"Empuknya Jok Mobil Mewah Tak Membuat Ibu Sadar Banyak Jalan Rusak di Karawang"

Dialog digelar di Ruang Rapat 3 Gedung Singaperbangsa, Komplek Kantor Pemkab Karawang, Senin (21/5/2018).

Imaka menyebut surat terbuka soal jalan rusak yang mereka buat merupakan tindak lanjut dari janji penyelesaian jalan rusak selama satu tahun di 2018.

Pada 2017 lalu, Imaka melakukan aksi yang meminta Pemkab Karawang memperbaiki jalan-jalan yang rusak.

"Saat itu, yang menemui Wakil Bupati Karawang Ahmad Zamakhsyari,"  ujar salah seorang pengurus Imaka, Ahmad Rohiman usai berdialog.

Ia juga meminta komunikasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menjalankan program dan kegiatan pemerintah. Hal ini untuk menghindari miskomunikasi yang mengakibatkan pembangunan menjadi terhambat.

"Komunikasi perlu ditingkatkan. Alhamdulillah Bupati (Cellica) dan jajarannya sudah merespons, dengan akan membuat command center dan layanan pengaduan," tambahnya.

Baca juga: Hasanudin Prihatin Lihat Sekolah dan Jalan Rusak di Karawang

Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana membantah saat kunjungan ke daerah-daerah tidak merasakan jalan yang rusak.

Menurutnya, melalui keliling ke daerah, ia bisa melihat langsung kondisi jalan maupun permasalahan lain di desa-desa.

"Saya mengklarifikasi, prinsipnya berkomunikasi dengan semua pihak.  Saya kerja, bahkan saat 43 warga yang mengalami keracunan pada dini hari, saya sampai jam 2 pagi turun langsung," ujar Cellica.

Cellica mengakui Pemkab Karawang tidak bisa menyelesaikan persoalan, seperti perbaikan jalan secara serta merta. Sebab, hal itu harus melalui prosedur lelang dan menyesuaikan anggaran yang tersedia.

"Kami juga menetapkan prioritas. Sebelum ada perbaikan (pembetonan atau pengaspalan), akan terlebih dulu dilakukan perbaikan sementara atau pemeliharaan jalan," imbuhnya.

Ia mengungkapkan, perbaikan jalan rusak akan dilakukan secara bertahap, yakni 65 persen di tahun pertama, 70 persen di tahun kedua, dan 90 persen di akhir periode jabatan Cellica-Jimmy.

"Jadi tidak bisa sekaligus diselesaikan dalam satu tahun. Terlebih, jalan ada yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat," katanya.

Oleh karena itu, bulan lalu Pemkab Karawang melobi pemerintah pusat soal pengambilalihan Jalan Interchange Karawang Barat dan Karawang Timur.

"Tujuannya agar anggarannya bisa digunakan untuk pembangunan di wilayah lain," katanya.