Pedagang Sekitar Bandara NYIA Keluhkan Omzet Jeblok

Ketika lahan tani habis, mereka memberanikan diri alih usaha jadi pedagang menengah kecil, seperti berdagang maupun warung. Untuk memulai usaha itu, tidak sedikit yang harus meminjam modal dari bank dengan bunga ringan.

Tapi tempat-tempat usaha baru itu makin sepi sekarang ini. "Kami tidak bisa membayar pekerja. Warung makan sepi. Bagaimana dengan kredit kami di bank," katanya.

Mereka mengharapkan jalan keluar dari kesulitan. "Kami mengaku, hanya dari situ pendapatan kami," kata Amin.

Diminta Menyadari

Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo meminta warga menyadari bahwa aktivitas pembangunan bandara tentu akan berdampak pada terganggunya kehidupan warga sekitar. Pemerintah mengakui semua akan merasakan dampak akibat pembangunan itu.

Angkasa Pura tidak lagi memiliki hambatan membangun kawasan seluas 587,3 hektar itu sejak ganti rugi lahan dianggap usai. Penyelesaian ganti rugi itu menegaskan bahwa kawasan itu sepenuhnya berada dalam pengelolaan (IPL) Angkasa Pura.

"Jalan itu memang akan terputus setelah menjadi bagian dari bandara. Sebagian ruas itu menjadi IPL. Ke depan memang akan dibikin underpass di ganti jalan itu," kata Hasto dalam pertemuan dengan warga di Ruang Menoreh di Pemkab Kulon Progo.

Hasto mengungkapkan, ada banyak pekerjaan Angkasa Pura ke depan, termasuk pematangan lahan dalam waktu dekat. "Warga harus menyadari semua akan mengalami gangguan," kata Hasto menanggapi keluhan warga.

(Baca juga : Menhub: Bandara Kertajati Siap Beroperasi Juni 2018 )

Hasto memastikan pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah berencana mencarikan solusi agar aktivitas warga tetap bisa berjalan, apalagi di saat pembangunan belum mulai.

Pihaknya berencana membicarakan jalan keluar ini dengan Angkasa Pura sebagai pemegang hak kelola kawasan dan PP sebagai kontraktor pekerja di NYIA.

"Kami akan rembug dengan yang punya pekerjaan yakni Angkasa Pura dan PP untuk menyikapi apa yang harus dilakukan, yang penting warga harus sudah menyadari," kata Hasto.

"Kita meminta Pak Sekda agar dalam waktu singkat sudah ada keputusan," kata Hasto.

Dalam dialog di balai kota itu, terbersit permintaan warga agar jalan tidak ditutup sementara pembangunan belum sepenuhnya dimulai.

Mereka juga menyarankan ada solusi lain bila pembangunan sudah dimulai, baik itu warga diberi jalan darurat, ada jalan alternatif, atau sistem buka tutup.