Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/04/2018, 21:02 WIB

PONTIANAK, KOMPAS.com - Massa yang tergabung dalam Asosiasi Outlet Kalbar (AOK) mendatangi kantor DPRD Provinsi Kalbar. Mereka mengadukan penolakan terhadap pembatasan satu NIK untuk registrasi kartu perdana, Senin (2/4/2018).

Pembatasan yang dikeluhkan massa tersebut bersadarkan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2017, tanggal 18 Oktober 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Dalam aksi damai tersebut, massa menyampaikan bahwa mereka menerima baik kebijakan registrasi kartu perdana dengan menggunakan nomor identitas.

Namun mereka menolak pembatasan penggunaan nomor kartu identitas KTP dan NIK yang hanya dapat digunakan untuk tiga kartu saja.

(Baca juga : Protes Pembatasan NIK untuk Kartu Perdana, Pemilik Konter Pulsa Demo ke DPRD Garut)

Dalam aksinya, massa membakar kartu perdana dari berbagai operator seluler di sebuah wadah drum serta membakar poster Menkominfo Rudiantara.

Koordinator aksi, Zainul Arifin mengatakan, jika dilakukan pembatasan dalam registrasi terhadap penggunaan kartu perdana, maka ke depannya kartu-kartu lain yang ada akan mati.

Hal tersebut dapat merugikan pelaku usaha counter penjual kartu perdana. Sejak peraturan tersebut diberlakukan, dirinya mengaku merugi hingga Rp 10 juta.

“Saya pribadi sudah mencapai Rp 10 juta,” katanya.

Kerugian tersebut, sebut Zainul, karena kartu paket internet dan kartu perdana tidak bisa digunakan sebab tidak dapat registrasi.

(Baca juga : Pembatasan Jumlah Kartu Operator Seluler Bikin Diler Rugi Besar)

Padahal sebelumnya, para penjual kartu dapat dengan mudah mengaktivasi kartu yang ada tanpa menggunakan identitas yang valid.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Pemeriksaan LKPD 2022, Bupati Maluku Barat Daya Minta OPD Keuangan Fokus 3 Hal

Jelang Pemeriksaan LKPD 2022, Bupati Maluku Barat Daya Minta OPD Keuangan Fokus 3 Hal

Regional
Ilusi Hutan Tropika Basah Asli Kalimantan di IKN Nusantara

Ilusi Hutan Tropika Basah Asli Kalimantan di IKN Nusantara

Regional
Mendorong Pembangunan KA Tegineneng-Bakauheni

Mendorong Pembangunan KA Tegineneng-Bakauheni

Regional
Pendaftaran SMKN Jateng dan 15 SMK Semi Boarding Dibuka, Catat Tanggalnya!

Pendaftaran SMKN Jateng dan 15 SMK Semi Boarding Dibuka, Catat Tanggalnya!

Regional
Wabup Banyuasin Serahkan 1.488 Sertifikat PTSL dan Redistribusi Tanah ke 7 Desa

Wabup Banyuasin Serahkan 1.488 Sertifikat PTSL dan Redistribusi Tanah ke 7 Desa

Regional
Tangani Stunting, Walkot Ita Sebut Pemkot Semarang Akan Bangun Daycare

Tangani Stunting, Walkot Ita Sebut Pemkot Semarang Akan Bangun Daycare

Regional
Hadiri Resepsi Puncak Seabad NU di Sidoarjo, Ganjar Tarik Perhatian Ribuan Nahdliyin

Hadiri Resepsi Puncak Seabad NU di Sidoarjo, Ganjar Tarik Perhatian Ribuan Nahdliyin

Regional
Satu Abad NU, Ganjar: NU Punya Banyak Pengalaman dan Kontribusi bagi Pembangunan Bangsa

Satu Abad NU, Ganjar: NU Punya Banyak Pengalaman dan Kontribusi bagi Pembangunan Bangsa

Regional
Bone Bolango Jadi Kabupaten Panutan, Hamim Pou: Kami di Sini Serba Efisien

Bone Bolango Jadi Kabupaten Panutan, Hamim Pou: Kami di Sini Serba Efisien

Regional
Rahasia Satu Abad NU

Rahasia Satu Abad NU

Regional
Menteri ATR/BPN Sebut Program PTSL Kota Semarang Terbaik di Indonesia, Walkot Ita Beberkan Rahasianya

Menteri ATR/BPN Sebut Program PTSL Kota Semarang Terbaik di Indonesia, Walkot Ita Beberkan Rahasianya

Regional
Gerakan Memasang Tanda Batas Dinilai Penting untuk Hindarkan Masyarakat dari Konflik Tanah

Gerakan Memasang Tanda Batas Dinilai Penting untuk Hindarkan Masyarakat dari Konflik Tanah

Regional
Ganjar Terlibat Langsung Susun RPD dan RKPD, Bappenas Berikan Apresiasi

Ganjar Terlibat Langsung Susun RPD dan RKPD, Bappenas Berikan Apresiasi

Regional
Pembangunan Stasiun Pemancar di Maluku Barat Daya Telah Capai 80 Titik Lokasi

Pembangunan Stasiun Pemancar di Maluku Barat Daya Telah Capai 80 Titik Lokasi

Regional
Fajar Sadboy dan Cermin Buram Masyarakat Indonesia

Fajar Sadboy dan Cermin Buram Masyarakat Indonesia

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.