Kadiv Propam Polri: Jangan Terlibat dengan Bakal Calon, Netralitas Polri Itu Harga Mati

MEDAN, KOMPAS.com - Tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Sumatera Utara saat ini memasuki masa kampanye. Sumut menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang rawan konflik pilkada.

Dari delapan kabupaten dan kota yang akan menggelar pesta demokrasi serentak, menurut Badan Pengawas Pemilu Sumatera Utara (Bawaslu Sumut), daerah yang berpotensi tinggi terjadi konflik pilkada yaitu Kabupaten Dairi, Langkat, dan Batubara.

"Masa kampanye adalah masa rentan terjadinya konflik, mulai isu SARA, black campaign, dan money politics," kata Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin di Medan, Senin (26/3/2018).

"Selain itu, bencana alam, distribusi logistik, daftar pemilih tetap, dan menggunakan hak suara lebih dari satu kali juga mengancam. Belum lagi kerawanan inteloransi, radikalisme, dan aksi terorisme," sambungnya.

Baca juga: Fakta Seputar Pilkada Sumut

Sormin meminta Polri agar membuat perubahan supaya masyarakat semakin percaya kepada institusi ini. Kepada para Kapolres, dia berpesan supaya tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, menghindari pelanggaran, dan meningkatkan fungsi kehumasan.

"Kepada para Kapolres dalam Operasi Mantap Praja agar memperhatikan sprin penugasan anggota. Apabila personel tidak cukup, jangan dipaksakan. Perlu diperhatikan antara tugas operasi dan tugas rutin. Jangan terlibat langsung kepada para bakal calon, jaga netralitas kita sebagai Polri, netralitas itu harga mati," tegasnya.

Upaya pengamanan

Sementara itu, Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw menambahkan, pihaknya telah menggelar Operasi Mantap Praja 2018 dengan kekuatan sebanyak 13.170 personel gabungan. 

Untuk mengantisipasi berbagai kerawanan pilkada, selain membuka posko, Polda Sumut juga telah mendeteksi dini semua pasangan calon, simpatisan, parpol pendukung, KPU, dan Bawaslu terhadap setiap tahapan pilkada.

Penggalangan terhadap tokoh masyarakat, agama, dan pemuda, serta melaksanakan patroli di kantor KPU, Bawaslu, dan rumah dinas masing-masing pasangan calon juga telah dilaksanakan.

"Kita juga melaksanakan penandatanganan pakta integritas, deklarasi damai, kesepahaman rayonisasi tingkat Satwil Polda Sumut, dan peningkatan kemampuan personel dalam rangka pengamanan pilkada," ucap Paulus.

Baca juga: Tak Lolos Pilkada Sumut, JR Saragih Pun Menangis...

Seperti diberitakan, selain Provinsi Sumut, delapan kabupaten dan kota di Sumut juga akan mengikuti Pilkada Serentak 2018. Ke delapan daerah itu adalah Kabupaten Langkat, Deliserdang, Tapanuli Utara, Padanglawas Utara, Padanglawas, Dairi, Batubara, dan Kota Padangsidempuan.

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Bawaslu Sumut berdasarkan penyelenggaraan pilkada sebelum menyatakan Kabupaten Dairi dianggap paling rawan, disusul Langkat dan Batubara.

Sebelumnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) diketahui untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 ini, Pemprov Sumut menghibahkan dana sebesar Rp 1,2 triliun.

Rinciannya, Rp 855 miliar untuk pelaksanaan pilkada oleh KPUD Sumut dan sebanyak Rp 273 miliar untuk dana pengawasan Bawaslu. Untuk pengamanan, dibagi ke beberapa instansi. Sebesar Rp 130 miliar lebih untuk Polda Sumut dan Rp 19 miliar lebih untuk Kodam I Bukit Barisan.

Baca juga: Pilkada Sumut, Djarot-Sihar Disebut Berpeluang Dapat Limpahan Suara JR Saragih-Ance