MAGELANG, KOMPAS.com - Debat terbuka Pilkada Jawa Tengah 2018 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah, Jumat (20/4/2018), diwarnai saling sindir dan candaan antar-kandidat.
Seperti ketika calon wakil gubernur nomor urut 2 Ida Fauziah memuji sarung yang dikenakan calon wakil gubernur nomor urut 1 Taj Yasim Maimoen.
"Gus Yasin, saya suka dengan sarungnya Gus Yasin, santri banget," ucap Ida disambut riuh penonton yang hadir di Hotel Patra Semarang, Jawa Tengah.
Baca juga: Sudirman Said: Pemimpin Menjangkau Semua, Ekstremisme Bisa Diredam...
Selanjutnya, Ida mempertanyakan nasib pondok pesantren dan madrasah diniah di Jawa Tengah.
Ia menilai Pemprov Jawa Tengah tidak memberi fokus kepada pondok pesantren.
Padahal, keberadaan mereka ikut mencerdaskan anak bangsa dan membangun karakter bangsa.
"Pesantren di Jateng mencapai hampir 6.000, madrasah diniah, dan jumlah santri luar biasa banyaknya. Tapi sepanjang perjalanan saya di Jateng, rata-rata mereka menyampaikan, 'kami dibiarkan berjalan sendiri tanpa ada kepedulian pemerintah provinsi'," ujar Ida.
Baca juga: Debat Ganjar dan Sudirman Said tentang Kartu Tani
Namun, pemberian bantuan terkendala aturan.
"Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamandemenkan lembaga yang boleh dibantu harus berbadan hukum. Ini permasalahannya, Mba Ida. Pemerintah sudah menggelontorkan bantuan sosial, hibah, kepada mereka," jawab Yasin.
Akan perhatikan pesantren
Ida menekankan bahwa yang sebetulnya dibutuhkan adalah political will pemerintah provinsi untuk memperhatikan keberadaan ponpdok pesantren dan lembaga keagamaan lainnya.
Ida menyebut persoalan izin pondok pesantren adalah soal teknis.
Baca juga: Kepada Sudirman, Ganjar Minta Diajari Buka 5 Juta Lapangan Kerja dalam 5 Tahun
"Jika terpilih, kami akan memberikan bantuan sosial kepada pondok pesantren sebanyak Rp 100 juta untuk sarana prasarana, kemudian kepada madrasah diniah Rp 110 miliar per tahun," ujar Ida.
"Saya kira sudah saatnya ponpes dan madrasah disapa, diapresiasi, karena mereka telah mengambil tugas negara mencerdaskan anak bangsa. Kalau persoalan belum ada izin itu soal teknis, Gus," tambahnya.