua 36 murid yang dikeluarkan dari sekolah mendatangi penjabat Wali Kota Palopo, Andi Arwien di Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Palopo, Jumat (20/7/2018).

Penjabat Wali Kota Palopo, Andi Arwien mengatakan, kisruh yang terjadi, murni diakibatkan oknum yang ada di sekolah masing-masing.

"Jadi saya sarankan kepada para orangtua murid untuk meminta pertanggungjawaban dari oknum sekolah tersebut," ujarnya.

Namun, sambung Andi Arwien, bukan berarti Penjabat Wali Kota dan Dinas Pendidikan lepas tangan. 

Baca juga: 36 Siswa SD Dikeluarkan Setelah 2 Hari Bersekolah, Ini Komentar Wali Kota

Ia meyakinkan, Pemerintah Kota Palopo akan menindak tegas oknum yang membuat terjadinya kisruh penerimaan siswa baru di sekolah yang dimaksud. 

“Pemerintah Kota Palopo sama sekali tidak pernah memberikan celah dan kesempatan kepada setiap sekolah untuk menambah kelas di luar kuota yang telah ditentukan Peraturan Wali Kota,” ujarnya.

Di hadapan orangtua murid serta anggota DPRD Palopo Bakri Tahir dan Abdul Jawad, Pemerintah Kota Palopo akan tetap mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi.

"Belum Final, kami akan upayakan jalan keluarnya ini, tanpa harus melanggar peraturan perundangan yang mengatur tentang penerimaan siswa baru," ungkapnya.

Terjadinya kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), lanjut Arwien, telah memerintahkan Inspektorat Kota Palopo untuk melakukan pemeriksaan secara komprehensif dan mengetahui serta mengungkap kekisruhan PPDB di sejumlah Sekolah Dasar (SD).

Baca juga: Sudah 2 Hari Bersekolah, 36 Siswa SD Tiba-tiba Dikeluarkan

"Untuk mengungkap dan memberikan efek jera, kepada orangtua murid yang telah dirugikan, juga dapat menempuh jalur hukum dan melaporkan persoalan ini ke pihak yang berwajib," tuturnya.

Berita sebelumnya, Kamis (20/7/2018), puluhan orangtua siswa mendatangi Dinas Pendidikan Kota Palopo karena anak mereka dikeluarkan secara tiba tiba dan sepihak.

Mereka meminta Dinas Pendidikan Kota Palopo agar anaknya kembali diterima di SDN 12 Langkanae karena telah membayar sejumlah perlengkapan sekolah sebesar Rp240.000 dan sudah belajar selama 2 hari.

Setelah mendatangi Dinas Pendidikan dan tidak menemukan jawaban, para orangtua siswa kembali mendatangi Komisi Satu DPRD Palopo, namun belum membuahkan hasil, dan selanjutnya menemui Penjabat Wali Kota Palopo.