Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/04/2018, 20:45 WIB

KARAWANG, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri menyebut Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) hanya untuk mempermudah birokrasi perizinan, bukan membebaskan tenaga asing bekerja di Indonesia.

"Kalau soal TKA saya perlu jelaskan bahwa perpres yang memperbaiki aturan mengenai TKA itu, bukan membebaskan tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia," kata Hanif usai menghadiri Rakornas Konfederasi Serikat Nasional (KSN) 2018 di Aula Husni Hamid, Kompleks Pemkab Karawang, Sabtu (21/4/2018).

"Misalnya masa kalau ngurus izin kenapa sih harus sebulan kalau seminggu bisa, kenapa harus seminggu kalau sehari bisa, kenapa harus sehari kalau sejam bisa. Nah izin-izin yang disederhanakan itu dari sisi itunya," jelasnya.

Meski demikian syarat-syarat TKA bekerja di Indonesia tetap diberlakukan, seperti syarat pendidikan, kompetensi, waktu kerja, hanya diperbolehkan menduduki jabatan tertentu, dan membayar uang kompensasi.

"Dan mereka hanya boleh menduduki jabatan menengah ke atas. Pekerja kasar di dalam Perpres yang baru tetap tidak boleh, tetap terlarang. Jadi tidak ada yang yang berubah dari sisi itu," ungkapnya.

Hanif menyebut birokrasi yang berbelit akan menghambat investasi. Sementara jika investasi terhambat, kata dia, penciptaan lapangan kerja juga terhambat.

"Semua itu dilakukan agar penciptaan lapangan kerja bisa dilakukan lebih banyak dan lebih berkualitas melalui investasi. Kenapa harus investasi? Karena APBN kita gak cukup. Makanya investasi kita harus kita genjot," jelasnya.

Ia juga meminta publik tak terlalu khawatir soal tersebut. "Makanya saya minta publik ini tidak terlalu khawatir, dan saya minta isu ini tidak dikorek-korek," sambungnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang Ahmad Suroto mengungkapkan, jumlah TKA yang bekerja di Karawang sekitar 2.353 orang. Sebagian besar bekerja di sektor manufaktur.

"Di sektor manufaktur sekitar 2.000 TKA, sementara sisanya di tekstil," ujar Suroto.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman Selanjutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendaftaran SMKN Jateng dan 15 SMK Semi Boarding Dibuka, Catat Tanggalnya!

Pendaftaran SMKN Jateng dan 15 SMK Semi Boarding Dibuka, Catat Tanggalnya!

Regional
Wabup Banyuasin Serahkan 1.488 Sertifikat PTSL dan Redistribusi Tanah ke 7 Desa

Wabup Banyuasin Serahkan 1.488 Sertifikat PTSL dan Redistribusi Tanah ke 7 Desa

Regional
Tangani Stunting, Walkot Ita Sebut Pemkot Semarang Akan Bangun Daycare

Tangani Stunting, Walkot Ita Sebut Pemkot Semarang Akan Bangun Daycare

Regional
Hadiri Resepsi Puncak Seabad NU di Sidoarjo, Ganjar Tarik Perhatian Ribuan Nahdliyin

Hadiri Resepsi Puncak Seabad NU di Sidoarjo, Ganjar Tarik Perhatian Ribuan Nahdliyin

Regional
Satu Abad NU, Ganjar: NU Punya Banyak Pengalaman dan Kontribusi bagi Pembangunan Bangsa

Satu Abad NU, Ganjar: NU Punya Banyak Pengalaman dan Kontribusi bagi Pembangunan Bangsa

Regional
Bone Bolango Jadi Kabupaten Panutan, Hamim Pou: Kami di Sini Serba Efisien

Bone Bolango Jadi Kabupaten Panutan, Hamim Pou: Kami di Sini Serba Efisien

Regional
Rahasia Satu Abad NU

Rahasia Satu Abad NU

Regional
Menteri ATR/BPN Sebut Program PTSL Kota Semarang Terbaik di Indonesia, Walkot Ita Beberkan Rahasianya

Menteri ATR/BPN Sebut Program PTSL Kota Semarang Terbaik di Indonesia, Walkot Ita Beberkan Rahasianya

Regional
Gerakan Memasang Tanda Batas Dinilai Penting untuk Hindarkan Masyarakat dari Konflik Tanah

Gerakan Memasang Tanda Batas Dinilai Penting untuk Hindarkan Masyarakat dari Konflik Tanah

Regional
Ganjar Terlibat Langsung Susun RPD dan RKPD, Bappenas Berikan Apresiasi

Ganjar Terlibat Langsung Susun RPD dan RKPD, Bappenas Berikan Apresiasi

Regional
Pembangunan Stasiun Pemancar di Maluku Barat Daya Telah Capai 80 Titik Lokasi

Pembangunan Stasiun Pemancar di Maluku Barat Daya Telah Capai 80 Titik Lokasi

Regional
Fajar Sadboy dan Cermin Buram Masyarakat Indonesia

Fajar Sadboy dan Cermin Buram Masyarakat Indonesia

Regional
Dukung Pelestarian Tenun Bali di Jembrana, Jokowi: Ini Dorong Industri Kreatif Budaya Lokal

Dukung Pelestarian Tenun Bali di Jembrana, Jokowi: Ini Dorong Industri Kreatif Budaya Lokal

Regional
Pemkot Semarang dan KPK Ingatkan OPD untuk Kelola PAD secara Tepat dan Maksimal

Pemkot Semarang dan KPK Ingatkan OPD untuk Kelola PAD secara Tepat dan Maksimal

Regional
Respons Banjir Dinar Indah, Walkot Semarang Rencanakan Penghijauan dan Relokasi Permukiman

Respons Banjir Dinar Indah, Walkot Semarang Rencanakan Penghijauan dan Relokasi Permukiman

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.