Parpol Pengusung Diberi Waktu 7 Hari Cari Pengganti Ki Enthus - Kompas.com

Parpol Pengusung Diberi Waktu 7 Hari Cari Pengganti Ki Enthus

Kompas.com - 16/05/2018, 00:02 WIB
Bupati Tegal Enthus Susmono memotong tumpeng, Kamis (6/11).

 *** Local Caption *** Bupati Tegal, Enthus Susmono memotong tumpeng, dalam acara Ruwat Bumi Obyek Wisata Pantai Purwahamba Indah di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Kamis (6/11). Ruwat bumi yang merupakan tradisi tahunan tersebut dimaksudkan sebagai wujud syukur terhadap keberlangsungan kehidupan pada obyek wisata, sekaligus sebagai upaya merawat keberadaan bahasa Tegal, yang digunakan sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan ruwat bumi.Siwi Nurbiajanti Bupati Tegal Enthus Susmono memotong tumpeng, Kamis (6/11). *** Local Caption *** Bupati Tegal, Enthus Susmono memotong tumpeng, dalam acara Ruwat Bumi Obyek Wisata Pantai Purwahamba Indah di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Kamis (6/11). Ruwat bumi yang merupakan tradisi tahunan tersebut dimaksudkan sebagai wujud syukur terhadap keberlangsungan kehidupan pada obyek wisata, sekaligus sebagai upaya merawat keberadaan bahasa Tegal, yang digunakan sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan ruwat bumi.

SALATIGA, KOMPAS.com - Partai Politik pengusung calon bupati petahana Pilkada Tegal Enthus Susmono diberi waktu selama 7 hari untuk mencari penggantinya.

Seperti diketahui, Ki Enthus Susmono meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soeselo, Slawi, Senin (14/5/2018) sekitar pukul 19.10 WIB.

Ketua KPU Jateng Joko Purnomo mengatakan, jika dalam waktu 7 hari tersebut, parpol pengusung tidak bisa mencari pengganti Ki Enthus, berarti keikutsertaannya dalam pilkada dinyatakan gugur.

"Ini berlaku mulai hari ini sampai Senin yang akan datang. Dalam waktu itu harus sudah mendaftarkan, kalau belum didaftarkan ke KPU berarti gugur," kata Joko ditemui di sela Seminar Nasional Pemilu (Demokrasi) Bermartabat di Kampus UKSW Salatiga, Selasa (15/5/2018) siang.

Menurut Joko, merujuk pada Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada serta Peraturan KPU No 3 tahun 2017, maka partai politik pengusung dapat mengganti calon kepala daerah yang diusung jika yang bersangkutan berhalangan tetap atau meninggal dunia.

"Kalau tidak diganti maka keikutsertaannya gugur," ujarnya.

Baca juga: Ki Enthus di Mata Plt Gubernur Jateng

Terkait proses penggantian Ki Enthus, lanjutnya, KPU sudah mengirimkan salah satu komisionernya ke Tegal untuk berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Tegal dan parpol pengusung.

Ia menjelaskan, mekanisme pengantian calon kepala daerah yang diusung juga harus melalui surat keputusan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik bersangkutan.

"DPP harus tetap mengeluarkan surat rekomendasi baru terkait dengan siapa yang mau dicalonkan," ucapnya.

Joko menambahkan, KPU mempunyai waktu selama 3 hari untuk memeriksa berkas setalah pasangan calon kepala daerah pengganti didaftarkan.

Terkait dengan pengadaan surat suara, KPU Tegal juga diminta untuk melakukan adendum pengadaan.

"Kalau surat suara sudah dicetak, kemudian ada penggantian ya dihentikan. Toh nanti kontraknya bisa diadendum. Ya, bagaimanapun ini kan darurat," tuntasnya.

Baca juga: Budayawan: Ki Enthus Itu Seniman yang Lengkap

Sebagaimana diketahui, pada Pilkada Kabupaten Tegal, Enthus berpasangan dengan Umi Azizah yang diusung PKB dan didukung Partai Hanura, Gerindra, PAN dan PKS.

