Pleno KPU Kabupaten Bogor Diwarnai Aksi Protes Sejumlah Peserta Rapat

Kompas.com - 07/07/2018, 22:04 WIB
Suasana rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor, yang berlangsung di Gedung Tegar Beriman, Jumat (6/7/2018). KOMPAS.com / RAMDHAN TRIYADI BEMPAHSuasana rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor, yang berlangsung di Gedung Tegar Beriman, Jumat (6/7/2018).

BOGOR, KOMPAS.com - Aksi protes mewarnai hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor yang digelar Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Kabupaten Bogor.

Protes dilakukan karena beberapa peserta rapat pleno menduga telah terjadi kecurangan dalam kontestasi pesta demokrasi lima tahunan itu.

Dalam rapat pleno yang berlangsung sejak Kamis (5/7/2018) hingga Jumat (6/7/2018), KPU Kabupaten Bogor menetapkan pasangan nomor urut dua, Ade Yasin-Iwan Setiawan, menang dengan perolehan suara terbanyak sebesar 41,14 persen.

Pasangan yang diusung PPP, PKB dan Gerindra, ini unggul tipis dengan mengantongi 912.221 suara sah. Disusul paslon nomor urut tiga yang diusung Golkar, Demokrat, Nasdem, PAN, PKS, PKPI dan Partai Berkarya, Ade Ruhandi-Ingrid Kansil dengan raihan 859.444 suara atau 38,74 persen.


Kemudian diikuti Fitri Putra Nugraha-Bayu Syahjohan (PDIP dan PKB) dengan perolehan 177.153 suara atau 7,98 persen. Lalu, pasangan dari jalur independen, Ade Wardhana Adinata-Asep Ruhiyat dengan 168.733 suara atau 7,60 persen. Terakhir, Gunawan Hasan-Ficky Rhoma Irama (jalur independen) meraih 100.745 suara atau 4,54 persen.

Baca juga: Tuntut Ganti Rugi, Warga Bojonggede Mengadu ke DPRD Kabupaten Bogor

Hasil pleno itu rupanya mengundang reaksi dari sejumlah saksi pasangan calon (paslon) nomor urut tiga, empat, dan lima. Mereka melakukan walk out dan menolak menandatangani hasil rapat pleno tersebut.

Hal ini diungkapkan Asep As’ary yang merupakan saksi dari paslon nomor urut tiga, Ade Ruhandi-Ingrid Kansil. Ia menilai, penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Bogor telah gagal secara sistem.

Asep mengatakan, hal tersebut berawal dari temuan perubahan berita acara yang tak melewati mekanisme aturan pemilihan umum.

Menurutnya, semua mekanise soal Pemilu sudah diatur ke dalam Undang-undang. Dirinya mencontohkan seperti yang terjadi di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor. Di lokasi itu, tertulis jumlah suara sebanyak 1.296.

"Dari temuan kami dan itu sudah diakui oleh KPU, ternyata ada perubahan DA1 (rekap kecamatan) yang dilakukan di 27 kecamatan," ungkap Asep, Sabtu (7/7/2018).

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X