Kades Edarkan Surat Minta THR kepada Pelaku Usaha, Ini Komentar Bupati Karawang

Kompas.com - 05/06/2018, 18:36 WIB
Bupati Cellica Nurrachadiana.KOMPAS.com/Farida Farhan Bupati Cellica Nurrachadiana.

KARAWANG, KOMPAS.com - Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana menyayangkan beredarnya surat dari pemerintah desa yang meminta tunjangan hari raya (THR) ke sejumlah pelaku usaha.

Diketahui beredar surat permohonan THR yang diduga ditandatangani oleh Kepala Desa Pancawati Ana Priatna, Kepala Desa Cilamaya Kuswedi, Kepala Desa Mekarmaya Herman Syuhada dan Camat Purwasari Dede Ilyas. Surat tersebut viral di media sosial. 

"Kami amat menyayangkan, ini tidak dibolehkan walaupun tentunya pastinya para pimpinan desa ini dekat dengan pengusaha di wilayahnya. Tapi tidak dengan bentuk intimidasi,  pengancaman, surat menyurat, dan sebagainya," kata Cellica di sela apel tiga pilar Kabupaten Karawang dalam rangka menyukseskan dan mengamankan Pilkada Serentak 2018 di Mapolres Karawang, Selasa (5/6/2018).

Cellica berharap peristiwa itu tidak terulang. Seharusnya, kata Cellica, permintaan THR kepada pelaku usaha tidak perlu dilakukan dengan cara-cara tersebut.


"Harapan saya tidak terjadi di desa lainnya, apalagi di desa di sepanjang kawasan industri. Saya akan menulis surat langsung untuk tidak dilakukan lagi," katanya.

Baca juga: Gubernur NTB Imbau Pejabat Tidak Berikan THR untuk Jurnalis

Ia bahkan mengaku sudah berkomunikasi dengan Tim Saber Pungli terkait masalah tersebut, apakah sudah sudah terindikasi pungutan liar (pungli) atau bukan.

"Jadi harapan saya, teguran ini mudah- mudahan cukup bisa menekan tindakan-tindakan minta-minta THR ke pengusaha," katanya.

Sekretaris Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Alex Sukardi juga menyayangkan permohonan THR tersebut.

Alex menyebut pihaknya sudah memberikan surat edaran kepada seluruh kepala desa untuk tidak mengeluarkan surat permohonan THR. 

Dari hasil keterangan dari Apdesi, tambah Alex,  surat tersebut diduga tanpa sepengetahuan para kepala desa.

"Saya sudah tegur juga. Kalau dari hasil keterangan yang kami terima, surat tersebut tanpa sepengetahuan kepala desa," katanya.

Sementara itu, Kapolres Karawang AKBP Slamet Waloya mengimbau kepada masyarakat atau pelaku usaha yang merasa keberatan, ada unsur pemaksaan dan pengancaman untuk melapor ke polisi.

"Kalau merasa keberatan, laporkan ke kita (polisi) nanti kita proses," tandasnya.

Akan tetapi, kata Slamet, jika tidak ada unsur paksaan maka tidak termasuk pungli.

"Jadi jika yang diminta ikhlas dan tanpa paksaan maka sah-sah saja," tandasnya.

Baca juga: Untuk THR, Juru Parkir di Solo Dibebaskan dari Uang Setoran Harian Jelang Lebaran

Slamet menjelaskan, aparatur pemerintah atau penyelenggara negara tidak diperkenankan melakukan pungutan yang tidak diatur, misalnya tidak diatur oleh peraturan desa (Perdes). Hal ini juga berlaku bagi kepala desa.

"Jika kemudian ada uang yang mengalir, itu termasuk pungli. Sementara surat permohonan THR itu petunjuk," katanya.

Kompas TV Bulan Ramadan adalah bulan untuk melatih pengendalian diri, tidak hanya dalam hal berpuasa, namun juga melatih diri mengendalikan keuangan.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Duduk Perkara Oknum Polisi Beri Miras kepada Mahasiswa Papua di Bandung

Duduk Perkara Oknum Polisi Beri Miras kepada Mahasiswa Papua di Bandung

Regional
Warga Panik, Kebakaran Hutan Merembet ke Permukiman

Warga Panik, Kebakaran Hutan Merembet ke Permukiman

Regional
Proyek Rel Ganda, Jalur Sumpiuh-Tambak Banyumas Ditutup hingga Oktober

Proyek Rel Ganda, Jalur Sumpiuh-Tambak Banyumas Ditutup hingga Oktober

Regional
Cerita Mahasiswa yang Jadi Anggota DPRD Termuda, Ingin Restorasi Sistem hingga Larang Razia Buku

Cerita Mahasiswa yang Jadi Anggota DPRD Termuda, Ingin Restorasi Sistem hingga Larang Razia Buku

Regional
Cerita di Balik Viralnya Dosen Tegur Mahasiswa di Siaran Langsung Dota 2

Cerita di Balik Viralnya Dosen Tegur Mahasiswa di Siaran Langsung Dota 2

Regional
Hutan Sekitar Bandara Hang Nadim Batam Terbakar

Hutan Sekitar Bandara Hang Nadim Batam Terbakar

Regional
Pisau Seukuran Bolpoin dan Bayonet Diamankan dari Rumah Terduga Teroris HS

Pisau Seukuran Bolpoin dan Bayonet Diamankan dari Rumah Terduga Teroris HS

Regional
30 Pekerja Migran Ilegal Diselamatkan Saat Akan Diselundupkan ke Malsysia

30 Pekerja Migran Ilegal Diselamatkan Saat Akan Diselundupkan ke Malsysia

Regional
Pasar Tradisional di Purbalingga Ludes Terbakar

Pasar Tradisional di Purbalingga Ludes Terbakar

Regional
Kasus Gubernur Kepri, KPK Ingatkan Pejabat Pemprov Tak Beri Keterangan Palsu

Kasus Gubernur Kepri, KPK Ingatkan Pejabat Pemprov Tak Beri Keterangan Palsu

Regional
Menkominfo Sebut Hoaks di Papua Menyebar Lewat SMS Saat Internet Dibatasi

Menkominfo Sebut Hoaks di Papua Menyebar Lewat SMS Saat Internet Dibatasi

Regional
[POPULER NUSANTARA] Ini Penyebab Pembantaian di KM Mina Sejati | Dosen Tegur Mahasiswa di Siaran Langsung Dato 2

[POPULER NUSANTARA] Ini Penyebab Pembantaian di KM Mina Sejati | Dosen Tegur Mahasiswa di Siaran Langsung Dato 2

Regional
Menkominfo Ungkap Dasar Hukum Pembatasan Internet di Papua

Menkominfo Ungkap Dasar Hukum Pembatasan Internet di Papua

Regional
Ini Kronologi Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Sampang, Madura

Ini Kronologi Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Sampang, Madura

Regional
Gara-gara Pulang Telat, Siswi SMK Disetrika Bibi Kandung

Gara-gara Pulang Telat, Siswi SMK Disetrika Bibi Kandung

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X