Layat Guru yang Tewas Dibegal, Dedi Mulyadi Tawarkan Solusi Keamanan di Jabar

PURWAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi turut menyampaikan bela sungkawa atas kejadian yang menimpa Enok Suhaeni (54), seorang guru yang tewas akibat dibegal di Karawang.

Dedi langsung melayat ke kediaman almarhumah dan mendengarkan kronologi kejadian dari pihak keluarga, Rabu (28/3/2018) petang.

“Saya turut berbela sungkawa atas kejadian ini. Semoga tidak terulang di tempat lain. Apalagi, Ibu Enok seorang guru,” ucap Dedi.

Dalam kesempatan itu, calon wakil Gubernur Jawa Barat tersebut menawarkan solusi komprehensif agar kejadian yang sama tidak terulang.

Menurut dia, Jawa Barat membutuhkan sistem keamanan modern anti-begal. Karena itu, pemasangan CCTV perlu dilakukan di setiap sudut jalan agar terpantau pihak keamanan.

“CCTV itu harus terintegrasi antara pihak kabupaten/kota, polres, polresta, pemprov dan Polda Jabar. Sehingga, masyarakat ada yang menjaga setiap saat. Patroli siang dan malam pun saya kira perlu, tetapi harus ditunjang dengan teknologi,” katanya.

Kesenjangan sosial, menurut Dedi Mulyadi, merupakan biang keladi maraknya aksi begal di tengah masyarakat. Karena itu, negara harus hadir untuk memberikan solusi komprehensif atas persoalan akibat faktor ekonomi ini.

Baca juga : Polres Karawang Terus Buru Begal yang Tewaskan Guru Seni Budaya

Dia menjelaskan, pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat harus memiliki data riil jumlah pengangguran, terutama usia angkatan kerja baru. Berbekal data tersebut, dipilah antara angkatan kerja yang dapat dipekerjakan di sektor formal atau informal.

“Dari data itu, pemerintah mengambil langkah. Kalau bisa ke sektor formal, artinya bisa masuk ke industri. Nah, mereka yang tidak memiliki bekal formal ini juga harus diperhatikan,” jelasnya.

Saat menjabat sebagai bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi diketahui banyak menyerap tenaga kerja informal. Mereka dipekerjakan oleh pemerintah daerah menjadi tenaga harian lepas atau THL. Gaji per bulan terhitung layak untuk ukuran tenaga kerja jenis tersebut.

“Misalnya di Purwakarta banyak tukang sapu di taman dan pinggir jalan. Mereka digaji per bulan Rp 2,1 Juta. Saya kira bisa ini diterapkan di Jawa Barat,” katanya.

Selain itu, proyek pemerintah harus bersifat padat karya demi penyerapan tenaga kerja. Sehingga, ada arus perputaran uang yang dimanfaatkan untuk membuka lapangan kerja di tengah masyarakat.

“Nah, kemudian proyek pemerintah yang padat karya harus punya kesinambungan. Masyarakat itu dilibatkan dalam pembangunan agar memiliki penghasilan,” ujarnya.

Berbagai langkah ini, menurut pria yang lekat dengan iket Sunda warna putih itu, dapat menekan berbagai tindak kejahatan. Rata-rata masalah ekonomi menjadi motif utama pelaku tindak kejahatan menjalankan aksinya.

“Kalau seperti ini saya yakin tidak akan ada keinginan instan untuk mendapatkan uang. Karena di banyak tempat kita temukan masalah ekonomi sering menimbulkan tindak kejahatan,” pungkasnya.