Nurdin Halid Ungkap Ada Menteri Intervensi Pilkada Sulsel Sampai Ancam Bupati

MAKASSAR, KOMPAS.com - Calon Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 1, Nurdin Halid (NH) mengungkap adanya seorang menteri yang mengintervensi Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur Sulsel sampai melakukan pengancaman kepada sejumlah kepala daerah.

Hal tersebut diungkapkan Nurdin saat menggelar konfrensi pers, Minggu (24/6/2018).

“Pilgub Sulsel diwarnai cukong-cukong politik. Bahkan, ada seorang menteri asal Sulsel yang mengintervensi Pilgub sampai melakukan pengancaman terhadap sejumlah kepada daerah yang merupakan kader Partai Golkar,” ungkap Nurdin.

Dengan adanya intervensi dan ancaman terhadap kepala daerah dalam Pilgub Sulsel, Nurdin mengingatkan pemerintah agar tetap bersikap netral  Dia pun meminta oknum menteri tersebut agar menghentikan segala upayanya mencederai proses demokrasi di Indonesia.

Baca juga: Pilkada 2018: Nurdin Halid dan Sihar Sitorus Jadi Cagub dan Cawagub Terkaya

“Saya ungkapkan ini, karena beberapa aduan dari sejumlah kepala daerah di Sulsel. Para bupati tersebut mengaku dihubungi oleh seorang menteri di Kabinet Kerja, yang berupaya mengarahkan agar masyarakat di daerah setempat memilih pasangan calon tertentu. Pasangan calon tersebut tak lain merupakan kerabat dekat sang menteri,” bebernya.

Intervensi sang menteri, kata Nurdin, merupakan tanda kemunduran demokrasi. Nurdin mengaku mendapatkan informasi ini dari para bupati asal Golkar. Namun, ia menyadari sulit membuktikannya karena tak memiliki bukti. 

Tak hanya oknum menteri, Nurdin juga mendapatkan informasi bahwa ada kalangan yang ingin memanfaatkan TNI-Polri. Padahal, kedua lembaga ini dijamin netralitasnya oleh undang-undang.

Baca juga: Nurdin Halid Sebut Terdapat 42.000 Pemilih Ganda di Sulawesi Selatan

”Salah satu calon gubernur, diduga mengerahkan oknum pada salah satu organ di lembaga tersebut untuk menggalang massa pada pemungutan suara. Kami yakin TNI dan Polri tidak akan terpengaruh intervensi,” ucap Nurdin. 

Sementara itu, salah satu komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad mengaku belum menerima laporan terkait intervensi maupun intimidasi di Pilgub Sulsel. 

“Sudah banyak laporan pelanggaran di Pilkada Sulsel yang kami proses. Ada dari kalangan ASN, pejabat yang melakukan pelanggaran. Netralitas ASN dan pejabat di Sulsel. Sudah ada yang ditindak, karena kita sudah serahkan ke komisi ASN. Jika ada intervensi maupu intimidasi, segera laporkan dan kami akan proses,” ujarnya.