Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ramai-ramai Protes Aturan 1 KTP Hanya Boleh 3 Kartu SIM

Kompas.com - 03/04/2018, 10:28 WIB
Ahmad Faisol,
Rahmadhani,
Caroline Damanik

Tim Redaksi

KOMPAS.com — Kebijakan pemerintah membatasi kepemilikan maksimal tiga kartu perdana untuk pemilik satu nomor KTP berujung protes. Sejumlah pemilik konter di Kota Probolinggo berunjuk rasa di kantor DPRD Kota Probolinggo, Senin (2/4/2018).

Mereka berjalan kaki sejauh 1 kilometer menuju kantor DPRD. Dengan mengangkat poster, mereka menolak peraturan pemerintah tentang pembatasan kepemilikan nomor ponsel karena menurunkan pendapatan pemilik konter.

Koordinator aksi, Solehan, mengatakan, pembatasan tersebut merugikan pengusaha konter seluler. Menurut dia, sebelum adanya pembatasan itu, minimal dalam sehari satu konter mampu menjual minimal 10 nomor perdana.

Namun, sejak adanya pembatasan, satu konter hanya mampu menjual satu hingga dua kartu dalam sehari.

Solehan menambahkan, pihaknya setuju terhadap registrasi nomor yang diputuskan pemerintah. Namun, pembatasan kepemilikan nomor memukul pendapatan pemilik koner.

“Kami setuju proses registrasi nomor ponsel. Namun, saat dibatasi, pendapatan kami anjlok. Kami minta pembatasan itu dicabut,” ujarnya.

Para pengunjuk rasa ditemui pihak sekretariat DPRD. Kabag Umum Setwan Whestia Kristiantin menjelaskan, aspirasi para pengunjuk rasa akan disampaikan kepada pimpinan Dewan. Sebab, saat ini Ketua DPRD sedang tidak berada di kantor.

Di Padang

Sementara itu, ratusan pedagang kartu seluler yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Cellular Indonesia (KNCI) berunjuk rasa ke DPRD Sumatera Barat menolak pemberlakuan 1 nomor induk kependudukan (NIK) untuk tiga kartu SIM ponsel yang diberlakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Senin.

Kebijakan hanya tiga kartu SIM untuk satu KTP dinilai merugikan para pedagang. Sebab, selama ini konsumen cenderung membeli kartu perdana.

“Usaha kami akan mundur secara perlahan dengan diberlakukannya aturan tersebut,” ujar Ketua KNCI Alqadri, Senin.

Menurut dia, kebijakan tersebut hanya akan menguntungkan pemilik modal.

“Pasar seluler akan dikuasai pemilik modal yang besar dan itu sangat merugikan pemilik konter penjual kartu perdana,” ungkapnya.

Pihaknya juga menuntut pemerintah berani menjamin keamanan data masyarakat yang telah melakukan pengisian data pribadi.

”Kami meminta pemerintah menyelesaikan permasalahan ini dan memenuhi permintaan dari KNCI untuk menarik aturan satu NIK untuk tiga SIM card,” katanya.

Dia mengatakan, masyarakat di Indonesia yang bergantung hidup pada usaha konter pulsa akan kehilangan mata pencarian. Masyarakat akan membeli pulsa internet dengan harga lebih mahal.

“Belum lagi masyarakat perdesaan akan kehilangan akses terdekat untuk belanja pulsa karena sudah tidak ada konter,” ucapnya.

Menurut dia, KNCI sejak 2016 sudah mendukung registrasi kartu perdana menggunakan NIK. KNCI-lah yang mengusulkan kepada BRTI agar dilakukan sinkronisasi data registrasi dengan database kependudukan.

Sementara itu, perwakilan dari DPRD Sumbar, Afrizal, menerima aspirasi pengunjuk rasa dan akan menyampaikannya ke DPR.

“DPRD pro-rakyat dan kami memahami kesulitan yang dialami pedagang kartu seluler. Permasalahan ini akan kami sampaikan ke pusat,” katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Regional
Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Regional
Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Regional
Komunikasi Politik 'Anti-Mainstream' Komeng yang Uhuyy!

Komunikasi Politik "Anti-Mainstream" Komeng yang Uhuyy!

Regional
Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Regional
Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Regional
Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Regional
Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Regional
Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Regional
Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Regional
Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Regional
BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

Regional
Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Regional
Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di 'Night Market Ngarsopuro'

Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di "Night Market Ngarsopuro"

Regional
Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com