Kompas.com - 06/06/2018, 20:26 WIB
Keterangan foto: dari kiri ke kanan, Piah, Weni, dan Maryam. KOMPAS.com/ FIRMANSYAHKeterangan foto: dari kiri ke kanan, Piah, Weni, dan Maryam.

BENGKULU, KOMPAS.com - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat sepanjang 2016 terdapat 1,265 juta hektar luasa lahan bersengketa di Indonesia.

Terdapat 450 konflik yang berdampak pada 86.745 kepala keluarga (KK). Konflik tersebut melibatkan warga, perusahaan perkebunan, pertambangan, BUMN, dan lainnya.

Di Bengkulu, konflik agraria juga terjadi. Direktur eksekutif Walhi Bengkulu, Benny Ardiansyah mengungkapkan, Provinsi Bengkulu menduduki predikat tertinggi dengan jumlah 38 orang petani yang menjadi korban konflik agraria secara nasional. 

"Korban meliputi dipenjara, ditembak aparat, dan lainnya. Data dikumpulkan sejak tahun 2012, mereka berkonflik dengan perusahaan perkebunan dan pertambangan," kata Benny, Selasa (5/6/2018).

Kompas.com menelusuri perjuangan masyarakat mempertahankan wilayah dan hak atas tanah hingga kini terus berlangsung di Bengkulu.

Weni, sang orator ulung

Perjuangan tersebut tidak saja didominasi kaum pria. Bahkan di beberapa wilayah justru kaum perempuan menjadi mesin penggerak utama.

"Tanah adalah kehormatan. Ia merupakan identitas bagi kehidupan. Bagi petani dan masyarakat adat Rejang di Bengkulu, tanah bukan sebatas media mencari nafkah, tanah merupakan asal usul pengingat pada peradaban," demikian orasi sederhana Weni (41), seorang perempuan adat Marga Bermani, Desa Lubuk Kembang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Senin (21/5/2018).

Pidato singkat Weni sontak membuat hadirin seperti mendapatkan energi dalam pertemuan yang digelar malam hari itu.

Weni bersama ratusan petani di Desa Lubuk Kembang dalam dua tahun terakhir mengaku khawatir atas rencana penetapan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) berada di perkebunan yang mereka kelola sejak ratusan tahun.

"Tanah itu merupakan warisan. Bahkan 36 petani telah mendapatkan sertifikat, sisanya memiliki surat waris, jual beli tanah dan lain-lain. Secara mendadak pemerintah pada 2017 memasang patok di kebun kami untuk menjadikan HPT," sebut Weni.

Baca juga: 659 Konflik Agraria Tercatat Sepanjang 2017, Mencakup Lebih dari 500.000 Hektar

Akibat pemasangan patok dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah XX Bandar Lampung, menurut petani, Badan Pertanahan (BPN) tak bersedia mengeluarkan sertifikat.

"Dulu sebelum pematokan, BPN mau keluarkan sertifikat. Sekarang setelah pemasangan patok, BPN tidak berani keluarkan sertifikat," cerita Weni.

Selama ini kebun ditanami dengan kopi dan palawija. Dari kebun kehidupan warga bergantung. Sadar akan bahaya mengancam perkebunan mereka, Weni mengumpulkan para petani. Dibutuhkan kerja tersusun agar tanah tidak hilang. 

"Bila HPT ditetapkan pemerintah di atas kebun kami maka kami akan kehilangan tanah sebagai asal usul, tempat bertahan hidup dan kehormatan. Maka kami berkumpul menentukan sikap dan langkah," ujar Weni.

Dalam rapat tersebut, Weni terpilih sebagai ketua koordinator penolakan HPT. Namun ia menolak jabatan itu dengan alasan masih banyak tetua dan tokoh lainnya, terutama kaum pria. Namun beberapa bulan berjalan, organisasi tersebut terancam bubar karena tak ada penggerak.

"Kami menggelar rapat lagi dan forum meminta saya untuk memimpin, saya ucap bismillah, maka amanah itu saya terima," jelasnya.

Baru saja dilantik sebagai koorinator penolakan HPT oleh ratusan petani, Weni melakukan gebrakan dengan berkirim surat pada seluruh instansi pemerintah daerah dan pusat atas keluhan petani.

"Pemerintah mulai merespons. Memang belum ada putusan mengikat, namun kami tetap memantau bahwa rencana HPT akan tetap kami tolak, apapun taruhannya," jelas Weni.

Sejak diminta menjadi pemimpin gerakan penolakan HPT, Weni mengaku semakin sibuk melakukan pertemuan, rapat dengan masyarakat dan tokoh. Ia harus cerdik dan pandai mencari jalan keluar atas persoalan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Regional
Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-'bully' Warganet

Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-"bully" Warganet

Regional
Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Regional
Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Regional
Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Regional
Hasil Monitor Dishub, Ada 162 Truk Angkutan Batu Bara Lintasi Underpass Banjarsari Per Jam

Hasil Monitor Dishub, Ada 162 Truk Angkutan Batu Bara Lintasi Underpass Banjarsari Per Jam

Regional
Cek Langsung ke Pasar Sukomoro, Wagub Emil Dapati Harga Bawang Merah Turun

Cek Langsung ke Pasar Sukomoro, Wagub Emil Dapati Harga Bawang Merah Turun

Regional
Indeks Kebahagiaan Jateng Meningkat, Ganjar: Semua Tak Lepas dari Peran Masyarakat

Indeks Kebahagiaan Jateng Meningkat, Ganjar: Semua Tak Lepas dari Peran Masyarakat

Regional
Lewat JIF, Ridwan Kamil Terima Gagasan Program Stratregis Jabar dari 32 Profesional Muda

Lewat JIF, Ridwan Kamil Terima Gagasan Program Stratregis Jabar dari 32 Profesional Muda

Regional
Libur Tahun Baru, Pemprov Jabar Perketat Penjagaan Tempat-tempat Viral Pariwisata

Libur Tahun Baru, Pemprov Jabar Perketat Penjagaan Tempat-tempat Viral Pariwisata

Regional
Pemprov Jabar Gagas Program Kualifikasi Kepsek Berintegritas Pertama di Indonesia

Pemprov Jabar Gagas Program Kualifikasi Kepsek Berintegritas Pertama di Indonesia

Regional
Program 'Jangkar', Upaya Dompet Dhuafa Berdayakan Perajin Rotan di Majalengka

Program "Jangkar", Upaya Dompet Dhuafa Berdayakan Perajin Rotan di Majalengka

Regional
Tanggapi Hasil Pemeriksaan BPK, Wagub Jabar: Insya Allah Akan Saya Sampaikan kepada Pimpinan

Tanggapi Hasil Pemeriksaan BPK, Wagub Jabar: Insya Allah Akan Saya Sampaikan kepada Pimpinan

Regional
Lewat Teman Bus Trans Metro Pasundan, Wagub Jabar Ajak Masyarakat Naik Transportasi Umum

Lewat Teman Bus Trans Metro Pasundan, Wagub Jabar Ajak Masyarakat Naik Transportasi Umum

Regional
Tingkatkan Pendapatan Daerah, Pemprov Jabar Luncurkan 'Bapenda Kapendak'

Tingkatkan Pendapatan Daerah, Pemprov Jabar Luncurkan "Bapenda Kapendak"

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.