Debat Kedua Pilkada Jateng, Ganjar Siap Bahas soal Korupsi E-KTP

SOLO, KOMPAS.com - Calon Gubernur Jawa Tengah dari petahana, Ganjar Pranowo menyatakan kesiapannya bila diajak beradu debat tentang korupsi E-KTP. Ia pun siap memberikan data-data semuanya.

"Pertanyaan E-KTP kemarin (debat pertama) itu kan sebenarnya mau nyindir korupsinya. Padahal kalau mau nyindir korupsinya dibuka saja. Kalau mau kita mau berdebat soal korupsinya saya juga siap. Saya kasih data-data semuanya," ujar Ganjar yang dihubungi Kompas.com, Kamis (3/5/2018).

Ganjar saat itu ditanya soal kesiapan mengikuti debat kedua paslon cagub dan cawagub Pilkada Jateng 2018 yang akan digelar di Hotel Best Wastern Premier Solo Baru, Sukoharjo, mulai pukul 19.00-21.30 WIB. Tema debat adalah tentang pelayanan publik dan perekonomian.

Dia mengakui, pertanyaan E-KTP pada debat pertama bertujuan untuk memukul psikologinya. Namun ia menyayangkan pertanyaan itu hanya sebatas sindiran.

"Apakah benar, terbukti apa tidak. Mari kita buka satu-satu. Itu sebenarnya ke sana. Larinya ke sana. Kan mau mukul psikologi saya. Sayangnya itu hanya sindiran saja. Maka pertanyaannya terjebak," kata Ganjar.

Baca juga : Ini yang Akan Dijelaskan Ganjar dalam Debat Pilkada Jateng Nanti Malam

Soal data berapa warga Jateng yang sudah merekam E-KTP dan tercetak KTP-nya, Ganjar menyatakan, sehari setelah debat pilkada pertama ia membeberkan data dari setiap kabupaten itu via cuitan di akun Twitter miliknya. Setelah data dibeberkan, si penanya hanya menyampaikan terima kasih.

Ganjar mengakui, ia tidak langsung menyampaikan jumlah warga yang sudah menerima E-KTP karena dirinya bukan dinas yang menangani. Untuk menjawab pertanyaan itu, ia harus membaca data agar dibilang tidak mengarang.

"Makanya saya bilang lupa itu boleh tapi ngawur jangan. Agar tidak ngawur, maka harus baca data. Ini ada kecerdasan yang mesti kita uji dan kita tampilkan pada publik," jelas Ganjar.

Baca juga : Unggul dalam Survei, Ganjar Intensifkan Dialog untuk Capai Target 70 Persen

Terkait masalah E-KTP tidak tercetak dan prosesnya lambat, Ganjar menyebut itu karena blangko KTP gagal lelang. Dengan demikian, bila pembuatan E-KTP harus sehari jadi, maka rumusnya pastikan blangko sudah ada di tingkat kabupaten dan diberikan stok tambahan.

"Perlu stok tambahan kalau ada KTP rusak, pindah, dan warga sudah berumur 17 tahun," kata Ganjar.