Aneka Cara Cegah SKTM Palsu, Dari Bentuk Tim Verifikasi Sampai Pasang Poster.. - Kompas.com

Aneka Cara Cegah SKTM Palsu, Dari Bentuk Tim Verifikasi Sampai Pasang Poster..

Kompas.com - 12/07/2018, 22:33 WIB
Suasana pengumuman hasil PPDB di SMAN 2 Kota Magelang, Kamis (12/7/2018).KOMPAS.com/IKA FITRIANA Suasana pengumuman hasil PPDB di SMAN 2 Kota Magelang, Kamis (12/7/2018).

MAGELANG, KOMPAS.com - Maraknya penyalahgunaan Surat Keterangan Miskin ( SKTM) pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) 2018 memaksa sekolah untuk lebih cermat. Sekolah harus benar-benar memastikan bahwa pengguna SKTM berasal dari keluarga tidak mampu.

Di SMA Negeri 2 Kota Magelang misalnya, sekolah membentuk tim verifikasi yang bertugas mengecek data SKTM yang dilampirkan calon siswa dengan kondisi riil di tempat tinggal masing-masing. Verifikasi faktual ini juga diinstruksikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

"PPDB tahun ini memang butuh kecermatan, terutama soal SKTM. Kami bentuk 5 tim verifikasi, masing-masing beranggotakan 2 orang guru. Tugas mereka mengecek keakuratan data SKTM yang dilampirkan calon siswa baru," jelas Kepala SMA Negeri 2 Agung Mahmudi Ariyanto, ditemui dikantornya, Kamis (12/11/2018).

Selain itu, calon siswa baru pengguna SKTM juga wajib membuat surat bermaterai berisi pernyataan bahwa dirinya memberikan data yang sebenarnya. Apabila data yang diberikan tidak sesuai kenyataan maka SKTM akan dicoret dan tidak berlaku untuk pendaftaran PPDB di SMA Negeri 2 Kota Magelang.

Baca juga: Imbas SKTM Palsu, Pengumuman PPDB Ditunda

Poster Imbauan

Upaya lain untuk menekan penyalahgunaan SKTM, lanjut Agung, adalah dengan memasang banner/poster di komplek sekolah berisi imbauan supaya orangtua calon siswa baru tidak mudah melampirkan SKTM yang tidak sesuai kenyataan.

"Ya, kami juga pasang banner/poster, isinya kurang lebih imbauan agar orangtua calon siswa baru itu tidak pakai SKTM kalau memang berasal dari keluarga mampu," ungkapnya.

Agung menyebutkan, hasil seleksi PPDB yang diumumkan Kamis (12/7/2017), ada 288 calon siswa yang diterima di SMAN 2 Kota Magelang. Dari jumlah tersebut 86 orang diantaranya merupakan pengguna SKTM yang lolos verifikasi faktual.

"Semula ada 90 pengguna SKTM, namun ada 4 orang yang dicoret karena tidak sesuai kenyataan. Namun ada juga yang menggundurkan diri alias tidak jadi melampirkan SKTM," ungkapnya.

Baca juga: Ini yang Harus Dilakukan Kades saat Mengeluarkan SKTM

Dari jumlah tersebut, kata Agung, sekolahnya termasuk sekolah yang menerima calon siswa baru pengguna SKTM terbanyak. Bahkan, melebihi batas minimal 20 persen kuota calon siswa miskin sebagaimana ditentukan pemerintah.

"Setiap sekolah ditentukan harus menerima minimal 20 persen calon siswa kurang mampu, tahun ini kami mencapai 30 persen," sebutnya.

Menurutnya, sekitar 80 persen calon siswa baru pengguna SKTM yang diterima berasal dari luar Kota Magelang namun masih berada di zona I (Kecamatan Secang, Candimulyo, Tegalrejo Kabupaten Magelang).

Nilai Rendah

Agung tidak memungkiri mayoritas calon siswa baru pengguna SKTM masih memiliki nilai dibawah rat-rata. Namun demikian, pihak sekolah memastikan tidak akan ada diskriminasi ketika mereka mulai mengikuti kegiatan belajar.

"Nilainya memang agak rendah, dibanding calon siswa baru tanpa SKTM. Tapi mudah-mudahan tidak masalah, kami tetap siap melaksanakan tugas dan aturan yang ditetapakan pemerintah," tegas Agung.

Baca juga: Ganjar: Kalau Menipu Pakai SKTM Bisa Pidana Lho...

