Fatwa Ulama Pilkada Jatim Disebut Ujaran Kebencian, Jampi PMII Lapor Polisi

SURABAYA, KOMPAS.com - Isu fatwa ulama jelang Pilkda Jatim menggelinding ke ranah hukum.

Jaringan Alumni Muda Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Jampi PMII) Jatim menyebut fatwa tersebut sebagai ujaran kebencian, dan meleporkannya ke Mapolda Jatim, Rabu (13/6/2018).

"Pernyataan jika umat Islam memilih Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno dalam Pilkada Jatim 2018, maka sama saja berkhianat kepada Allah SWT dan Rasulnya, ini sama dengan ujaran kebencian," kata Ketua Jampi PMII Jatim, Abdul Hamid.

Dia melaporkan hal tersebut dengan barang bukti berupa foto, rekaman pembacaan fatwa dan juga surat fatwa yang dibacakan sekelompok ulama pendukung Khofifah-Emil di Pilkada Jatim 3 Mei lalu di Mojokerto, Jawa Timur.

Salah satu pimpinan ulama dalam forum tersebut, kata Hamid, bahkan terang-terangan menjelekkan pasangan lain.

"Ini pembunuhan karakter yang dilarang di undang-undang pemilu juga," jelasnya.

Ia menyebut keluarnya fatwa itu sebagai kemunduran demokrasi. Dalam sistem keterbukaan, masyarakat memiliki hak kebebasan untuk memilih siapapun di pesta demokrasi seperti Pilkada Jatim.

Baca juga: Ke Mana Restu Istana di Pilkada Jawa Timur?

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera, dikonfirmasi, mengatakan, Polda Jatim akan memproses semua laporan masyarakat.

"Kita tunggu saja, semua ada prosesnya," terang Barung.

Polemik fatwa ulama muncul beberapa saat menjelang pencoblosan Pilkada Jatim pada 27 Juni mendatang.

Spanduk-spanduk fatwa sebelumnya juga beredar di wilayah Surabaya dan Sidoarjo, namun sudah ditertibkan oleh Panwaslu.

Salah satu ulama pendukung Cagub Khofifah Indar Parawansah, KH Hisyam Syafaat, yang dikonfirmasi, menyebut polemik pro dan kontra soal fatwa fardhu ain sudah lumrah dan sudah bisa diprediksi sejak awal.

Namun bagi para ulama pendukung Khofifah, kata dia, fatwa tersebut merupakan keyakinan berdasarkan keilmuan agama yang dimiliki.

"Bagi kami fatwa itu adalah keyakinan kami dengan patokan ilmu agama yang ada," jelas pengasuh Ponpes Darussalam Banyuwangi itu.

Renville Antonio, sekretaris tim pemenangan Khofifah-Emil yang dikonfirmasi menegaskan bahwa masalah fatwa fardhu ain bukanlah ranah urusannya.

"Itu bukan urusan kami, kecuali jika pasangan calon yang dilaporkan," katanya.

Dia juga membantah bahwa fatwa fardhu ain adalah salah satu strategi tim pemenangan Khofifah-Emil.

Baca juga: Fakta Seputar Pilkada Jawa Timur

Strategi timnya secara umum adalah pasangan calon harus semaksimal mungkin menyapa warga dan menjelaskan program pembangunan yang diusung.

"Begitu juga relawan pendukung. Mereka harus menyebar alat peraga kampanye dan atribut secara merata ke masyarakat dari pintu ke pintu," tegasnya.