Jokowi: Sebelum Jaminkan Sertifikat ke Bank, Hitung Dulu, Bisa Cicil Enggak...

PAREPARE, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo membagikan sertifikat tanah gratis kepada warga di Lapangan Andi Makkasau Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Senin (2/7/2018).

Presiden lalu meminta warga menjaga dengan baik sertifikat itu.

"Kalau sudah pegang sertifikat, tolong diberi plastik, kemudian setelah itu diplastikin lalu difotokopi agar kalau aslinya hilang, bisa diurus ke BPN. Kedua, biar tidak rusak kalau genting bocor," katanya berkelakar sambil disambut tawa warga.

Presiden juga mengingatkan warga untuk memperhitungkan kesanggupan membayarkan angsurannya jika menggunakan sertifikat itu sebagai agunan di bank.

"Kalau sudah pegang sertifikat, pasti pengin disekolahkan. Dipakai agunan ke bank? Enggak apa-apa dipakai. Tapi tolong, sebelum dipakai untuk jaminan ke bank, dihitung dulu. Bisa mencicil nggak? Jangan asal dimasukkan ke bank, dapat uang, tidak bisa mencicil," ungkap Jokowi.

Dia juga mengingatkan warga untuk menggunakan uang pinjaman dari bank dengan sebaik mungkin.

"Hati-hati apalagi, tanahnya gede, dapat Rp 300 juta senang, pulang. Rp 150 juta beli mobil, biar gagah muter-muter kampung. Enam bulan saja enggak bisa membayar angsuran uang pinjaman, sertifikatnya hilang, mobilnya ditarik diler," ucapnya.

Di depan warga, Jokowi menuturkan, di seluruh Indonesia ada 126 juta bidang tanah yang harus disertifikasi. Pada tahun 2015, lanjut dia, baru 26 juta bidang tanah yang bersertifikat. Artinya, masih ada 80 juta bidang lahan yang belum disertifikasi.

"Dulunya, setiap tahun kurang lebih 500.000-600.000 sertifikat yang keluar di seluruh Indonesia. Artinya, kalau dihitung, kita harus tunggu 160 tahun semua bidang tanah tersertifikasi. Mau nunggu 160 tahun?," ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjut Jokowi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional diperintahkan untuk mengurus sertifikat yang harus naik setiap tahunnya.

Menurut dia, pada tahun 2017, ada lima juta sertifikat yang dikeluarkan. Jokowi berharap, pada tahun 2018, ada 7 juta sertifikat yang bisa dikeluarkan, dan 9 juta sertifikat pada 2019.

"Caranya gimana? Itu urusan Pak Menteri dan seluruh kantor BPN," katanya sambil melirik Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil yang juga hadir dalam acara ini.

Presiden juga mengucapkan terima kasih pada kantor BPN karena target yang diberikan terlampaui. Dia menyatakan pentingnya pencapaian target program sertifikat itu pada tahun 2018.

"Kalau sudah jadi sertifikat ini, kita tenang, karena hak hukum menjadi jelas. Di sini ada nama pemegang hak, luas yang dikuasai berapa, di sini ada. Jadi jelas sekali, kalau ada sengketa, itu pemegang hak ini sudah tenang. Karena kalau setiap saya ke daerah, kampung, selalu yang masuk ke telinga saya, sengketa lahan," ungkap dia.

Sementara itu, Menteri Sofyan Djalil melaporkan bahwa pembagian sertifikat yang dipusatkan di Kota Pare-Pare itu berjumlah 3.000 penerima. Akan tetapi, katanya, ada sekitar 5.000 sertifikat yang dibagikan pada hari itu.

Di tempat itu, hadir masing-masing perwakilan 200-800 penerima dari 11 kabupaten kota se-Sulsel.

"Senang terima sertifikat? senang dong. Masih ada tanah belum bersertifikat, tentu masih. Tapi Alhamdulillah, masyarakat Sulsel kaya-kaya nanti akan kita sertifikatkan sebagaimana perintah Presiden," paparnya.

Dia menyebutkan, di Sulsel ada 6,8 juta bidang tanah, namun baru 2,1 juta yang tersertifikasi dan saat ini masih ada 4,7 juta bidang lagi yang belum disertifikatkan.

"Makanya, kami akan sertifikatkan secepat mungkin, sesuai target, 2025 seluruh tanah bisa didaftarkan," katanya.