Kapolda Jateng Sebut Dugaan Politik Uang di 10 Titik Temanggung

MAGELANG, KOMPAS.com - Kepala Polda Jawa Tengah Irjen Polisi Condro Kirono menyebutkan, ada 10 titik di Kabupaten Temanggung yang diduga menjadi lokasi terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) berupa politik uang.

Condro mengatakan, sejauh ini laporan tersebut telah ditangani Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat.

"Temanggung tadi malam ada laporan (indikasi politik uang), tapi sudah ditangani Panwaslu. Ada 10 lokasi pelanggaran," ungkap Condro di sela peninjauan TPS di Desa Ngargosoka, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, Rabu (27/6/2018).

Secara keseluruhan, sampai pukul 11.30 WIB, pemungutan suara di seluruh kabupaten/kota di Jateng berjalan lancar dan angka partisipasi masyarakat mencapai 80 persen.

Baca juga: Ikuti Hasil Quick Count Pilkada Serentak 2018 di Kompas.com

Di sisi lain, Condro meminta masyarakat turut terlibat dalam pengawasan terhadap anggota Polri dan TNI dalam pesta demokrasi ini.

Sebab Polri dan TNI dilarang terlibat dalam politik praktis termasuk dalam perhelatan pilkada.

"Kita sudah buka akses. Masyarakat bisa ikut mengawasi, apabila ada anggota Polri/TNI tidak netral bisa sampaikan laporan ke Panwas. Di tiap desa hingga provinsi sudah ada panwas. Laporan langsung juga bisa ke Polres/TNI," imbuhnya.

Condro menegaskan, anggota Polri maupun TNI yang ketahuan melanggar ketentuan tersebut akan dikenai sanksi sesuai kode etik dan Undang-undang Pemilu.

Baca juga: Quick Count SMRC Pilkada Jateng Data Masuk 89 Persen, Ganjar-Taj Yasin Unggul

Kendati demikian, Condro menyebut belum ada laporan anggotanya yang terlibat.

Secara terpisah, Ketua DPW PKB Jawa Tengah KH Yusuf Chudlori mengaku telah menerima laporan adanya indikasi praktik politik uang di sejumlah daerah di Jateng.

"Di beberapa daerah ada laporan pelanggaran. Di Temanggung ada beberapa titik, Kabupaten Magelang juga. Indikasi money politic dan penyebaran amplop," ujar pria yang akrab dipanggil Gus Yusuf itu.

Selain itu, ada juga laporan kepada dirinya terkait indikasi ketidaknetralan aparat hingga adanya kartu suara yang sudah ditandai.

Namun secara umum, pilkada berjalan lancar sampai akhir perhitungan suara nanti.

"Secara umum berjalan lancar, walaupun ada laporan kecil-kecil dari berbagai daerah seperti kartu suara yang sudah ditandai, indikasi politik uang, tapi kami berharap sampai akhir perhitungan suara nanti berjalan sesuai aturan yang ada," tutur Gus Yusuf.