Tersangka KPK Syahri Mulyo Menang di Pilkada Tulungagung, Tetap Dilantik?

Kompas.com - 28/06/2018, 19:29 WIB
Perolehan suara sementara Pilkada Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, di aplikasi KPU Tulungagung berdasarkan penghitungan suara (real count) yang dilakukan KPU Tulungagung, Rabu (27/6/2018) saat data masuk 80.82 persen TPS, untuk sementara pasangan calon nomor urut dua unggul. KOMPAS.com/ICHA RASTIKA Perolehan suara sementara Pilkada Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, di aplikasi KPU Tulungagung berdasarkan penghitungan suara (real count) yang dilakukan KPU Tulungagung, Rabu (27/6/2018) saat data masuk 80.82 persen TPS, untuk sementara pasangan calon nomor urut dua unggul.

KEDIRI, KOMPAS.com - Rekapitulasi penghitungan suara hasil formulir C1 Pilkada Tulungagung, Jawa Timur, telah selesai 100 persen, Kamis (28/6/2018).

Mantan Bupati Syahri Mulyo yang berstatus tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memenangi pilkada.

Pantauan perolehan suara pada aplikasi khusus yang dikeluarkan oleh KPU Tulungagung, pasangan calon (paslon) Syahri Mulyo-Maryoto Birowo (Sahto) menang telak atas lawannya Margiono-Eko Prisdianto (Mardiko).

Pasangan Sahto dengan nomor urut 2 itu unggul jauh dengan mendapat 59,8 persen suara atau mengantongi 355.966 suara. Sedangkan pasangan Mardiko dengan nomor urut 1 memperoleh 40,2 persen atau hanya 238.996 suara.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung, Suprihno mengatakan, aplikasi khusus yang bisa diakses melalui Android itu merupakan hitungan rill yang diperoleh dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Baca juga: Ditahan KPK, Petahana Syahri Mulyo Unggul di Pilkada Tulungagung

Fungsi real count melalui aplikasi khusus tersebut, kata Suprihno, merupakan bentuk layanan informasi dan transparansi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat.

"Namun penetapan dan pengumuman resminya tetap sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan," ujarnya, Kamis.

Lalu bagaimana dengan pemenang pilkada yang berstatus tersangka?

Suprihno menuturkan, perkara hukum yang menimpa Syahri hingga saat ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga pencalonannya tidak bisa dibatalkan. Hal tersebut sesuai dengan aturan yang ada di PKPU Nomor 15 perubahan dari PKPU Nomor 3.

Sehingga dengan capaian suara mayoritas yang diperolehnya, Syahri yang berstatus tersangka itu sesuai aturan tetap berhak menjalani tahapan lanjutan dalam pilkada, yakni pelantikannya sebagai bupati terpilih.

"Kewenangan melantik dan tidaknya adalah kewenangan Mendagri," ujarnya.

Hal tersebut, masih kata Suprih, pernah terjadi di beberapa daerah. Yakni calon yang tersangkut perkara hukum akan tetap dilantik lalu dibatalkan usai perkaranya ada kekuatan hukum tetap.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada pula, Suprih menambahkan, dengan pembatalan itu secara otomatis posisinya sebagai bupati dianulir dan posisinya digantikan oleh wakil bupati terpilih.

"Lalu jabatan wakil yang ditinggalkan akan diisi oleh orang yang ditunjuk oleh partai pemenang pilkada," ujar Suprih.

Diketahui, Pilkada Kabupaten Tulungagung diikuti dua paslon, yaitu paslon nomor urut 1 Margiono-Eko Prisdianto yang diusung oleh Partai PKB, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Hanura, Partai PAN, Partai PKS, Partai PPP, serta Partai PBB. Margiono adalah ketua PWI pusat dan wakilnya adalah seorang dalang wayang.

Baca juga: PDI-P Bela Bupati Tulungagung dan Wali Kota Blitar yang Terjerat KPK

Paslon nomor urut 2, Syahri Mulyo-Maryoto Birowo diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Nasdem. Pasangan ini adalah mantan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung.

Mereka saling berkompetisi untuk memperebutkan dukungan dari 844.818 warga pemilik suara yang masuk ke Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan 1.840 TPS.

Saat ini, Syahri Mulyo tengah menjadi tahanan KPK setelah berstatus tersangka korupsi. Dia disangka korupsi proyek infrastruktur.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Potensi Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno Dinilai Belum Dioptimalkan

Potensi Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno Dinilai Belum Dioptimalkan

Nasional
Ganjar Pranowo Pastikan UNBK Hari Pertama Berjalan Lancar

Ganjar Pranowo Pastikan UNBK Hari Pertama Berjalan Lancar

Regional
Kronologi Kecelakaan Maut di Jambi, 5 Pegawai Bank Tewas Terjebak di Mobil yang Terbakar

Kronologi Kecelakaan Maut di Jambi, 5 Pegawai Bank Tewas Terjebak di Mobil yang Terbakar

Regional
Pentagon Sepakat Kucurkan Dana Rp 14 Triliun untuk Bangun Tembok Perbatasan

Pentagon Sepakat Kucurkan Dana Rp 14 Triliun untuk Bangun Tembok Perbatasan

Internasional
Ketika Jokowi dan Prabowo Mengaku Kerap Dihina dan Difitnah...

Ketika Jokowi dan Prabowo Mengaku Kerap Dihina dan Difitnah...

Nasional
Masih Bingung Pilih Calon Pemimpin? Saksikan 'KandidatFest'!

Masih Bingung Pilih Calon Pemimpin? Saksikan "KandidatFest"!

Nasional
26 Maret 1885, Kremasi Dilegalkan di Inggris

26 Maret 1885, Kremasi Dilegalkan di Inggris

Internasional
Tak Laporkan Dana Kampanye, 4 Parpol di Ngada Flores Didiskualifikasi dari Pileg 2019

Tak Laporkan Dana Kampanye, 4 Parpol di Ngada Flores Didiskualifikasi dari Pileg 2019

Regional
Ini Tarif Baru Ojek Online di Sumatera, Jawa dan Bali Mulai Mei 2019

Ini Tarif Baru Ojek Online di Sumatera, Jawa dan Bali Mulai Mei 2019

Regional
Transjakarta ke Pondok Cabe dan UI Diminati Masyarakat, tapi Terkendala Macet

Transjakarta ke Pondok Cabe dan UI Diminati Masyarakat, tapi Terkendala Macet

Megapolitan
Ratna Sarumpaet Keluhkan Kondisi Tahanan Polda Metro Jaya

Ratna Sarumpaet Keluhkan Kondisi Tahanan Polda Metro Jaya

Megapolitan
Mulai April 2019, Alat Perekam Transaksi 'Online' Digunakan di Kepulauan Riau

Mulai April 2019, Alat Perekam Transaksi "Online" Digunakan di Kepulauan Riau

Nasional
MRT Sasar Pekerja di Sudirman-Thamrin

MRT Sasar Pekerja di Sudirman-Thamrin

Megapolitan
Ayah Korban Penembakan Massal SD Sandy Hook Tewas, Diduga Bunuh Diri

Ayah Korban Penembakan Massal SD Sandy Hook Tewas, Diduga Bunuh Diri

Internasional
Moeldoko Sebut Bencana di Lombok dan Papua Masih Jadi Urusan Pemerintah Daerah

Moeldoko Sebut Bencana di Lombok dan Papua Masih Jadi Urusan Pemerintah Daerah

Regional

Close Ads X