Orang Kepercayaan Wali Kota Tegal Non-aktif Dituntut 9 Tahun Penjara

Kompas.com - 02/04/2018, 21:54 WIB
Wali Kota Tegal nonaktif Siti Masitha berjalan meninggalkan ruang sidang seusai menjalani sidang perdana kasus dugaan suap, di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah, Senin (15/1). Jaksa Penuntut Umum dari KPK mendakwa Siti Masitha telah menerima aliran dana suap dari proyek pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemkot Tegal, serta jasa pelayanan kesehatan di RSUD Kardinah Tegal yang mencapai Rp8,8 miliar. ANTARA FOTO/R. Rekotomo/kye/18. R. REKOTOMOWali Kota Tegal nonaktif Siti Masitha berjalan meninggalkan ruang sidang seusai menjalani sidang perdana kasus dugaan suap, di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah, Senin (15/1). Jaksa Penuntut Umum dari KPK mendakwa Siti Masitha telah menerima aliran dana suap dari proyek pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemkot Tegal, serta jasa pelayanan kesehatan di RSUD Kardinah Tegal yang mencapai Rp8,8 miliar. ANTARA FOTO/R. Rekotomo/kye/18.

SEMARANG, KOMPAS.com – Mantan Ketua DPC Partai Nasdem Kabupaten Brebes Amir Mirza Hutagalung dituntut 9 tahun penjara dalam kasus suap yang melibatkan Wali Kota Tegal non-aktif Siti Masitha atau Bunda Sitha.

Tuntutan Amir lebih tinggi dibanding Bunda Sitha yang dituntut pidana 7 tahun. Selain itu, Amir diminta membayar denda Rp 300 juta atau setara dengan enam bulan kurungan.

“Menuntut oleh karena itu dengan pidana selama sembilan tahun penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani. Menyatakan terdakwa tetap ditahan,” ujar Jaksa KPK Fitroh Rochcahyanto membacakan tuntutan hukum di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (2/4/2018).

Amir didakwa bersalah secara meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana pasal 12 huruf B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah ke dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) juncto pasal 64 KUHP.

(Baca juga : Kasus Suap, Wali Kota Tegal Non-aktif Dituntut 7 Tahun Penjara )

Dalam uraiannya, Fitroh meyakini peran Amir Mirza sebagai orang kepercayaan Siti Masitha. Amir diduga ikut mencampuri proyek di lingkungan Pemerintahan Kota Tegal.

Amir juga membantu sejumlah pihak dalam memenangkan proyek pekerjaan di Kota Tegal. Dengan bantuan itu, Amir mengatasnamakan Bunda Sitha menerima sejumlah fee atau imbalan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Amir Mirza sendiri keberatan atas tuntutan itu. Pada sidang 9 April 2019, Amir bakal mengajukan nota pembelaan secara tertulis.

“Kami akan mengajukan pledoi,” ucap Amir.

Sebelumnya, Bunda Sitha dalam sidang terpisah dituntut pidana 7 tahun penjara dalam kasus suap dan gratifikasi yang menjeratnya. Ia dinilai terbukti bersalah menerima uang sejumlah suap ketika menjabat sebagai orang nomor satu di Kota Tegal.

(Baca juga : Jaksa KPK Tuntut Hak Politik Wali Kota Tegal Non-aktif Dicabut )

"Menjatuhkan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun," ujar Fitroh.

Tak cuma hukuman badan, Jaksa juga meminta hakim memberi pidana denda sebesar Rp 200 juta atau setara dengan enam bulan kurungan.

Kompas TV KPK kembali memeriksa Wali Kota Tegal nonaktif, Siti Masita Soeparno sebagai saksi untuk kasus suap yang juga membuatnya jadi tersangka.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkab Tanah Bambu Minta Perusahaan Tambang Berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah

Pemkab Tanah Bambu Minta Perusahaan Tambang Berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah

Regional
Kejar Target Vaksinasi Dosis Kedua, Pemkab Lakukan Home Visit di 25 Kecamatan

Kejar Target Vaksinasi Dosis Kedua, Pemkab Lakukan Home Visit di 25 Kecamatan

Regional
Gelar Sosialisasi Sinergi APIP dan APH, Pemkab Luwu Utara Berkomitmen Ciptakan Pemerintahan Bersih

Gelar Sosialisasi Sinergi APIP dan APH, Pemkab Luwu Utara Berkomitmen Ciptakan Pemerintahan Bersih

Regional
Antisipasi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi, Bupati Jekek Berharap Petani Kembangkan Modifikasi dan Inovasi

Antisipasi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi, Bupati Jekek Berharap Petani Kembangkan Modifikasi dan Inovasi

Regional
Sebanyak 300 Pesepeda Gunung Ramaikan Event Wonderful Rongkong

Sebanyak 300 Pesepeda Gunung Ramaikan Event Wonderful Rongkong

Regional
Banjir Bandang Terjang Garut, JQR Dirikan Dapur Umum untuk Pengungsi dan Relawan

Banjir Bandang Terjang Garut, JQR Dirikan Dapur Umum untuk Pengungsi dan Relawan

Regional
Peringati HMPI dan BMPN, Perguruan Islam Al Syukro Dompet Dhuafa Tanam 1.000 Bibit Pohon

Peringati HMPI dan BMPN, Perguruan Islam Al Syukro Dompet Dhuafa Tanam 1.000 Bibit Pohon

Regional
Lika-liku Perjalanan Warga Desa Wanagiri di Bali untuk Mencari Air Bersih

Lika-liku Perjalanan Warga Desa Wanagiri di Bali untuk Mencari Air Bersih

Regional
ASN Dilarang Ambil Cuti Saat Libur Nataru, Kang Emil: Taat Saja

ASN Dilarang Ambil Cuti Saat Libur Nataru, Kang Emil: Taat Saja

Regional
Terobosan Walkot Bobby Dorong UMKM Naik Kelas di Medan

Terobosan Walkot Bobby Dorong UMKM Naik Kelas di Medan

Regional
Bantu Sumut Vaksinasi Pelajar SMA, Pemkot Medan Siapkan Logistik Vaksin

Bantu Sumut Vaksinasi Pelajar SMA, Pemkot Medan Siapkan Logistik Vaksin

Regional
Pemkot Jabar Sambut Baik Vaksinasi Covid-19 Massal yang Diselenggarakan PT MUJ

Pemkot Jabar Sambut Baik Vaksinasi Covid-19 Massal yang Diselenggarakan PT MUJ

Regional
Bobby Berhasil Percepat Pemulihan Ekonomi Medan, Akademisi USU Berikan Pujian

Bobby Berhasil Percepat Pemulihan Ekonomi Medan, Akademisi USU Berikan Pujian

Regional
Komisi III DPRD Kalsel Setuju Kewenangan Pajak Pertambangan Dikendalikan Pemda

Komisi III DPRD Kalsel Setuju Kewenangan Pajak Pertambangan Dikendalikan Pemda

Regional
Lewat 'Wonderful Rongkong', Luwu Utara Perkenalkan Potensi Pariwisata kepada Investor

Lewat "Wonderful Rongkong", Luwu Utara Perkenalkan Potensi Pariwisata kepada Investor

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.