Akbar Tandjung Dukung Syarat LHKPN bagi Calon Anggota Legislatif

MALANG, KOMPAS.com - Politisi senior Partai Golkar, Akbar Tandjung mendukung rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan mewajibkan calon anggota legislatif pada Pemilu Legislatif 2019 untuk menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Menurutnya, adanya laporan harta kekayaan itu bisa menjadi pertimbangan bagi para pemilih untuk menentukan pilihannya.

"Kalau itu memang jadi persyaratan harus dipenuhi oleh para caleg dan dari itu masyarakat juga akan bisa menilai. Masyarakat bisa memberikan suatu penilaian terhadap hasil LHKPN dari pada calon-calon itu," katanya saat menghadiri Simposium Nasional oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang di UMM Inn, Kota Malang, Selasa (10/4/2018).

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar itu meminta agar setiap partai memperhatikan opini publik yang sedang berkembang. Apalagi, lembaga legislatif kerap dikaitkan dengan persoalan-persoalan yang bersentuhan dengan korupsi.

"Opini-opini saya kira patut jadi perhatian, terutama bagi partai-partai politik. Supaya partai-partai politik itu menyiapkan kader-kader yang memiliki elektabilitas yang kuat untuk dipilih," katanya.

Baca juga : Jika Tak Serahkan LHKPN, Bakal Caleg Terancam Tak Lolos Pileg

"Antara lain pada hari-hari ini kita melihat masyarakat semakin kritis untuk menentukan pilihannya. Khususnya kepada mereka-mereka yang banyak disebut-sebut terkait dengan masalah yang bernuasa korupsi," imbuhnya.

Di internal Golkar sendiri, Akbar sudah mengangkat tema besar untuk mewujudkan Golkar yang bersih. Harapannya, calon anggota legislatif yang mencalonkan diri dari Golkar benar- benar memiliki integritas tinggi.

"Golkar yang bersih. Golkar yang bangkit, Golkar maju dan Golkar yang menang. Jadi empat jargon. Dan, itu saya sebagai wakil ketua dewan kehormatan mengharapkan wajah daripada calon-calon Golkar yang akan datang pun betul-betul menggambarkan empat tema penting itu. Supaya dengan harapan Golkar mendapat peluang untuk meraih kemenangan," katanya.

Baca juga : KPU Akan Koordinasi dengan KPK soal LHKPN Caleg pada Pileg 2019

Pihaknya menargetkan, Golkar bisa memiliki 110 suara di DPR melalui Pemilu Legislatif yang akan datang. Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan dengan perolehan pada 2014 yang hanya mendapatkan 91 suara, dan 2009 yang mendapatkan 106 suara di DPR.

"Dan, 110 saya pikir punya kemungkinan untuk menjadi (partai) pemenang," katanya.