MATARAM, KOMPAS.com — Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengaku heran mengenai polemik tas sembako yang dibagi-bagikan Presiden Joko Widodo kepada masyarakat.
Moeldoko menilai, sebenarnya hal itu bukan masalah urgen untuk didebatkan. Hal yang utama adalah bagaimana bantuan itu bisa sampai dan tepat sasaran.
Sebab, pembiayaan tas sembako itu dari dana APBN 2018 yang diambil dari pos bantuan sosial Presiden senilai Rp 3 miliar.
Moeldoko menampik soal polemik tas sembako yang disebut sebagai upaya Jokowi menaikkan elektabilitas untuk mengejar Pilpres 2019.
Baca juga: Moeldoko: Presiden Tidak Akan Korbankan Negara untuk Tenaga Kerja Asing
Bagi dia, soal tas sembako itu tak ada kaitan dengan politik atau apa pun. Itu hanya murni ingin membagikan sembako untuk masyarakat yang membutuhkan.
“Sebaiknya tidak mempersoalkan hal-hal yang sudah berjalan karena itu untuk kepentingan masyarakat. Sepanjang untuk sejahteraan umat, untuk kesejahteraan masyarakat di desa dan itu tugas Presiden, kenapa mesti digunjingkan. Presiden punya hak menggunakan dana itu,” ungkap Moeldoko seusai berdiskusi dengan kelompok disabilitas, aktivis, dan mahasiswa peduli disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (26/4/2018).
Sebelumnya, santer diberitakan dan viral mengenai tas sembako Joko Widodo yang dibagi-bagikan kepada masyarakat.
Moeldoko meminta semua pihak untuk saling mengingatkan agar tetap menjaga kerukunan antar-sesama. Masalah kecil tidak perlu dibesar-besarkan dan menimbulkan perpecahan.
Baca juga: Viral Pengadaan Tas Sembako Jokowi Rp 3 Miliar, Ini Tanggapan Istana