Perjalanan Dua Kandidat Wali Kota Malang hingga Jadi Tersangka KPK

Kompas.com - 22/03/2018, 07:20 WIB
Tiga pasangan calon Pilkada Kota Malang saat menunjukkan nomor urut yang didapatnya dalam Rapat Pleno Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut oleh KPU Kota Malang di Hotel Harris, Kota Malang, Selasa (13/2/2018). KOMPAS.com/Andi HartikTiga pasangan calon Pilkada Kota Malang saat menunjukkan nomor urut yang didapatnya dalam Rapat Pleno Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut oleh KPU Kota Malang di Hotel Harris, Kota Malang, Selasa (13/2/2018).

MALANG, KOMPAS.com - Rabu, Januari 2018, tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Malang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang.

Tiga pasangan itu adalah Yaqud Ananda Qudban-Ahmad Wanedi (Menawan) yang diusung PDI-P, Partai Hanura, PAN, PPP, dan didukung Partai Nasdem.

Pasangan berikutnya adalah M Anton-Syamsul Mahmud (Asik) yang diusung PKB, Partai Gerindra, dan PKS. Terakhir, pasangan Sutiaji-Sofyan Edi Jarwoko (Sae).

Sejak awal, publik dan sejumlah pihak di Kota Malang dilanda keragu-raguan. Kasus suap pembahasan P- APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 dikhawatirkan menyeret nama-nama calon wali kota tersebut.

(Baca juga : KPK Tetapkan Wali Kota Malang sebagai Tersangka)

Sebab, dalam kasus yang bergulir di Komisi Pemeberantasan Korupsi ( KPK), nama Nanda dan Anton kerap disebut, bahkan berulang kali diperiksa menjadi saksi.

Karena sebelum menjadi calon wali kota, Nanda merupakan anggota DPRD Kota Malang dari fraksi Partai Hanura. Sedangkan Anton merupakan calon wali kota petahana.

Sutiaji yang juga merupakan calon wali kota petahana karena sebelumnya menjabat sebagai wakil wali kota Malang juga sempat diperiksa sebagai saksi dalam kasus itu.

Kendati demikian, pada Senin, 12 Februari 2018, tiga pasangan itu ditetapkan. Sehari kemudian, ketiganya mendapatkan nomor urut.

Pasangan Nanda-Wanedi (Menawan) mendapatkan nomor urut 1, pasangan Anton-Syamsul Mahmud (Asik) mendapatkan nomor urut 2, dan pasangan Sutiaji-Sofyan Edi Jarwoko (Sae) mendapatkan nomor urut 3.

(Baca juga : KPK Pertimbangkan Pengajuan Ketua DPRD Malang sebagai Justice Collaborator )

Tahapan Pilkada berikutnya berlangsung. Hingga akhirnya tiba pada masa kampanye. Ketiga pasangan giat menyapa masyarakat Kota Malang untuk meraih suara.

Hingga akhirnya, apa yang menjadi kekhawatiran terjadi. Penyidik KPK terus mengembangkan kasus suap pembahasan P-APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2015 yang sudah menterdakwakan dua orang itu.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X