Pedagang Sekitar Bandara NYIA Keluhkan Omzet Jeblok

Kompas.com - 04/04/2018, 17:31 WIB
Bupati Hasto Wardoyo dan Aminurohman, wakil warga di Jalan Daendels, usai pertemuan warga dengan pemerintah di Pemkab Kulon Progo di Wates. Mereka mengeluhkan kembali merasakan kesulitan sebagai dampak pembangunan bandara. KOMPAS.com/Dani JBupati Hasto Wardoyo dan Aminurohman, wakil warga di Jalan Daendels, usai pertemuan warga dengan pemerintah di Pemkab Kulon Progo di Wates. Mereka mengeluhkan kembali merasakan kesulitan sebagai dampak pembangunan bandara.

Selain pemilik tambal ban, ada juga penjual bakso, siomay, gorengan, mie ayam, pemilik rumah makan soto, pedagang klontong, counter pulsa, hingga penyalur BBM di jalan itu.

Budi Rahardjo dari Desa Palian mengatakan, penutupan juga mengganggu aktivitas pasar. Budi hanyalah seorang pedagang pasar. Ia biasanya menggunakan gerobak dari Palian melewati Daendels. Kini, ia harus mengambil jalan memutar, ongkos transportasi membengkak, dan merasa tidak efektif.

Menurut dia, aktivitas ekonomi masyarakat merasa terganggu sekali. "Penjual mie ayam yang tadinya bisa 20 mangkok sekarang 5 mangkok. Karena yang beli hanya penduduk lokal. Tidak ada orang lewat," katanya.

Aminurohman, ketua kelompok aksi mengatakan, banyak pedagang yang mencari rezeki dari jalan itu. Mereka dulunya ada yang bertani maupun menikmati rezeki dari keberadaan pertanian.

Ketika lahan tani habis, mereka memberanikan diri alih usaha jadi pedagang menengah kecil, seperti berdagang maupun warung. Untuk memulai usaha itu, tidak sedikit yang harus meminjam modal dari bank dengan bunga ringan.

Tapi tempat-tempat usaha baru itu makin sepi sekarang ini. "Kami tidak bisa membayar pekerja. Warung makan sepi. Bagaimana dengan kredit kami di bank," katanya.

Mereka mengharapkan jalan keluar dari kesulitan. "Kami mengaku, hanya dari situ pendapatan kami," kata Amin.

Diminta Menyadari

Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo meminta warga menyadari bahwa aktivitas pembangunan bandara tentu akan berdampak pada terganggunya kehidupan warga sekitar. Pemerintah mengakui semua akan merasakan dampak akibat pembangunan itu.

Angkasa Pura tidak lagi memiliki hambatan membangun kawasan seluas 587,3 hektar itu sejak ganti rugi lahan dianggap usai. Penyelesaian ganti rugi itu menegaskan bahwa kawasan itu sepenuhnya berada dalam pengelolaan (IPL) Angkasa Pura.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X