Survei LSI Pilkada Kalimantan Timur: Elektabilitas Rusmadi-Safaruddin 24,5 Persen, Isran-Hadi 22,3 Persen

SAMARINDA, KOMPAS.com - Hasil survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pimpinan Denny JA, menempatkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur nomor urut empat, Rusmadi-Safaruddin dengan elektabilitas 24,5 persen.

Pasangan nomor urut tiga, Isran Noor-Hadi Mulyadi mendapatkan elektabilitas 22,3 persen.

Kemudian pasangan calon nomor dua, Syaharie Jaang-Awang Ferdian Hidayat mendapatkan elektabilitas sebesar 20,9 persen.

Baca juga: Bandara APT Pranoto Bakal Tingkatkan Perekonomian Kalimantan Timur

Pasangan nomor urut satu, Andi Sofyan Hasdam-Rizal Effendi dengan elektabilitas 20,7 persen, sedangkan yang belum menentukan pilihan sebanyak 11,6 persen.

"Hasil survei menyatakan pasangan nomor urut empat menduduki elektabilitas teratas dan paling dikenal masyarakat Kaltim. Hasil survei ini mendekati sempurna dan bisa dilihat dari track record kami," kata Peneliti LSI Kaltim Fadhli Fakhri Fauzan, Sabtu (23/6/2018).

Survei yang dilakukan LSI ini melibatkan 600 responden yang tersebar di seluruh Provinsi Kaltim.

Baca juga: PDI-P Usung Irjen Safaruddin di Pilkada Kalimantan Timur

Survei ini menggunakan multistage random sampling dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner.

Tingkat margin error sebesar 4,1 persen dan hasil survei bisa dipertanggungjawabkan hasilnya.

"Ada 600 responden dari 60 surveyor. Seorang penyurvei dibebankan 10 orang kuisioner, hasilnya valid dan bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya. 

Baca juga: Djarot Syaiful Hidayat Jadi Plt Ketua PDI-P Kalimantan Timur

Fadhli mengingatkan masih banyak warga yang belum menentukan pilihan pada Pilkada Kaltim 2018.

"Masih ada 11,6 persen yang belum menentukan pilihan. Jika melihat Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kaltim sebesar 2.330.156 pemilih, maka berpengaruh pada hasil perhitungan suara," ucapnya. 

Selain itu, adanya politik uang juga diyakini masih memengaruhi pilihan masyarakat.

"Money politic itu berpengaruh, terlebih 'tsunami' politik. Maksudnya sebelum pilkada digelar, tiba-tiba salah satu paslon memiliki masalah besar seperti OTT KPK dan sebagainya," ujar Fadhli.