3 Pekerjaan Rumah untuk Gubernur Baru Jawa Tengah

KOMPAS.com - Warga Jawa Tengah menyimpan harapan besar kepada gubernur dan wakil gubernur terpilih pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018.

Siapa pun yang terpilih pada perhelatan, Rabu (27/6/2018), memiliki pekerjaan rumah yang tidak sedikit, terutama di sektor ekonomi.

Apa saja pekerjaan rumah yang menanti gubernur dan wakil gubernur baru Jawa Tengah?

Lapangan pekerjaan

"Harapan terbesar masyarakat Jawa Tengah pada gubernur adalah pada sektor ekonomi karena memang kinerja ekonomi daerah tidak cukup istimewa dibandingkan kinerja ekonomi di Jawa Timur dan Jawa Barat. Dari aspek kemiskinan yang masih tinggi, aspek kesulitan mencari pekerjaan, aspek pengangguran yang masih tinggi. Hal-hal itu menjadi isu besar yang dihadapi masyarakat Jawa Tengah," ungkap Ketua Program Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono kepada Kompas.com.

Oleh karena itu, lanjut dia, program ekonomi gubernur baru nantinya harus mampu menjawab isu kemiskinan, pengangguran, lapangan pekerjaan, dan kesulitan ekonomi yang mendominasi wacana publik di Jawa Tengah.

Teguh menilai, pada pemerintahan sebelumnya, isu reformasi birokrasi dan pelayanan publik berjalan baik, tetapi sayangnya ada perlambatan ekonomi dan kesulitan menekan laju angka pengangguran.

Zuhron Arrofi, akademisi dari Pusat Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, mengatakan, Pilgub 2018 merupakan berkah bagi Jawa Tengah karena para calonnya memiliki kredibilitas, keluasan wawasan, idealisme, dan rekam jejak yang tidak diragukan lagi.

Program-program yang ditawarkan pun dinilai baik. Namun, masalah konsistensi untuk mewujudkannya adalah hal lain. Salah satunya dalam hal pendidikan dan ketersediaan lapangan pekerjaan.

"Persoalan kaum disabilitas misalnya, terlihat sejauh ini pemerintah belum memiliki peran yang signifikan kepada mereka terutama terkait akses mendapatkan pekerjaan yang layak," katanya.

"Untuk pendidikan sudah banyak perubahan, tetapi yang setelah pelajar lulus mau apa? Di Kota Magelang saja, ada sekitar 50 komunitas tuna rungu/wicara. Problem mereka tidak lagi pendidikan. Begitu masuk akses mencari pekerjaan siapa yang bisa memberikan lowongan?" lanjutnya kemudian.

Sinergi provinsi dan kabupaten/kota

Sementara itu, Direktur Center for Election and Political Party FISIP Universitas Diponegoro, Fitriyah, mengatakan, pemimpin baru di Jawa Tengah adalah kemampuan untuk membumikan provinsi. Maksudnya adalah mampu menggerakkan kabupaten/kota untuk bersinergi dengan program pemerintah.

"Jadi, peran provinsi ini ketika pemerintah pusat punya proyek jalan tol misalnya, kemudian ada masyarakat di Brebes yang terganggu usaha telor asinnya. Biasanya itu tanggungjawab kabupaten/kota untuk antisipasi. Tetapi provinsi ke depan juga bisa seperti itu untuk menyikapi program nasional dengan mengkoordinasi kabupaten/kota," tuturnya.

Namun, lanjut dia, hal itu tidak mudah karena tidak semua kepala daerah itu visioner dan bisa menyikapi perubahan dengan cepat.