Faktor Jokowi atau Restu SBY-Cak Imin, Siapa Kuat di Pilkada Sumut?

PERLAHAN namun pasti, pesta politik Sumatera Utara semakin menarik untuk menjadi salah satu rujukan peta politik menjelang Pemilihan Presiden 2019. Hasil Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Utara 2018 penting karena merupakan penyumbang suara yang tidak sedikit di tingkat nasional.

Dari sisi populasi, Sumut berada di posisi keempat setelah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Masih jauh lebih besar dari Banten, apalagi Jakarta. Dengan besarnya jumlah populasi, cukup mudah memahami pentingnya Pilkada Sumut bagi peta politik nasional.

Pilkada Sumut atau Pilgub Sumut menjadi menarik karena drama yang menimpa salah satu calon gubernur (cagub), Jopinus Ramli (JR) Saragih. Bermodal restu dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), JR Saragih menggandeng Ance Selian, yang merupakan Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PKB) Sumut.

Sayang, pasangan tersebut akhirnya gagal melaju karena persoalan ijazah SMA milik JR Saragih yang dinyatakan KPU tidak memenuhi syarat. Tidak cukup di situ, usut punya usut, rupanya soal ijazah pun seajaib dengan pangkat militer Bupati Simalungun sejak 2008 tersebut.

Nasib JR Saragih boleh dibilang tragis cenderung dramatis karena persoalan ijazah kemudian diputuskan KPU menjelang laga pilkada dimulai, belum lagi status tersangka yang disematkan akibat pemalsuan ijazah tersebut.

Belum cukup kejutan itu datang, JR Saragih yang kehilangan perahu politiknya tiba-tiba menambatkan dukungan kepada pasangan calon Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus. Dia juga mengajak seluruh relawannya turut serta.

Kontan pernyataan itu membuat seluruh pengurus Partai Demokrat kaget dan segera menyatakan dukungan JR Saragih kepada pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus sekadar aspirasi pribadi, bukan keputusan partai.

Wajar Partai Demokrat panik, pernyataan JR Saragih diutarakan tak lama setelah dinonaktifkan sementara dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara (Sumut) dan digantikan oleh Herry Zulkarnaen Hutajulu sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Demokrat.

Ke mana dukungan Demokrat dan PKB akan sangat penting bagi dua calon yang bertarung di Pilkada Sumut. Dengan modal 17 kursi milik Demokrat dan PKB, pasangan yang mendapat dukungan tersebut dapat lebih yakin memenangi pertarungan di Sumut.

Jika berhitung dukungan, sejauh ini pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus termasuk paling minim dukungan partai. Keduanya hanya bermodal dukungan PDI Perjuangan dan PKPI yang merepresentasikan 19 kursi di Sumut.

Bandingkan dengan pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah yang berbekal dukungan lima partai sekaligus, yaitu Gerindra, PKS, PAN, Golkar, dan Nasional Demokrat (Nasdem). Total dukungan untuk pasangan ini mencapai 50 kursi atau setengah dari jumlah kursi di DPRD Sumut.

Jika berhitung dengan sandaran statistik, sudah bisa dipastikan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah selayaknya Goliath. Apalagi sejarah partai pendukung mereka dominan di Sumatera Utara.

Kita tidak boleh lupa bagaimana pasangan Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho menang dengan dukungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), dan PKB pada pilkada sebelumnya.

Sayang memang, karier keduanya berada di ujung yang sama, yaitu dicopot dari jabatan gubernur gara-gara kasus korupsi. Syamsul Arifin masuk bui pada 2012, kemudian digantikan Gatot yang selanjutnya menang Pilkada Sumut 2013 bersama Tengku Erry Nuradi dengan dukungan PKS, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Patriot, dan PKNU. Gatot pun dicopot pada 2015.

Peran SBY-Cak Imin