Faktor Jokowi atau Restu SBY-Cak Imin, Siapa Kuat di Pilkada Sumut? - Kompas.com

Faktor Jokowi atau Restu SBY-Cak Imin, Siapa Kuat di Pilkada Sumut?

Kompas.com - 05/04/2018, 16:52 WIB
Calon gubernur pada Pilkada Sumatera Utara 2018, Edy Rahmayadi (kiri) dan Djarot Syaiful Hidayat.FOTO-FOTO: ANTARA Calon gubernur pada Pilkada Sumatera Utara 2018, Edy Rahmayadi (kiri) dan Djarot Syaiful Hidayat.

PERLAHAN namun pasti, pesta politik Sumatera Utara semakin menarik untuk menjadi salah satu rujukan peta politik menjelang Pemilihan Presiden 2019. Hasil Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Utara 2018 penting karena merupakan penyumbang suara yang tidak sedikit di tingkat nasional.

Dari sisi populasi, Sumut berada di posisi keempat setelah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Masih jauh lebih besar dari Banten, apalagi Jakarta. Dengan besarnya jumlah populasi, cukup mudah memahami pentingnya Pilkada Sumut bagi peta politik nasional.

Pilkada Sumut atau Pilgub Sumut menjadi menarik karena drama yang menimpa salah satu calon gubernur (cagub), Jopinus Ramli (JR) Saragih. Bermodal restu dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), JR Saragih menggandeng Ance Selian, yang merupakan Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PKB) Sumut.

Sayang, pasangan tersebut akhirnya gagal melaju karena persoalan ijazah SMA milik JR Saragih yang dinyatakan KPU tidak memenuhi syarat. Tidak cukup di situ, usut punya usut, rupanya soal ijazah pun seajaib dengan pangkat militer Bupati Simalungun sejak 2008 tersebut.

Nasib JR Saragih boleh dibilang tragis cenderung dramatis karena persoalan ijazah kemudian diputuskan KPU menjelang laga pilkada dimulai, belum lagi status tersangka yang disematkan akibat pemalsuan ijazah tersebut.

Belum cukup kejutan itu datang, JR Saragih yang kehilangan perahu politiknya tiba-tiba menambatkan dukungan kepada pasangan calon Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus. Dia juga mengajak seluruh relawannya turut serta.

Kontan pernyataan itu membuat seluruh pengurus Partai Demokrat kaget dan segera menyatakan dukungan JR Saragih kepada pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus sekadar aspirasi pribadi, bukan keputusan partai.

Wajar Partai Demokrat panik, pernyataan JR Saragih diutarakan tak lama setelah dinonaktifkan sementara dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara (Sumut) dan digantikan oleh Herry Zulkarnaen Hutajulu sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Demokrat.

Ke mana dukungan Demokrat dan PKB akan sangat penting bagi dua calon yang bertarung di Pilkada Sumut. Dengan modal 17 kursi milik Demokrat dan PKB, pasangan yang mendapat dukungan tersebut dapat lebih yakin memenangi pertarungan di Sumut.

Jika berhitung dukungan, sejauh ini pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus termasuk paling minim dukungan partai. Keduanya hanya bermodal dukungan PDI Perjuangan dan PKPI yang merepresentasikan 19 kursi di Sumut.

Bandingkan dengan pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah yang berbekal dukungan lima partai sekaligus, yaitu Gerindra, PKS, PAN, Golkar, dan Nasional Demokrat (Nasdem). Total dukungan untuk pasangan ini mencapai 50 kursi atau setengah dari jumlah kursi di DPRD Sumut.

Jika berhitung dengan sandaran statistik, sudah bisa dipastikan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah selayaknya Goliath. Apalagi sejarah partai pendukung mereka dominan di Sumatera Utara.

Kita tidak boleh lupa bagaimana pasangan Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho menang dengan dukungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), dan PKB pada pilkada sebelumnya.

Sayang memang, karier keduanya berada di ujung yang sama, yaitu dicopot dari jabatan gubernur gara-gara kasus korupsi. Syamsul Arifin masuk bui pada 2012, kemudian digantikan Gatot yang selanjutnya menang Pilkada Sumut 2013 bersama Tengku Erry Nuradi dengan dukungan PKS, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Patriot, dan PKNU. Gatot pun dicopot pada 2015.