Pasangan nomor urut tiga ini bersaing dengan dua kandidat lainnya, yakni Haron Bagas Prakosa-Drajat Adi Prayitno yang diusung PDI Perjuangan, Partai Nasdem dan Partai Demokrat, serta paslon Rusbandi-Fatchuddin yang diusung Partai Golkar dan PPP.

Kompas TV Ki Enthus rencananya maju untuk periode kedua, namun ternyata, ajal lebih dulu tiba. Ki Enthus meninggal dunia Senin (14/5) Pukul 19.10 WIB.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Komentar

Terkini Lainnya

Setelah 4 Tahun, Pemprov DKI Akhirnya Dapat Opini WTP dari BPK

Setelah 4 Tahun, Pemprov DKI Akhirnya Dapat Opini WTP dari BPK

Megapolitan
Hasil Audit BPK Diumumkan Hari Ini, Anies Berharap DKI Dapat WTP

Hasil Audit BPK Diumumkan Hari Ini, Anies Berharap DKI Dapat WTP

Megapolitan
FITRA Minta Pemerintah Transparan soal Anggaran Pemberantasan Terorisme

FITRA Minta Pemerintah Transparan soal Anggaran Pemberantasan Terorisme

Nasional
Sudiman Said: Lebih dari 60 Persen Warga Jateng Ingin Pemimpin Baru

Sudiman Said: Lebih dari 60 Persen Warga Jateng Ingin Pemimpin Baru

Regional
Punya Kendala Daftar Sekolah, Warga Bisa Datang ke Posko di SMKN 1 Jakarta

Punya Kendala Daftar Sekolah, Warga Bisa Datang ke Posko di SMKN 1 Jakarta

Megapolitan
Pimpinan Komisi II Minta E-KTP yang Tercecer Tak Disalahgunakan

Pimpinan Komisi II Minta E-KTP yang Tercecer Tak Disalahgunakan

Nasional
Mantan Presiden AS George HW Bush Kembali Dirawat di Rumah Sakit

Mantan Presiden AS George HW Bush Kembali Dirawat di Rumah Sakit

Internasional
Tahun Depan, Mendikbud Ingin Pelaksanaan UNBK di SMP Capai 90 Persen

Tahun Depan, Mendikbud Ingin Pelaksanaan UNBK di SMP Capai 90 Persen

Nasional
Dedi Mulyadi Ajak Warga Hindari Politik 'Prostitutif' di Bulan Ramadhan

Dedi Mulyadi Ajak Warga Hindari Politik "Prostitutif" di Bulan Ramadhan

Regional
Mengetahui Tugas Asisten Masinis yang Juga Penting dalam Menjalankan Kereta...

Mengetahui Tugas Asisten Masinis yang Juga Penting dalam Menjalankan Kereta...

Megapolitan
THR Pegawai Honorer DKI Jadi Wewenang Masing-masing SKPD

THR Pegawai Honorer DKI Jadi Wewenang Masing-masing SKPD

Megapolitan
Kisah Abah Rasyid Mendirikan Sekolah hingga Mewujudkan Kapal Kemanusiaan

Kisah Abah Rasyid Mendirikan Sekolah hingga Mewujudkan Kapal Kemanusiaan

Nasional
Ikuti Pemerintah Pusat, Pemprov DKI Berikan THR untuk Pensiunan PNS

Ikuti Pemerintah Pusat, Pemprov DKI Berikan THR untuk Pensiunan PNS

Megapolitan
10 Siswa DKI Jakarta dengan Nilai UN SMP IPA Tertinggi

10 Siswa DKI Jakarta dengan Nilai UN SMP IPA Tertinggi

Edukasi
Melihat Saluran Pembuangan Limbah Narkoba di Mapolda Metro Jaya...

Melihat Saluran Pembuangan Limbah Narkoba di Mapolda Metro Jaya...

Megapolitan

Close Ads X