Moeldoko: Presiden Tempatkan Alumni 212 sebagai Partner Demokrasi

MATARAM, KOMPAS.com — Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan alumni 212 beberapa waktu lalu sebagai hal biasa dalam dinamika politik. 

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan, dalam setiap kesempatan, Presiden menganggap mereka sebagi rekan demokrasi bukan lawan tanding. Sebab, mereka merupakan bagian dari komponen bangsa.

“Presiden menempatkan sebagai partner demokrasi. Maka, semua komponen bangsa harus ditempatkan pada posisi yang seimbang," tutur Moeldoko seusai berdiskusi di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (26/4/2018).

"Ya itu... karena politik itu dinamik, makanya kita akan mencari keseimbangan-kesimbangan baru…dynamic equilibrium (keseimbangan yang dinamik) itu yang selalu dicari Presiden”, tambahnya.

(Baca juga: PDI-P Minta Pertemuan Jokowi dan Alumni 212 Jangan Dianggap Politis)

Harapannya, sambung Moeldoko, masyarakat yang adil dan sejahtera akan tercapai.

"Mengelola negara itu tidak banyak gonjang ganjing, tenang, bisa menjalankan tugas dengan baik sehingga tujuan akhir dari sebuah pemerintahan untuk menciptakan masyarakat adil sejahtera bisa tercapai,” lanjut Moeldoko.

Mantan Ketua Lemhannas ini menyebutkan, Presiden mengharapkan semua komponen bangsa bisa saling bicara dan menganggap setiap perbedaan pendapat adalah dinamika politik.

“Tapi kalau negara ini gonjang-ganjing terus, akan menganggu kosentrasi Presiden yang pada akhirnya sasaran-sasaran itu tidak bisa berjalan efisien dan efektif,” ujar Moeldoko.

Terkait dengan usulan alumni 212 mengenai status tersangka Rizieq Shihab, Moeldoko mengatakan, Presiden tidak bisa mengintervensi hukum. Namun, dalam konteks kemanusiaan ada pertimbangan lain.

(Baca juga: Kata PDI-P soal Pertemuan Jokowi dan Alumni 212 )

“Dalam konteks hukum, Presiden tidak bisa intervensi. Tetapi, dalam konteks kemanusiaan mungkin ada pertimbangan lain, sekali lagi harus dibedakan konteks itu," ucapnya.

"Mungkin ada pertimbangan, nah itu Presiden bisa mempertimbangkan. Pertimbangannya seperti apa, Presiden yang akan membuat keputusan,” pungkasnya.