Wakil Ketua KPK: Bapak Ibu Ada yang Bayar Mahar ke Partai Politik Enggak? - Kompas.com

Wakil Ketua KPK: Bapak Ibu Ada yang Bayar Mahar ke Partai Politik Enggak?

Kompas.com - 17/04/2018, 11:47 WIB
Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/11/2017).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/11/2017).

BANDUNG, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Basaria Panjaitan meminta kepada para calon kepala daerah yang mengikuti ajang Pilkada Jawa Barat 2018 untuk jujur dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Basaria pun sedikit menyinggung tentang praktik mahar politik dalam ajang pilkada yang telah menjadi budaya. Dia menilai hal tersebut sebagai praktik korupsi.

“Semua ingin free, ingin gratis kan? Ada enggak yang bayar ke partai politik? Bayar semua ya? Kalau bapak datang ke kantor KPK ada kata berani jujur hebat. Tapi hanya bapak ibu yang tahu bayar apa enggak. Ada yang bayar di depan, ada bayar di belakang nantinya,” kata Basaria dalam sambutannya di acara Pembekalan Anti Korupsi dan Deklarasi LHKPN Pasangan Calon Kepala Daerah se-Jawa Barat di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (17/4/2018).

Meski tidak yakin bahwa praktik mahar politik tersebut tidak ada, Basaria berharap Pilkada Jawa Barat 2018 bersih dari praktik korupsi.

“Mudah-mudahan tidak terjadi untuk Jawa Barat ini. Kalau ada uang lebih mending sumbang ke panti asuhan. Biar masyarakat memilih pemimpin karena benar, yakin dan percaya,” tuturnya.

Baca juga : Dukung Sudirman Said-Ida Fauziah, Cak Imin Sebut Tak Ada Mahar Politik

KPK, kata Basaria, akan terus memantau jalannya Pilkada Serentak 2018 di seluruh Indonesia. Dia berharap tidak ada lagi calon kepala daerah yang ditangkap KPK, kepolisian atau kejaksaan karena kedapatan melakukan tindak pidana korupsi di masa pilkada.

“Saya tahu memang ongkosnya mahal. Tapi percaya atau tidak, kalau sudah berusaha dengan cara yang tidak halal cepat atau lambat akan terdekteksi penegak hukum. Yang melaporkan tidak jauh, pasti orang yang dekat dengan bapak ibu juga. Kalau sudah menang, pasti akan ada yang melaporkan kecurangan-kecurangan,” tandasnya.

Baca juga : ICW Curiga Mahar Politik Pilkada 2018 untuk Biayai Pemilu 2019

Kompas TV Fitra merilis temuan sejumlah potensi politisasi anggaran pendapatan belanja daerah jelang Pilkada.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya


Close Ads X