Fatwa Ulama Pilkada Jatim Disebut Ujaran Kebencian, Jampi PMII Lapor Polisi

Kompas.com - 13/06/2018, 23:54 WIB
Pelapor fatwa ulama di Polda JatimKOMPAS.com/Achmad Faizal Pelapor fatwa ulama di Polda Jatim

SURABAYA, KOMPAS.com - Isu fatwa ulama jelang Pilkda Jatim menggelinding ke ranah hukum.

Jaringan Alumni Muda Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( Jampi PMII) Jatim menyebut fatwa tersebut sebagai ujaran kebencian, dan meleporkannya ke Mapolda Jatim, Rabu (13/6/2018).

"Pernyataan jika umat Islam memilih Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno dalam Pilkada Jatim 2018, maka sama saja berkhianat kepada Allah SWT dan Rasulnya, ini sama dengan ujaran kebencian," kata Ketua Jampi PMII Jatim, Abdul Hamid.

Dia melaporkan hal tersebut dengan barang bukti berupa foto, rekaman pembacaan fatwa dan juga surat fatwa yang dibacakan sekelompok ulama pendukung Khofifah-Emil di Pilkada Jatim 3 Mei lalu di Mojokerto, Jawa Timur.

Salah satu pimpinan ulama dalam forum tersebut, kata Hamid, bahkan terang-terangan menjelekkan pasangan lain.

"Ini pembunuhan karakter yang dilarang di undang-undang pemilu juga," jelasnya.

Ia menyebut keluarnya fatwa itu sebagai kemunduran demokrasi. Dalam sistem keterbukaan, masyarakat memiliki hak kebebasan untuk memilih siapapun di pesta demokrasi seperti Pilkada Jatim.

Baca juga: Ke Mana Restu Istana di Pilkada Jawa Timur?

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera, dikonfirmasi, mengatakan, Polda Jatim akan memproses semua laporan masyarakat.

"Kita tunggu saja, semua ada prosesnya," terang Barung.

Polemik fatwa ulama muncul beberapa saat menjelang pencoblosan Pilkada Jatim pada 27 Juni mendatang.

Spanduk-spanduk fatwa sebelumnya juga beredar di wilayah Surabaya dan Sidoarjo, namun sudah ditertibkan oleh Panwaslu.

Salah satu ulama pendukung Cagub Khofifah Indar Parawansah, KH Hisyam Syafaat, yang dikonfirmasi, menyebut polemik pro dan kontra soal fatwa fardhu ain sudah lumrah dan sudah bisa diprediksi sejak awal.

Namun bagi para ulama pendukung Khofifah, kata dia, fatwa tersebut merupakan keyakinan berdasarkan keilmuan agama yang dimiliki.

"Bagi kami fatwa itu adalah keyakinan kami dengan patokan ilmu agama yang ada," jelas pengasuh Ponpes Darussalam Banyuwangi itu.

Renville Antonio, sekretaris tim pemenangan Khofifah-Emil yang dikonfirmasi menegaskan bahwa masalah fatwa fardhu ain bukanlah ranah urusannya.

"Itu bukan urusan kami, kecuali jika pasangan calon yang dilaporkan," katanya.

Dia juga membantah bahwa fatwa fardhu ain adalah salah satu strategi tim pemenangan Khofifah-Emil.

Baca juga: Fakta Seputar Pilkada Jawa Timur

Strategi timnya secara umum adalah pasangan calon harus semaksimal mungkin menyapa warga dan menjelaskan program pembangunan yang diusung.

"Begitu juga relawan pendukung. Mereka harus menyebar alat peraga kampanye dan atribut secara merata ke masyarakat dari pintu ke pintu," tegasnya.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Potensi Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno Dinilai Belum Dioptimalkan

Potensi Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno Dinilai Belum Dioptimalkan

Nasional
Ganjar Pranowo Pastikan UNBK Hari Pertama Berjalan Lancar

Ganjar Pranowo Pastikan UNBK Hari Pertama Berjalan Lancar

Regional
Kronologi Kecelakaan Maut di Jambi, 5 Pegawai Bank Tewas Terjebak di Mobil yang Terbakar

Kronologi Kecelakaan Maut di Jambi, 5 Pegawai Bank Tewas Terjebak di Mobil yang Terbakar

Regional
Pentagon Sepakat Kucurkan Dana Rp 14 Triliun untuk Bangun Tembok Perbatasan

Pentagon Sepakat Kucurkan Dana Rp 14 Triliun untuk Bangun Tembok Perbatasan

Internasional
Ketika Jokowi dan Prabowo Mengaku Kerap Dihina dan Difitnah...

Ketika Jokowi dan Prabowo Mengaku Kerap Dihina dan Difitnah...

Nasional
Masih Bingung Pilih Calon Pemimpin? Saksikan 'KandidatFest'!

Masih Bingung Pilih Calon Pemimpin? Saksikan "KandidatFest"!

Nasional
26 Maret 1885, Kremasi Dilegalkan di Inggris

26 Maret 1885, Kremasi Dilegalkan di Inggris

Internasional
Tak Laporkan Dana Kampanye, 4 Parpol di Ngada Flores Didiskualifikasi dari Pileg 2019

Tak Laporkan Dana Kampanye, 4 Parpol di Ngada Flores Didiskualifikasi dari Pileg 2019

Regional
Ini Tarif Baru Ojek Online di Sumatera, Jawa dan Bali Mulai Mei 2019

Ini Tarif Baru Ojek Online di Sumatera, Jawa dan Bali Mulai Mei 2019

Regional
Transjakarta ke Pondok Cabe dan UI Diminati Masyarakat, tapi Terkendala Macet

Transjakarta ke Pondok Cabe dan UI Diminati Masyarakat, tapi Terkendala Macet

Megapolitan
Ratna Sarumpaet Keluhkan Kondisi Tahanan Polda Metro Jaya

Ratna Sarumpaet Keluhkan Kondisi Tahanan Polda Metro Jaya

Megapolitan
Mulai April 2019, Alat Perekam Transaksi 'Online' Digunakan di Kepulauan Riau

Mulai April 2019, Alat Perekam Transaksi "Online" Digunakan di Kepulauan Riau

Nasional
MRT Sasar Pekerja di Sudirman-Thamrin

MRT Sasar Pekerja di Sudirman-Thamrin

Megapolitan
Ayah Korban Penembakan Massal SD Sandy Hook Tewas, Diduga Bunuh Diri

Ayah Korban Penembakan Massal SD Sandy Hook Tewas, Diduga Bunuh Diri

Internasional
Moeldoko Sebut Bencana di Lombok dan Papua Masih Jadi Urusan Pemerintah Daerah

Moeldoko Sebut Bencana di Lombok dan Papua Masih Jadi Urusan Pemerintah Daerah

Regional

Close Ads X