Kompas.com - 26/05/2018, 22:34 WIB
Foto puluhan siswa yang melaksanakan ujian di lapangan sekolah. Foto ini menjadi viral di medsos sebab status foto tersebut menyebutkan para siswa melakukan ujian di lapangan karena belum membayar SPP. Dok. FacebookFoto puluhan siswa yang melaksanakan ujian di lapangan sekolah. Foto ini menjadi viral di medsos sebab status foto tersebut menyebutkan para siswa melakukan ujian di lapangan karena belum membayar SPP.

MATARAM, KOMPAS.com - Foto puluhan siswa salah satu SMA di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang tersebar di media sosial menjadi viral, sebab para siswa SMA tersebut menjalani ujian akhir semester (UAS) di lapangan. 

Kabar yang beredar, mereka terpaksa menjalani ujian di lapangan karena belum membayar lunas SPP. 

Gara-gara foto tersebut viral, tim Advokasi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB ikut bereaksi. Tim mendatangi SMA tersebut untuk mengecek kebenaran foto dan status yang viral di Facebook tersebut.

Tentu saja kabar tersebut dibantah oleh pihak SMA, yakni SMA 8 Mataram. Menurut keterangan pihak sekolah, mereka hanya menegakkan disiplin untuk puluhan siswa yang tidak tertib mengenakan seragam Imtaq di hari Jum'at.

Wakil Kepala Sekolah SMA 8 Mataram Syamsuddin membenarkan bahwa ada 35 siswa sempat menjalani UAS di lapangan sekokah. Menurut dia, hukuman itu dilakukan bukan karena puluhan siswa itu belum membayar SPP atau iuran komite.

Baca juga: Heboh Anak SD Hamili Siswi SMP, Lembaga Perlindungan Anak Akan Lakukan Pendampingan

 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi tidak benar jika kami ini mengeluarkan mereka dari kelas dan meminta mengerjakan soal ujian akhir semester di lapangan karena belum bayar SPP. Bukan itu, salah itu, tidak benar. Mereka kami keluarkan karena tidak disiplin, tidak memakai seragam imtaq yang mesti mereka gunakan tiap hari Jum'at," jelas Syamsudin, Sabtu (26/5/2018). 

Mendengar keterangan pihak sekolah tersebut, tim LPA NTB berpendapat tindakan pihak sekolah tersebut melanggar hak anak dan sangat diskriminatif, meskipun dengan alasan menegakkan disiplin.

"Apa yang terjadi di SMA 8 Mataram adalah pelajaran bersama. Pihak sekolah harus tetap mengedepankan sekolah yang ramah anak, penegakan disiplin tetap harus mengutamakan kepentingan dan hak anak apalagi saat mereka mengikuti ujian akhir semester," kata Riyan, anggota divisi advokasi LPA NTB. 

"Kami mengapresiasi sekolah menegakkan disiplin, itu sangat penting. Tetapi saatnya tidak tepat, saat anak-anak ujian. Jadinya kan fatal, ada pelanggaran atas hak mereka merasa nyaman di sekolah," lanjut Riyan.

Baca juga: Video Polisi Terima Pungli Viral, Provost Polrestabes Makassar Turun Tangan

Sementara itu dua perwakilan siswa membantah mengikuti ujian di lapangan karena belum membayar SPP. Tetapi, mereka memang dihukum karena tidak disiplin.

"Kami kerjakan ujian di lapangan karena tidak pakai baju imtaq, bukan karena tak bayar SPP. Kami juga tulis alasan kami kenapa melanggar disiplin di kertas yang disediakan sekolah," aku Wahyu, salah satu siswa yang terkena hukuman kepada Kompas.com.  

Ida Komang, siswa kelas 10, juga mengaku tak disiplin dan dihukum mengerjakan ujian di lapangan sekolah. Ida mengaku siswa yang bebas SPP karena kondisi keluarganya yang kurang mampu.

Kasus ini juga telah diselidiki oleh Ombudsman Mataram, NTB. Dalam waktu dekat, Kepala Sekolah dan pihak terkait di SMA 8 akan dipanggil untuk menjelaskan tindakan yang mereka lakukan terhadap 35 orang siswa, yang terpaksa mengikuti ujian akhir semester di lapangan bukan di ruang kelas.

Kompas TV Siswa di salah satu sekolah dasar di Pakem, Sleman, Yogyakarta tetap menggelar ujian kenaikan kelas.




Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tinjau Vaksinasi di Karawang dan Bekasi, Wagub Uu Optimistis Herd Immunity Akan Tercapai

Tinjau Vaksinasi di Karawang dan Bekasi, Wagub Uu Optimistis Herd Immunity Akan Tercapai

Regional
Melalui Fintech, Kang Emil Minta Bank BJB Adaptasi Sistem Keuangan Masa Depan

Melalui Fintech, Kang Emil Minta Bank BJB Adaptasi Sistem Keuangan Masa Depan

Regional
Dompet Dhuafa Salurkan 106 Ekor Hewan Kurban di Pedalaman Riau

Dompet Dhuafa Salurkan 106 Ekor Hewan Kurban di Pedalaman Riau

Regional
Terkait PPKM Level 4 di Semarang, Walkot Hendi Longgarkan 3 Aturan Ini

Terkait PPKM Level 4 di Semarang, Walkot Hendi Longgarkan 3 Aturan Ini

Regional
Ingin Luwu Utara Aman dan Sehat, Bupati IDP Imbau Warga Beradaptasi dengan Kebiasaan Baru

Ingin Luwu Utara Aman dan Sehat, Bupati IDP Imbau Warga Beradaptasi dengan Kebiasaan Baru

Regional
Beri Bantuan Alsintan untuk Poktan, Bupati IDP: Tolong Agar Tidak Diperjualbelikan

Beri Bantuan Alsintan untuk Poktan, Bupati IDP: Tolong Agar Tidak Diperjualbelikan

Regional
UM Bandung Gelar Vaksinasi Massal untuk 3.000 Warga, Ridwan Kamil Berikan Apresiasi

UM Bandung Gelar Vaksinasi Massal untuk 3.000 Warga, Ridwan Kamil Berikan Apresiasi

Regional
Pemprov Jabar Targetkan Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka Rampung pada 2023

Pemprov Jabar Targetkan Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka Rampung pada 2023

Regional
Optimalisasi Penyaluran Bansos di Gorontalo, Gubernur Rusli Gunakan 2 Metode Ini

Optimalisasi Penyaluran Bansos di Gorontalo, Gubernur Rusli Gunakan 2 Metode Ini

Regional
Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Regional
Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Regional
Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Regional
Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Regional
BST Mulai Disalurkan di Semarang, Walkot Hendi Jelaskan Teknis Distribusinya

BST Mulai Disalurkan di Semarang, Walkot Hendi Jelaskan Teknis Distribusinya

Regional
Atasi Dampak Pandemi, Anggota DPRD PDIP hingga Wali Kota Hendi Serahkan Gajinya

Atasi Dampak Pandemi, Anggota DPRD PDIP hingga Wali Kota Hendi Serahkan Gajinya

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X