Terpisah, Kepala SMA Negeri 3 Kota Magelang, Joko Tri Haryanto mengungkapkan sejak awal telah melakukan antisipasi penyalahgunaan SKTM calon siswa baru, antara lain dengan memasang poster di area sekolah, bahkan menghadirkan aparat kepolisian.

"Akhirnya ada calon siswa dan orangtuanya yang kemudian mengurungkan niat untuk mendaftar menggunakan SKTM palsu itu,” ujar Joko.

Selama PPDB, Joko menyebut ada calon siswa baru di sekolahnya yang mendaftar dengan melampirkan menggunakan SKTM. Beberapa di antaranya mengakui bahwa SKTM yang dilampirkan tersebut palsu atau tidak sesuai kenyataan.

"Ada 2 sampai 3 calon siswa yang diduga melampirkan SKTM palsu, namun setelah kami wawancara mendalam, mereka langsung mencabut lampiran SKTM-nya dan mendaftar tanpa SKTM," ungkap Joko.

Kompas TV Ada hukuman penjara yang menanti bagi para pelaku



Komentar

Terkini Lainnya

OTT Kalapas Sukamiskin, KPK Duga Adanya Keterlibatan Napi Koruptor Lain

OTT Kalapas Sukamiskin, KPK Duga Adanya Keterlibatan Napi Koruptor Lain

Nasional
Jual Gas 3 Kilogram di Atas HET, SPBU Diprotes Warga

Jual Gas 3 Kilogram di Atas HET, SPBU Diprotes Warga

Regional
Menlu AS Sebut Para Pemimpin Iran Sama dengan Mafia

Menlu AS Sebut Para Pemimpin Iran Sama dengan Mafia

Internasional
Dijambret Saat Naik Ojek Online, Mahasiswi Jatuh dan Tak Sadarkan Diri

Dijambret Saat Naik Ojek Online, Mahasiswi Jatuh dan Tak Sadarkan Diri

Regional
Jokowi dan Ketum Parpol Makan Malam di Istana dengan Menu 'Rendang Koalisi'

Jokowi dan Ketum Parpol Makan Malam di Istana dengan Menu "Rendang Koalisi"

Nasional
Mahasiswi Pertukaran Indonesia di Belanda Diperkosa Orang Tak Dikenal

Mahasiswi Pertukaran Indonesia di Belanda Diperkosa Orang Tak Dikenal

Internasional
LPPA Palopo: Aksi Demo yang Libatkan Siswa SD Langgar UU Perlindungan Anak

LPPA Palopo: Aksi Demo yang Libatkan Siswa SD Langgar UU Perlindungan Anak

Regional
PT KCI: Sejumlah Seri Kartu E-Money Belum Bisa Terbaca di 'Gate' Stasiun KRL

PT KCI: Sejumlah Seri Kartu E-Money Belum Bisa Terbaca di "Gate" Stasiun KRL

Megapolitan
Bangunan Cagar Budaya yang Dirusak Pemiliknya Ternyata Buatan Bung Karno

Bangunan Cagar Budaya yang Dirusak Pemiliknya Ternyata Buatan Bung Karno

Regional
Saat Tertidur, Gendang Telinga Perempuan Ini Dilubangi Kecoa

Saat Tertidur, Gendang Telinga Perempuan Ini Dilubangi Kecoa

Internasional
PPP: Jika Gugatan Perindo Dikabulkan, Jangan Berasumsi Jokowi Pilih Jusuf Kalla

PPP: Jika Gugatan Perindo Dikabulkan, Jangan Berasumsi Jokowi Pilih Jusuf Kalla

Nasional
Ridwan Kamil Segel Bangunan Cagar Budaya yang Dibongkar Pemiliknya

Ridwan Kamil Segel Bangunan Cagar Budaya yang Dibongkar Pemiliknya

Regional
Dilarang MK, Pengurus Parpol yang Kini Anggota DPD Harus Mengundurkan Diri

Dilarang MK, Pengurus Parpol yang Kini Anggota DPD Harus Mengundurkan Diri

Nasional
Kenapa Kita Sebaiknya Tidak Memuji Anak dengan Kata “Pintar”?

Kenapa Kita Sebaiknya Tidak Memuji Anak dengan Kata “Pintar”?

Edukasi
Infografik: Logo Peringatan HUT RI di Era Pemerintahan Jokowi

Infografik: Logo Peringatan HUT RI di Era Pemerintahan Jokowi

Nasional

Close Ads X