Peran SBY-Cak Imin

Namun, hitung-hitungan tersebut bisa saja berubah jika kita kemudian berkaca pada fakta perolehan suara Pemilu Presiden 2014 di Sumut yang menjadi milik pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Saat itu, Jokowi-JK meraup 55,71 persen suara Sumut dan menguasai 20 wilayah.

Yang menarik, 20 daerah itu berada di pinggiran, antara lain Simalungun, Asahan, Pematang Siantar, Batubara, Karo, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Dairi, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Nias, Samosir, Gunung Sitoli, Nias Utara, Nias Barat, Sibolga, Pakpak Bharat, dan Nias Selatan.

Bagaimana dengan perolehan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa saat itu? Keduanya hanya meraup 44,29 persen suara dari 13 kabupaten/kota di Sumut, yaitu Medan, Deli Serdang, Binjai, Langkat, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Tanjung Balai, Labuhan Batu, Tapanuli Selatan, Padang Sidimpuan, Mandailing Natal, Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara.

Mengapa statistik Pilpres 2014 begitu penting dalam Pilkada Sumut 2018? Hal ini penting mengingat asosiasi yang akan selalu disematkan kepada Djarot Syaiful yang merupakan kader satu partai dengan Jokowi dan memiliki track record sangat baik.

Dalam hal isu hak asasi manusia, Djarot pernah menjadi Koordinator Tim Kecil Kasus Marsinah DPRD Jatim. Marsinah adalah aktivis dan buruh pabrik yang tewas setelah ditahan tentara pada tahun 1993. Seluruh pelaku kemudian diputus bebas oleh Mahkamah Agung.

Sementara dalam hal pemerintahan, selain berpengalaman sebagai politisi, Djarot juga memiliki memiliki jejak sebagai Bupati Blitar, Wakil Gubernur DKI Jakarta dan sempat menjadi Gubernur DKI setelah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diputuskan bersalah.

Lagi-lagi jika bicara tentang Ahok pun, suka tidak suka orang akan langsung mengasosiasikannya dengan Jokowi. Begitu pula jika bicara tentang Ahok, publik akan mencatat Djarot adalah teman yang setia pada Ahok.  

Sementara jika kita bicara tentang Jokowi, sejauh ini jika mengutip survei Survei Indo Barometer yang dirilis 23 Maret lalu, sebanyak 72 persen masyarakat Sumut puas terhadap Jokowi dan sebanyak 66,4 persen masyarakat Sumut menginginkan Jokowi kembali menjadi Presiden.

Nah, siapa pun paham, kepuasan terhadap kinerja Jokowi umumnya diutarakan masyarakat di wilayah pinggiran. Mereka puas karena pembangunan infrastruktur yang lebih merata hingga ke ke pelosok desa. Sejumlah kondisi ini akan memudahkan Djarot untuk menautkan diri dengan citra Jokowi.

Sayangnya, politik tidak dapat sekadar menautkan citra diri. Kita harus melihat fakta bahwa bukan kali ini saja koalisi Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berhasil membuat berubahnya peta politik sehingga berakhir mengejutkan, meski gagal memenangkan calon yang diusung.

Jika kita tengok ke belakang, dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, kedua partai dalam Koalisi Cikeas tersebut gagal dengan proyek Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni. Yang menarik, keduanya kompak tak berkomitmen mengarahkan biduk tujuan dengan cepat.

Sejarah mencatat, Demokrat menetapkan tidak mendukung Ahok-Djarot maupun Anies Baswedan-Sandiaga Uno, sementara PKB bagai burung nazar tiba-tiba memilih meriung ke koalisi pendukung Ahok-Djarot di detik terakhir. Keputusan yang semua orang paham itu dilakukan sekadar pemulas bibir.

Dengan seluruh dinamika yang ada, saya melihat pertarungan di Pilkada Sumut 2018 akan sangat menarik untuk ditunggu hingga detik akhir perhitungan karena akan menjadi indikasi bagaimana koalisi yang terbentuk menjelang penetapan calon presiden dan calon wakil presiden 2019.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Komentar

Terkini Lainnya

Close Ads X