Ketum PP Muhammadiyah: Ingat, Radikalisme Juga Ada di Politik

Kompas.com - 19/05/2018, 16:13 WIB
Ketua Umum PP Muhamadiyah Haedar Nashir saat memberikan keterangan kepada waratwan di Ambon, Jumat (24/2/2017) Kontributor Ambon, Rahmat Rahman PattyKetua Umum PP Muhamadiyah Haedar Nashir saat memberikan keterangan kepada waratwan di Ambon, Jumat (24/2/2017)

MALANG, KOMPAS.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir meminta kepada elite politik untuk tidak memobilisasi emosi agama, golongan, suku dan ras.

Sebab, menurut dia, radikalisme juga ada di dalam politik.

"Jangan mobilisasi emosi-emosi agama, golongan, suku, ras yang membuat para pemilih ini kemudian jadi radikal," kata Haedar saat menghadiri Kajian Ramadhan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Sabtu (19/5/2018).

"Ingat, radikalisme itu juga ada di politik, yakni pilihan-pilihan politik yang serba berseteru keras. Bahkan, tokoh-tokoh politiknya menggunakan berbagai macam ujaran yang kemudian rakyatnya juga ikut, atau pendukungnya ikut. Nah, ini supaya politik tidak menjadi radikal," terangnya.

Haedar lantas menekankan pentingnya politik nilai. Menurut dia, politik nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia mulai luruh meski belum sampai pada tahap destruktif.

Luruhnya nilai-nilai politik dalam berbangsa dan bernegara itu bisa dilihat dari tiga hal, yakni nilai keagamaan, nilai Pancasila sebagai dasar negara dan jiwa kenegarawanan.

"Satu, nilai-nilai agama yang hidup dalam kehidupan bangsa kita. Apapun, Indonesia itu tidak bisa lepas dari umat beragama dan agama. Apapun agamanya. Nah, kita berharap kehidupan kebangsaan itu meletakkan agama sebagai sumber nilai. Nilai jujur, nilai baik," katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berikutnya adalah nilai Pancasila, seperti nilai musyawarah. Ia lantas menyinggung revisi UU Antiterorisme yang terbengkalai lantaran tidak menemui titik temu di antara elite politik dan pemerintah.

"Yang kedua nilai Pancasila. Ini dasar yang resmi dalam kita berbangsa. Misalkan, nilai musyawarah. Biarkan kita sekarang sudah sistem politik yang bikameral liberal. Maka nilai musyawarah perwakilan itu harus tetap melekat," katanya.

Selanjutnya adalah runtuhnya nilai kenegarawanan. Haedar melihat, sekarang mulai terjadi keretakan orientasi politik yang melebihi rasa kebersamaan.

Hal ini jauh berbeda dari nilai kebangsaan dan kenegarawanan yang diletakkan oleh para pendiri bangsa.

Ia mengatakan, meski terjadi beda pendapat di antara para pendiri bangsa, mereka tidak terbelah dan tetap bersama-sama menjadi tokoh bangsa.

"Ketiga tentu nilai-nilai dasar kebangsaan yang telah diletakkan oleh para pendiri. Dalam hal ini nilai kenegarawanan. Misalkan gini, para tokoh dulu Soekarno, Moh Hatta, Agus Salim, Ki Bagoes (Hadikoesoemo) itu kalau berdebat luar biasa. Tapi begitu selesai perdebatan mereka tetap sebagai tokoh yang bisa bersama," katanya.

"(Mohammad) Natsir itu sering berbeda dengan (DN) Aidit. Tapi begitu keluar dari forum, diantar lah Aidit itu ke rumahnya pakai mobil dia. Tidak ada ini kan dalam sejarah sekarang. Tokoh politik saya harap belajar untuk lebih mengedepankan jiwa kenegarawanannya," terangnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gandeng E-Commerce, Dompet Dhuafa Ajak Semua Orang Berkurban dengan Mudah

Gandeng E-Commerce, Dompet Dhuafa Ajak Semua Orang Berkurban dengan Mudah

Regional
Putus Mata Rantai Penularan Covid-19, Bupati Jekek: Harus Ada Kebijakan Terintegrasi

Putus Mata Rantai Penularan Covid-19, Bupati Jekek: Harus Ada Kebijakan Terintegrasi

Regional
Antisipasi Penyebaran Hoaks, Pemprov Papua Perkuat Peran Bakohumas

Antisipasi Penyebaran Hoaks, Pemprov Papua Perkuat Peran Bakohumas

Regional
Persentase BOR di Semarang Tinggi, Wali Kota Hendi Tambah 390 Tempat Tidur Pasien Covid-19

Persentase BOR di Semarang Tinggi, Wali Kota Hendi Tambah 390 Tempat Tidur Pasien Covid-19

Regional
Mobilitas Jadi Penyebab Kerumunan, Ganjar Ajak Masyarakat Tetap di Rumah

Mobilitas Jadi Penyebab Kerumunan, Ganjar Ajak Masyarakat Tetap di Rumah

Regional
BERITA FOTO: Tenaga Pikul Beristirahat di Atas Makam Usai Kuburkan Jenazah Pasien Covid-19

BERITA FOTO: Tenaga Pikul Beristirahat di Atas Makam Usai Kuburkan Jenazah Pasien Covid-19

Berita Foto
Kasus Covid-19 di Semarang Naik 700 Persen, Walkot Hendi Berlakukan PKM

Kasus Covid-19 di Semarang Naik 700 Persen, Walkot Hendi Berlakukan PKM

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Naik, Walkot Hendi Resmikan RS Darurat

Kasus Covid-19 di Semarang Naik, Walkot Hendi Resmikan RS Darurat

Regional
Akses ke Faskes Sulit, Dompet Dhuafa Sumbangkan Ambulans untuk Warga Desa Tanjung Raya

Akses ke Faskes Sulit, Dompet Dhuafa Sumbangkan Ambulans untuk Warga Desa Tanjung Raya

Regional
Peringati HUT Ke-103 Kota Madiun, Wali Kota Maidi Fokus Stop Covid-19 dan Genjot Ekonomi

Peringati HUT Ke-103 Kota Madiun, Wali Kota Maidi Fokus Stop Covid-19 dan Genjot Ekonomi

Regional
Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Regional
Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Regional
Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Regional
Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Regional
25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X