Pilkada Bali, Koster Gandeng Akuntan Publik, Mantra Siap Gandeng KPK

DENPASAR, KOMPAS.com - Dua pasangan calon gubernur Bali memiliki kiat masing-masing untuk mendorong transparansi pengelolaan anggaran, baik anggaran kampanye maupun rencana pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali nomor urut 1, Wayan Koster-Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati (Koster-Ace) menggandeng akuntan publik untuk transparansi dana kampanye. Komitmen ini ditandai dengan menandatangani MoU dana kampanye dengan akuntan publik.

Koster mengatakan, dengan MoU bersama akuntan publik, mereka berharap dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik atas pencatatan, pengelolaan dan pelaporan dana kampanye.

Hal ini dianggap sesuatu yang penting merupakan suatu hal yang penting guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

"Kami, Wayan Koster dan Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) senantiasa taat asas dan taat aturan guna mewujudkan amanah pengelolaan dan pertanggungjawaban dana kampanye yang legal, akuntabel dan transparan yang dituangkan dalam MoU sebagai tanggung jawab moral dan melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam seluruh pencatatan, pengelolaan, pelaporan dana kampanye dan proses audit laporan dana kampanye dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali," kata Koster, pekan lalu.

(Baca juga: Hasto Siap Menari Kecak 3 Jam jika PDI-P Menang Pilkada Bali)

Bagi Koster, hal itu dilakukan untuk mengurangi berbagai bentuk penyelewengan. Salah satunya adalah penyelewengan dana kampanye.

Dalam rangka untuk mencegah penyelewengan dana kampanye serta meningkatkan transparansi keuangan dan akuntabilitas, Koster menegaskan pihaknya taat asas sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Sementara itu, pasangan calon gubernur nomor urut dua Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra dan Ketut Sudikerta berjanji akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rai Mantra mengatakan, jika terpilih sebagai gubernur akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut dia, langkah ini perlu diambil untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan bebas korupsi.

"Rakyat pasti menginginkan satu pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bebas korupsi. Untuk itu kami akan menggadeng KPK," kata Rai Mantra, Senin (2/4/2018).

Menurut dia, hal ini adalah sesuatu yang tidak sulit dilakukan. Saat memimpin Kota Denpasar sebagai wali kota, Rai Mantra sudah intens bekerjasama dengan KPK.

Di Denpasar, upayanya dikenal dengan program Smart City melalui e-budgeting dan e-planning. Melalui program ini, warga dan juga KPK tentunya bisa mengontrol pengelolaan keuangan oleh pemerintah.

Selain itu, Kota Denpasar dalam beberapa kesempatan mendapat penghargaan dari KPK atas prestasinya mengelola keuangan daerah.

Menurut dia, transaksi tunai perlu ditinjau lagi. Apalagi seiring perkembangan tehnologi dan ketentuan perundang-undangan segala transaksi keuangan dilakukan dengan mekanisme transfer sehingga bisa dipertanggungjawabkan dan dilontrol oleh publik dan lembaga terkait seperti KPK.

Apa yang sudah dikerjakan ini dapat diterapkan di tingkat provinsi nantinya.

"Tidak sulit sebenarnya jika ada kemauan, lagipula kenapa harus takut pada KPK kalau memang mau menata keuangan yang baik," kata Rai Mantra.

Dalam Pilkada Bali tahun 2018, Koster-Ace diusung PDI Perjuangan. Sedangkan Mantra - Kerta diusung koalisi rakyat Bali yang terdiri dari partai Golkar, NasDem, Demokrat, Gerindra, PKS, PSI dan Perindo.