Dedi Mulyadi: Pendidikan Itu Tidak Mengenal Kaya dan Miskin

Kompas.com - 11/07/2018, 10:07 WIB
Aditya Maulana Sidik dipeluk Dedi Mulyadi dalam acara Sapa Ramadan di Kabupaten Bandung, Minggu (3/6/2018) malam. KOMPAS.com/ IRWAN NUGRAHAAditya Maulana Sidik dipeluk Dedi Mulyadi dalam acara Sapa Ramadan di Kabupaten Bandung, Minggu (3/6/2018) malam.

KOMPAS.com - Tokoh masyarakat Jawa Barat yang peduli pendidikan, Dedi Mulyadi menilai, kebijakan surat keterangan tidak mampu ( SKTM) sebagai salah satu syarat masuk sekolah negeri dan sekolah favorit adalah salah kaprah.

Akibatnya, kata Dedi, malah banyak warga membuat SKTM palsu demi anaknya bisa masuk ke sekolah negeri atau favorit. Seperti yang terjadi di Jawa Tengah.

Dedi mengatakan bahwa pendidikan itu adalah hak seluruh rakyat. Dengan demikian, pendidikan itu tidak mengenal kaya dan miskin.

"Pendidikan itu tidak mengenal kaya dan miskin. Istilah surat tidak mampu itu penyesatan. Istilah miskin dan kaya kan sudah jelas itu urusan di dinas kependudukan, bukan buat SKTM. SKTM itu kan jadul, zaman order baru," jelas Dedi kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Rabu (11/7/2018).


Menurutnya, semua warga Indonesia wajib mengenyam pendidikan 12 tahun. Jika sudah disebutkan wajib, maka pemerintah berkewajiban menyediakan fasilitas pendidikan dan tidak mengotak-otakan antara kaya dan miskin atau berprestasi dan tidak berprestasi.

Mantan bupati Purwakarta dua periode itu menceritakan pengalamannya soal kebijakan pendidikan di daerahnya.

Baca juga: Mendusta dengan SKTM Palsu demi Sekolah Anak (1)

Dedi menjelaskan, saat sekolah SD hingga SMA masih ditangani pemerintah kota dan kabupaten, pihaknya mewajibkan semua sekolah untuk menerima siswa di sekitarnya tanpa pandang bulu. Semua siswa harus diterima baik di sekolah negeri favorit atau tidak berdasarkan asas domisili.

"Sekolah-sekolah favorit seperti SMA Negeri 1, SMA 2 dan SMA 3 dengan standardisasi nilai tertinggi, ketika sekolah masih kewenangan daerah, saya minta sekolah favorit jangan ada yang menolak siswa di kelurahan tempat sekolah tersebut," jelas Dedi.

Lalu jika sekolah tersebut tidak mampu menampung siswa, maka dibangunkan ruang kelas baru. Adapun biayanya selain dari bantuan pemerintah juga ada swadaya dari masyarakat. Sumbangan tersebut tidak ditentukan oleh sekolah, melainkan atas inisiatif masyarakat mampu melalui jalur musyawarah.

Bentuk sumbangan pun, kata Dedi, bukan dalam bentuk uang, melainkan barang dan tenaga. Ada yang menyumbang semen, besi dan bahan bangunan lainnya.

"Untuk orang tua anak-anak yang tidak mampu bisa menyumbang tenaga. Misalnya, tukang tembok tak mampu bayar, maka bisa jadi tukang tembok gratis," jelas Dedi.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X