Mendagri Persilakan HTI untuk Banding - Kompas.com

Mendagri Persilakan HTI untuk Banding

Kompas.com - 09/05/2018, 07:18 WIB
Mendagri Tjahjo Kumolo saat memberi pembekalan anti korupsi kepada 23 pasang calon kepala daerah di Jawa Tengah, Selasa (8/5/2018). KOMPAS.com/NAZAR NURDIN Mendagri Tjahjo Kumolo saat memberi pembekalan anti korupsi kepada 23 pasang calon kepala daerah di Jawa Tengah, Selasa (8/5/2018).

SEMARANG, KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mempersilakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menguatkan status pencabutan badan hukum HTI.

Namun, kata Tjhajo, banding tersebut harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

“Kalau dia mau banding silakan, itu hak masyarakat sesuai aturan yang ada,” ujar Tjahjo di Semarang, Selasa (8/5/2018) kemarin.

Pemerintah, sebut Tjahjo, akan mengikuti perintah yang telah diputuskan oleh majelis hakim. Apalagi, keputusan yang telah diambil pemerintah soal pencabutan badan hukum HTI dinilai sah oleh pengadilan.

“Ya, sudah (putusan) kan? Kita ikut putusan hakim,” ujarnya.

Tjahjo memastikan, HTI tetap dilarang melakukan aktivitas sebagai organisasi masyarakat. Hal itu karena badan hukum yang mengatur dasar pendirian lembaga itu telah dicabut.

“Ya, sudah dong (terlarang), sebuah ormas kalau dilarang tidak boleh ada itu, termasuk itu (HTI),” sambungnya.

Majelis Hakim PTUN Jakarta sebelumnya menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Gugatan yang dimaksud adalah permintaan pencabutan Surat Keputusan Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 terkait status badan hukum HTI.

Ketua Majelis hakim, Tri Cahya Indra Permana menyatakan, gugatan ditolak untuk seluruhnya. Surat keputusan pencabutan HTI dinilai sudah tepat.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai, HTI terbukti menyebarkan khilafah dan ajaran tersebut bertentangan dengan Pancasila.

Sementara, undang-undang tentang Ormas sudah mengatur bahwa ormas yang bertentangan dengan Pancasila akan dikenakan sanksi pencabutan status badan hukum.

Oleh karena itu, langkah Menteri Hukum dan HAM mencabut status badan hukum HTI sudah sesuai dengan apa yang diatur di UU Ormas.

"Maka, cukup beralasan hukum jika gugatan penggugat yang pada pokoknya memohon pembatalan objek sengketa haruslah ditolak," ujar hakim.

Dengan demikian, maka SK Menkumham tentang pencabutan status badan hukum HTI dinyatakan tetap berlaku.

Kompas TV Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memutuskan mengesahkan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.


Komentar

Terkini Lainnya

10 Siswa DKI Jakarta dengan Nilai UN SMP Bahasa Indonesia Tertinggi

10 Siswa DKI Jakarta dengan Nilai UN SMP Bahasa Indonesia Tertinggi

Edukasi
Kebakaran di Taman Hiburan Terluas Jerman, 25.000 Orang Dievakuasi

Kebakaran di Taman Hiburan Terluas Jerman, 25.000 Orang Dievakuasi

Internasional
Setelah 4 Tahun, Pemprov DKI Akhirnya Dapat Opini WTP dari BPK

Setelah 4 Tahun, Pemprov DKI Akhirnya Dapat Opini WTP dari BPK

Megapolitan
Hasil Audit BPK Diumumkan Hari Ini, Anies Berharap DKI Dapat WTP

Hasil Audit BPK Diumumkan Hari Ini, Anies Berharap DKI Dapat WTP

Megapolitan
FITRA Minta Pemerintah Transparan soal Anggaran Pemberantasan Terorisme

FITRA Minta Pemerintah Transparan soal Anggaran Pemberantasan Terorisme

Nasional
Sudiman Said: Lebih dari 60 Persen Warga Jateng Ingin Pemimpin Baru

Sudiman Said: Lebih dari 60 Persen Warga Jateng Ingin Pemimpin Baru

Regional
Punya Kendala Daftar Sekolah, Warga Bisa Datang ke Posko di SMKN 1 Jakarta

Punya Kendala Daftar Sekolah, Warga Bisa Datang ke Posko di SMKN 1 Jakarta

Megapolitan
Pimpinan Komisi II Minta E-KTP yang Tercecer Tak Disalahgunakan

Pimpinan Komisi II Minta E-KTP yang Tercecer Tak Disalahgunakan

Nasional
Mantan Presiden AS George HW Bush Kembali Dirawat di Rumah Sakit

Mantan Presiden AS George HW Bush Kembali Dirawat di Rumah Sakit

Internasional
Tahun Depan, Mendikbud Ingin Pelaksanaan UNBK di SMP Capai 90 Persen

Tahun Depan, Mendikbud Ingin Pelaksanaan UNBK di SMP Capai 90 Persen

Nasional
Dedi Mulyadi Ajak Warga Hindari Politik 'Prostitutif' di Bulan Ramadhan

Dedi Mulyadi Ajak Warga Hindari Politik "Prostitutif" di Bulan Ramadhan

Regional
Mengetahui Tugas Asisten Masinis yang Juga Penting dalam Menjalankan Kereta...

Mengetahui Tugas Asisten Masinis yang Juga Penting dalam Menjalankan Kereta...

Megapolitan
THR Pegawai Honorer DKI Jadi Wewenang Masing-masing SKPD

THR Pegawai Honorer DKI Jadi Wewenang Masing-masing SKPD

Megapolitan
Kisah Abah Rasyid Mendirikan Sekolah hingga Mewujudkan Kapal Kemanusiaan

Kisah Abah Rasyid Mendirikan Sekolah hingga Mewujudkan Kapal Kemanusiaan

Nasional
Ikuti Pemerintah Pusat, Pemprov DKI Berikan THR untuk Pensiunan PNS

Ikuti Pemerintah Pusat, Pemprov DKI Berikan THR untuk Pensiunan PNS

Megapolitan

Close Ads X