Debat Seru Ridwan Kamil dan Deddy Mizwar soal Citarum

BANDUNG, KOMPAS.com - Perdebatan panas antara Ridwan Kamil dan Deddy Mizwar terjadi dalam debat publik kedua Pilkada Jabar di Universitas Indonesia, Depok, Selasa (14/5/2018) malam.

Dalam sesi itu, Ridwan Kamil berkesempatan melontarkan pertanyaan. Ia pun langsung menanyakan persoalan Citarum yang dijanjikan petahana Deddy Mizwar, bisa diminum pada 2018.

"Saya ingin bertanya tentang Citarum, sesuatu yang dekat dengan kita. Bulan Februari Perpres 15/2018 intinya ada percepatan penanggulangan Citarum oleh Presiden," kata Ridwan.

"Ini menandakan selama lima tahun, progres dan kemajuan tidak signifikan sampai harus presiden turun tangan," tambahnya.

Baca juga: Alasan Ridwan Kamil Kenakan Pita Hitam di Debat Kedua Pilgub Jabar

Menurut Ridwan, hal tersebut menandakan adanya catatan terhadap manajemen dalam upaya meretas masalah Citarum.

"Pada 2018 katanya Citarum bisa diminum tapi nyatanya tidak. Kok bisa lima tahun sampai harus Presiden mengambil alih manajemen lingkungan Citarum?" tanya Emil, sapaan akrabnya.

Demiz (sapaan Deddy Mizwar) menjawab, ada 32 urusan konkuren atau non pelayanan dasar terkait masalah lingkungan hidup.

Menurut dia, masalah badan Citarum merupakan kewenangan pemerintah pusat.

"Kang Emil, ini masalah pengetahuan anda yang kurang. Ini bicara linkungan hidup ini ada 32 urusan konkuren, urusan pilihan non pelayanan dasar kalau lingkungan hidup," ucapnya.

"Saya ini di Ilmu Pemerintahan. Jadi urusan badan Citarum itu urusan pemerintah pusat. Bukan urusan provinsi atau kabupaten. Jadi ada tiga pendekatan, satu struktural, nonstruktural, dan kultural," kata Demiz.

Baca juga: Kenapa Debat Publik Kedua Pilgub Jabar Digelar di Depok?

Emil kemudian menyanggahnya.

"Kan Bapak menganggarkan Rp 120 miliar untuk Citarum Bestari, per hari ini belum bestari, belum bisa diminum?"

"Tetapi sampah yang dari Kota Bandung berkurang," timpal Demiz.

"Karena wali kotanya bertugas dengan baik," jawab Emil.

Demiz kembali melanjutkan pernyataannya. Dia berkata, urusan badan Citarum merupakan kewenangan provinsi pusat.

"Tetapi ini urusan yang bisa diselesaikan secara vertikal, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Sebagaimana halnya banjir Bandung gak bisa Kang Emil sendiri benahi. Ini harus bersama-sama," sindir Demiz.

Baca juga: Jika Menang Pilkada Jabar, TB Hasanudin Janji Perjuangkan Hak Asasi Wanita

"Rp 120 miliar ini anggaran yang sedikit, yang kita benahi bukan badan sungai. Kalau BBWS itu PUPR triliunan. Kita hanya benahi nonstruktural dan kultural, kalau saya jelaskan lama Ini," tutur Demiz.

Emil pun kembali memberi sanggahan. Menurutnya, anggaran Rp 120 miliar untuk masalah Citarum tetap harus dipertanggungjawabkan.

"Tapi maaf di mata rakyat kita ada janji dan komitmen. Kalau kata bapak itu bukan urusan provinsi kenapa ada duit rakyat Rp 120 miliar per tahun dibelanjakan untuk Citarum, minta saja ke pusat," paparnya.

Demiz pun kembali menjawab.

"Ada urusan struktural dan nonstruktural, jadi gak bisa. Seperti halnya Bandung bisa banjir. Bagaimana anda janjikan jembatan layang hanya satu padahal janjinya lima," tandasnya.