Saat Megawati Sadar Sering Diminta Jadi Pembisik Curhatan ke Jokowi

SEMARANG, KOMPAS.com — Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri mengaku heran karena masih sering diundang untuk menyampaikan orasi ilmiah dalam berbagai momen.

Salah satunya diundang memberi orasi ilmiah dalam peringatan Hari Perawat Internasional 2018 yang diselenggarakan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) di Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (12/5/2018).

"Kalau saya ada undangan, saya mikir. Kenapa ya, saya mau diapakan ya," seloroh Megawati.

Namun, Mega mengaku akhirnya menyadari bahwa dia diharapkan bisa menjadi penyambung aspirasi para pengundang kepada Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Megawati: Siapa yang Kalah di Tempatnya, Saya Pecat Pemimpinnya

Sebelum acara ini, Mega juga mengaku mendatangi kegiatan yang diinisiasi oleh para bidan. Mega diminta menjadi penyampai pesan ke Presiden Jokowi.

"Mereka ini (ternyata) pingin curhat. Saya tahu. Tapi itu, kan, pembahasan di DPR. Jadi, saya mau disuruh ngomong ke Pak Jokowi, kan? Ya kok susah amat, pakai dirayu kiri-kanan," ujar Ketua Umum PDI-P ini.

"Tapi saya senang ketemu anak begini banyak," tambahnya.

PPNI menyebutkan, pada saat ini masih ada 81.000 tenaga kesehatan di berbagai wilayah di Indonesia yang masih belum jelas statusnya dan kesejahteraannya tidak baik. Pemerintah diharapkan bisa memperhatikan kaum perawat.

Para perawat berharap statusnya segera disesuaikan menjadi aparatur sipil negara (ASN). Hanya saja, revisi atas undang-undang tentang ASN masih belum dapat dilakukan karena belum adanya daftar inventaris masalah (DIM).

Baca juga: Megawati Menangis saat 5 Polisi Gugur di Mako Brimob

Mega mengatakan, dirinya sempat bertanya kepada anggota DPR, Rieke Diah Pitaloka, mengenai lambatnya proses itu.

"Saya tanya ke Rieke, apa pasalnya? Dia bilang, 'Cuma 1 ayat, Bu'. Lalu "DIM"-nya di mana? Dijawab lagi, 'Itu enggak ada Bu'," tanyanya.

"Kalau protap itu harus ada DIM-nya," ujarnya lagi.

Mega meminta perawat untuk terus berjuang. Setiap organisasi  mesti harus ada yang diperjuangkan, termasuk mendorong agar anggotanya diberi perhatian oleh pemerintah.

"Harusnya itu sudah ada di sistem tata negara kita dan itu sudah ada. Soal PNS itu sangat, sangat, sangat, memusingkan," ujarnya.